• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Harus Ada Kriteria & Juklak-Juknis Hutan Adat

Pada tanggal 16 Mei tahun 2013, Amar Putusan MK  No. 35/PUU-X/2012 terhadap UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa  Hutan Adat adalah hutan di dalam wilayah masyarakat adat, dan bukan hutan Negara. Jumat pagi (30/12/2016) pada acara Peresmian Pengakuan Hutan Adat di Istana Negara (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat kepada 9 Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Negara RI.

Acara Peresmian Pengakuan Hutan Adat itu dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Gubernur, Bupati, perwakilan negara sahabat, dan tokoh Masyarakat Hutan Adat (Setkab RI, 30/12/2016).

Menurut Prof. Dr. Ir. H. Hadi S Alikodra, MS., Staf Pengajar Ilmu Kehutanan dan Lingkungan pada Institut Pertanian Bogor (IPB), keputusan pengakuan Hutan Adat dari Presiden RI Joko Widodo sudat tepat karena melindungi keberlanjutan kearifan lokal (local-knowledge) masyarakat Hukum Adat, hutan, air; melindungi pelestarian pohon, fauna, flora dan ekologi; dan perwujudan Negara hadir melindungi adat, masyarakat, dan ekosistem Negara dari ancaman kekuatan luar atau asing.

“Keputusan pengakuan Hutan Adat dari Presiden RI Joko Widodo, sudah tepat. Alasannya, pertama, keputusan itu adalah wujud Negara hadir mengakui kearifan lokal, kekayaan intelektual lokal, Masyarakat Adat, tradisinya, dan hutannya; kedua, adanya manfaat tiga dimensi yakni sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup; masyarakat dan budaya, hutan dan kawasannya diakui; manfaat ekonomi atau nilai non ekonomi hutan diakui oleh Negara yang dapat menjamin keberlanjutan masyarakat, hutan, dan ekonominya; ketiga, keputusan itu juga mengakui keberlanjutan pohon, fauna, flora, dan ekologinya di Negara RI dari ancaman pihak luar,” ungkap Prof. Dr. Ir. H. Hadi S Alikodra,MS., Guru Besar Guru Besar Ilmu Ekologi dan Satwaliar sejak 1998, kepada Staging-Point.Com, Sabtu (2/6/2018) di Jasmin, Jl. Palem Raja I No. 19, Bogor, Jawa Barat.

Tugas Pemerintah Negara Indonesia, menurut alinea IV Pembukaan UUD 1945, antara lain melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia. Berkaitan dengan tugas ini, menurut Prof. Dr. Ir. H. Hadi S Alikodra, MS., keputusan Pengakuan Hutan Adat dari Presiden perlu dijabarkan oleh Peraturan Daerah pada level Provinsi dan Kabupaten yang menjamin dan melindungi Hutan Adat.

“Perlu ada Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis) dari Keputusan Pengakuan Hutan Adat dari Presiden Joko Widodo misalnya berupa Peraturan Presiden. Karena ada UU Lingkungan Hidup Tahun 1990 yang melindungi Hutan Adat. Isi Juklak dan Juknisnya antara lain kriteria Hutan Adat, seperti intelektual lokal, Hukum Adat, sanksi, dan lain-lain, sepanjang masih hidup seperti hutan, adat, dan masyarakat Badui di Banten, yang tidak bertentangan dengan UUD 1945; sehingga tidak terjadi distorsi yaitu penafsiran dan penjabaran peraturan berbeda-beda pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa,” ujar Prof. Dr. Ir. H. Hadi S Alikodra, MS.

Prof. Dr. Ir. H. Hadi S Alikodra, MS menyebut beberapa contoh kasus. “Di Pulau Komodo, ada pengumuman ini dijual atau itu dijual; kalau sudah ada peraturan tanah-tanah Hutan Adat, maka kearifan lokal, Masyarakat Adat, adat, hutan, dan ekologinya dilindungi dari ancaman pihak luar; Ini juga membuka peluang tata kelola eco-tourism yang lestari atau sustainabel seperti di Costa Rica dan Brasil. Brasil melindungi Masyarakat Adat dan hutan Amazon; Costa Rica membangun eco-tourism, no capital mining! Karena kawasan hutan itu berhubungan dengan flora, fauna, air, dan ekologi. Dari Pemerintah Pusat hingga daerah dan desa, hanya satu tafsiran dan penjabarannya. Jadi, tidak terjadi distorsi regulasi dan ada capacity building,” ungkap Prof. Dr. Ir. H. Hadi S Alikodra, MS.

Selain itu, Prof. Dr. Ir. H. Hadi S Alikodra, MS., melihat bahwa keputusan Hutan Adat adalah momentum Pemerintah dan Masyarakat Hukum Adat melindungi kearifan lokal, hutan, air, flora, fauna, ekologi, dan masyarakatnya dari ancaman pihak luar. “Masyarakat Papua, khususnya Masyarakat Adat, punya power lebih tinggi melalui Hutan Adat dalam kasus Freeport. Pemerintah juga hadir melalui Hutan Adat menghadapi ancaman pihak luar terhadap keberlanjutan hutan, adat, dan masyarakatnya,” papar Prof. Dr. Ir. H.Hadi S Alikodra, MS. 

Oleh : Eko Budi Raharta (Jakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita