• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Rawat Bhinneka Tunggal Ika : Prioritas UU Berisi Keadilan Sosial

Selasa (1/11/2016) di istana Negara (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo membuka World Peace Forum (WPF) Ke-6. “Indonesia memiliki Pancasila, Ideologi Bangsa, cara berpikir dan bertindak, panduan hidup Bangsa kami dalam melangkah maju. Kedua, dan sama pentingnya dengan Pancasila adalah Bhinneka Tunggal Ika, sebuah pepatah lama di Indonesia yang artinya Berbeda-Beda Tetapi Tetap Satu, dan inilah yang selalu menjadi pegangan kami,” papar Presiden RI Joko Widodo (PresidenRI.go.id, 9/11/2016).

Jumat pagi (1/6/2018) di Halaman Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri (Jakarta Pusat), Presiden RI Joko Widodo merilis pernyataan-kebijakan Pemerintah tentang dasar Negara RI Pancasila. “Pancasila berperan sebagai Falsafah dan Dasar Negara yang kokoh, yang menjadi pondasi dibangunnya Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” papar Presiden RI Joko Widodo pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, di Halaman Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri (Jakarta), Jumat(1/6/2018) (Setkab RI, 1/6/2018).

Menurut Dr. Antonius Widyarsono, dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara (Jakarta), Pancasila sebagai Ideologi Bangsa, Falsafah dan Dasar Negara untuk membangun Negara RI yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur, perlu dipraktekkan dalam kehidupan berBangsa dan berNegara antara lain pelayanan hak-hak dasar dan kewajiban warga-negara menurut UUD 1945 agar tercapai Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

“Bangsa Indonesia terdiri dari 714 lebih suku dan 1.100 bahasa daerah yang hidup dan tinggal pada sekitar 17.000 pulau dari Merauke (Papua sampai Sabang (Aceh), dari Pulau Rote (NTT) hingga Pulau Miangas. Para pendiri Negara-Bangsa RI telah menyepakati dan meletakan dasar Negara RI, Pancasila. Negara-Bangsa RI menolak diskrimasi. Setiap WNI diperlakukan sama di depan hukum, diakui dan dilindungi hak-hak dan kewajibannya. Dengan demikian, setiap warga Negara setara (equal) apapun  latar belakang suku, budaya, agama, etnis, dan bahasanya dalam kehidupan berNegara dan berBangsa. Maka Pemerintah harus bersikap adil dan tegas. Karena segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya,” papar Dr. Antonius Widyarsono, alumnus S-2 Filsafat dari Hochschule fur Philosophie, Munchen (Jerman) kepada Staging-Point.Com, Jumat (8/6/2018) di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta Barat.

Dr. Antonius Widyarsono melihat bahwa pelayanan dan perlindungan hak-hak dasar segala WNI dan penegakkan kewajibannya di seluruh wilayah Negara RI dapat menghasilkan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia sebagai cara merawat Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan ber-Bangsa dan berNegara RI berdasarkan Pancasila.

“Pemerintah harus dapat mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Contohnya program Pemerintahan Presiden Joko Widodo di bidang program infrastruktur di seluruh wilayah perbatasan Negara RI dan berbagai wilayah lain Negara RI, tidak hanya di Pulau Jawa. Paradigma Indonesia-Sentris sudah tepat. Maka Presiden perlu prioritaskan penerapan peraturan-peraturan yang menjalankan Undang-udang yang berisi nilai-nilai Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia untuk merawat Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berBangsa dan berNegara RI berdasarkan Pancasila,” ungkap Dr. Antonius Widyarsono, penulis disertasi Pemisahan Hukum dan Moralitas : Kritik Positivisme Hukum H.L.A. Hart atas Bahaya Penyatuan Hukum dan Moralita di  STF Driyarkara (Jakarta).

Selain pelayanan dan perlindungan hak-hak dasar dan kewajiban dasar segala WNI menurut UUD 1945 seperti hak hidup layak, hak atas pekerjaan, hak berusaha, hak hidup sejahtera, dan lain-lain selain kewajiban seperti kewajiban bela negara, menghargai hak-hak warga dan masyarakat lainnya, Dr. Antonius Widyarsono melihat peran strategi sektor pendidikan untuk mewujudkan Keadilan Sosial dan merawat Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila.

“Kita dapat belajar dari Jepang yang menerapkan pendidikan sejak usia dini tentang disiplin, bertanggung jawab, mandiri, dan jujur. Jepang memang tidak seperti Bangsa Indonesia yang terdiri dari ratusan suku dan ribuan bahasa atau dialeg daerah serta beragam agama. Tapi, kita dapat membangun ruang Kebangsaan sebagai ruang kecerdasan, bukan ruang kebodohan akibat hoaks. Bangsa Indonesia harus melawan hoaks dan distorsi informasi, karena tidak mencerdaskan Bangsa. Maka peran guru-guru dan pers sangat strategis untuk mencerdasakan Bangsa, apalagi di era revolusi sosial media dewasa ini,” papar Dr. Antonius Widyarsono. 

Oleh Rian Savio (Jakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita