• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Dua Cara Pencegahan Korupsi

Rabu ( 23/5/2012) di Jakarta, Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (RI) No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Dasar yuridis Perpres RI No. 55/2012 ialah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bahwa “ Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”

Pasal 1 ayat (2,3,4) Perpres RI No. 55/2012 menetapkan program yang dijabarkan oleh Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hari Kamis (1/12/2016) pada Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Peluncuran Program JAGA di Gedung Balai Kartini (Jakarta Selatan), Presiden RI Joko Widodo merilis data pejabat terlibat kasus korupsi. “Hingga hari ini sudah, ini informasi yang saya terima, 122 anggota DPR dan DPRD, 25 menteri atau kepala lembaga pemerintah, 4 duta besar, 7 komisioner, 17 gubernur, 51 bupati dan wali kota, 130 pejabat eselon I dan sampai eselon III, serta 14 hakim sudah dipenjara karena korupsi.” (Setkab RI, 1/12/2016).

Menurut Dr. Martinus Chen, dosen pada STKIP Santu Paulus Ruteng, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), praktek korupsi ibarat penyakit dan sakit bagi manusia yang merusak masyarakat, Bangsa, ekonomi dan ekosistem Negara. “Korupsi itu seperti sakit dan penyakit bagi manusia, yang sulit kita berantas dan selalu ada dalam sejarah organisasi manusia. Khusus di Negara RI, banyak penjabat sudah lama hidup dalam sistem korup seperti memanfaatkan jabatan dan celah kelemahan peraturan. Risiko akibat penyakit korupsi antara lain rapuhnya kinerja birokrasi dan produktivitas Negara, menyebabkan kemiskinan, dan merusak ekosistem Negara,” papar Dr. Martinus Chen, penulis disertasi Paradoks Kematian kepada Staging-Point.Com, Senin (21/5/2018) di Puspas Keuskupan Ruteng, NTT.

Pencegahan korupsi, menurut Dr. Martinus Chen, dapat dilaksanakan oleh Rakyat dan Pemerintah Negara RI secara langsung melalui perbaikan sistem tata kelola kelembagaan dan legal serta Keuangan Negara, dan secara tidak langsung melibatkan peran masyarakat seperti keluarga, sekolah, dan lembaga swadaya masyarakat.

“Pencegahan korupsi dapat dilaksanakan melalui dua cara. Pertama, secara langsung melalui pembenahan sistem tata kelola kekuasaan dan Keuangan Negara, seperti kontrol ketat aliran dana-dana ke daerah, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara, meningkatkan efisiensi negara (state-efficiency), memperkuat peran KPK di bidang pencegahan korupsi, pengawasan terhadap kinerja badan-badan penegak hukum dan keadilan seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman serta memutus mata rantai aturan berbelit-belit yang membuka ruang bagi praktek korupsi; kedua, secara tidak langsung antara lain pendidikan kebiasaan (habitus) tidak korup, hidup sederhana, jujur, disiplin, dan tanggung jawab sejak pendidikan dasar (SD), pendidikan usia dini (PAUD) atau keluarga,” ungkap Dr. Martin Chen.

Selasa (5/12/2017) di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor (Jawa Barat), Presiden RI merilis strategi pencegahan korupsi. “Maksimalkan penggunaan teknologi informasi dari hulu hingga hilir. Ini segera. Saya sudah perintahkan, mulai dari e-planning, e-budgeting, e-procurement. Perpresnya sedang disiapkan. Sehingga kita tidak perlu merasa ragu, aturannya nanti jadi semakin jelas. Kalau sistem ini berjalan, saya meyakini, semuanya menjadi lebih transparan, mudah dipertanggungjawabkan, tidak ada ruang untuk bermain-main dengan APBN,” papar Presiden RI Joko Widodo saat menerima Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (5/12/2017) (Setkab RI, 5/12/2017).

Menurut Presiden RI Joko Widodo, periode tahun 2016-2017, upaya penegakan hukum telah menyelamatkan uang Negara sebesar Rp 3,55 triliun dari tindak pidana korupsi. “Coba kita lihat, sejak tahun 2004 sampai sekarang, ada 12 gubernur kena korupsi, ada 64 bupati/wali kota ditangkap korupsi, belum pejabat-pejabat baik Gubernur BI kalau tidak keliru (ada) 2," papar Jokowi pada Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Menara Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/12/2017) (Setkab RI, 11/12/2017).

Jumat (5/3/2018) Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengundang sejumlah tokoh lintas lembaga untuk mendiskusikan sistem kolaborasi pencegahan korupsi yang lebih efektif di Bina Graha (Jakarta). Hasilnya, antara lain, usul revisi Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Targetnya ialah peningkatan efektivitas kolaborasi lintas lembaga dalam rangka pencegahan korupsi di Negara RI. 

Silvester Nabar (Ruteng)

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita