• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Edukasi Masyarakat Tentang Obat Ilegal-Palsu & Pangan Berbahaya

Hari Jumat (10/3/2017) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Inpres No. 3/2017 mulai berlaku sejak 10 Maret tahun 2017. Inpres No. 3/2017 ditujukan kepada: 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Menteri Kesehatan; 3. Menteri Perdagangan; 4. Menteri Perindustrian; 5. Menteri Pertanian; 6. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 7. Menteri Dalam Negeri; 8. Menteri Kelautan dan Perikanan; 9. Menteri Komunikasi dan Informatika; 10. Kepala Badan POM; 11. Para Gubernur; dan 12. Para Bupati dan Walikota.

Menurut Dr. G. Widiartana, SH.,M.hum, dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Atma Jaya (Yogyakarta), Inpres No. 3 Tahun 2017 tiba tepat waktu saat pengawasan dan pemberantasan obat ilegal, obat palsu, dan makanan atau pangan berbahaya, belum efektif di Negara RI.

“Inpres No. 3 Tahun 2017 tiba tepat waktu saat upaya Pemerintah mengawasi dan memberantas obat ilegal, obat palsu, dan makanan atau pangan berbahaya belum efektif. Faktanya masyarakat masih membeli obat ilegal, obat palsu, dan pangan atau makanan berbahaya karena harganya murah dan/atau masyarakat tidak tahu,” papar Dr. G. Widiartana, SH.,M.hum, alumnus Universitas Diponegoro tahun 2011, kepada Staging-Point.Com, Selasa (5/6/2018) di Ruang Dosen, Kampus FH Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Peredaran obat palsu, obat ilegal dan pangan atau makanan berbahaya akhir-akhir ini, menurut Dr. G. Widiartana, SH.,M.hum, telah menjangkau semua lapisan masyarakat; maka harus ada edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang obat palsu, obat ilegal dan pangan atau makanan berbahaya.

“Peredaran obat ilegal, obat palsu dan pangan atau makanan berbahaya telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat Rakyat Negara RI. Bahkan dulu ada peredaran obat ilegal dalam bentuk infus, makanan dan minuman. Tugas Pemerintah Negara RI ialah melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sesuai amanat alinea IV Pembukaan UUD 1945. Agar pengawasan terhadap obat dan makanan lebih efektif, Pemerintah harus melakukan edukasi dan rilis informasi ke seluruh lapisan masyarakat tentang obat ilegal, obat palsu dan pangan atau makanan berbahaya. Ini solusinya,” ungkap Dr. G. Widiartana.

Sejauh ini, belum ada regulasi tentang jual beli obat secara online. Hal ini berisiko bagi masyarakat, jika jual beli melibatkan obat ilegal (tanpa izin edar) dan obat palsu (obat mirip dengan obat yang mendapat izin edar) menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Obat palsu dapat berasal dari obat kadaluarsa, obat hasil curian, obat hibah dari luar negeri, obat sisa dari rumah sakit, dan lain-lain. Lazimnya Nomor Izin Edar dari BPOM berbasis penilaian standar CODEX (CODEX Alimentarius Commission). Sedangkan edukasi dan informasi pangan kepada masyarakat antara lain berkaitan dengan cemaran mikroba, kimia, penyalahgunaan bahan berbahaya atau bahan pangan tanpa izin edar. Masyarakat perlu mengetahui cara aplikasi cek BPOM, IONI (Informasi Obat Nasional Indonesia), pelaporan melalui situs online BPOM, pengecekan kemasan, izin edar, dan label.

Pada Pencanangan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat, Rabu (3/10/2017) di Bumi Perkemahan Cibubur (Jakarta Timur), Presiden RI Joko Widodo merilis arah kebijakan pengawasan obat di Negara RI. “Kasus PCC, Pil Jin, mungkin adalah puncak gunung es yang hanya nampak di permukaan, tapi di bawahnya tersimpan potensi masalah penyalahgunaan obat terlarang yang cukup besar, yang besar, yang perlu mendapatkan perhatian kita semuanya,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 4/10/2018).

Peran BPOM dan sinergi kementerian hingga Pemda dalam pengawasan dan pemberantasan obat terlarang, menurut Presiden RI Joko Widodo, adalah wujud tanggung jawab Pemerintah melindungi segenap Bangsa. “Saya melihat semakin pentingnya peranan Badan Pengawas Obat dan Makan (Badan POM) untuk melindungi warga kita, melindungi masyarakat, melindungi generasi muda kita dari penyalahgunaan obat terlarang... Ini adalah urusan kehadiran Negara, urusan kehadiran Pemerintah dalam melindungi Rakyatnya.. Saya ingin menekankan bahwa tugas untuk melindungi Rakyat dari penyalahgunaan obat tidak bisa hanya dibebankan semuanya pada Badan POM. Saya minta semua Kementerian, semua Lembaga non Kementerian, dan Pemerintah Daerah, untuk saling bekerja sama, bersinergi, sehingga pemberantasan penyalahgunaan obat ini betul-betul bisa berjalan efektif,” papar Presiden RI Joko Widodo pada Pencanangan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat, Rabu (3/10/2017), di Cibubur, Jakarta Timur, (Setkab RI, 4/10/2017). 

Oleh : Aldus Wae (Yogyakarta)

Penerbit


ECO-DEMOKRASI

Demokrasi yang terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dapat mengelola alam-alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa secara arif untuk kesejahteraan Rakyat dan sehat lestarinya ekosistem Negara, kecerdasan Bangsa, perlindungan segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah dan ketertiban dunia berdasarkan keadilan, kemerdekaan, dan perdamaian. Rakyat tidak hanya berpartisipasi dalam Pemilu, tetapi juga berpartisipasi dalam antisipasi krisis dan tantangan masa datang. Dalam hal ini, upaya-upaya membangun Negara adalah setiap keputusan dan program kerja yang berkaitan dengan sesuatu yang benyawa yakni Rakyat, bumi, air, dan kekayaan alam. Maka sehat atau tidaknya suatu praktek demokrasi dapat diukur dari jejak-ekologisnya (ecological footprint) pada ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal IPTEK

Berita