• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Sinergi Penindakan dan Pencegahan Pidana Korupsi

Hari Selasa 6 Mei 2015 di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo  menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 yang ditujukan kepada : 1) Para Menteri Kabinet Kerja; 2) Sekretaris Kabinet; 3) Jaksa Agung; 4) Kapolri; (5) Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian; (6) Sekretaris Jenderal pada Lembaga Tinggi Negara; (7) Gubernur; dan (8) Bupati/Walikota. 

Hari Jumat (5/3/2018) Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengundang sejumlah tokoh lintas lembaga untuk mendiskusikan sistem kolaborasi pencegahan korupsi yang lebih efektif di Bina Graha (Jakarta). Hasilnya, antara lain, usul revisi Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Targetnya ialah peningkatan efektivitas kolaborasi lintas lembaga dalam rangka pencegahan korupsi di Negara RI (Setkab RI, 5/3/2018).

Menurut Prof. Drs. Adrianus Eliasta Meliala, Ph.D., MS.i, MSc., Kriminilog dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), karakter dasar korupsi ialah kejahatan luar biasa sistemik; karena itu, perlu ada sinergi kuat antara pencegahan dan penindakan korupsi pada level legal dan kelembagaan serta partisipasi publik dalam pencegahan korupsi di Negara RI.

“Karakter dasar korupsi ialah kejahatan luar biasa sistemik. Karena itu, tidak boleh ada dikotomi pencegahan dan penindakan dalam pidana korupsi di Negara RI; justru perlu diperkuat sinergi penindakan dan pencegahan. Pertama, pada level legal mesti holistik dan fundamental, mulai dari Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang korupsi, Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden tentang pencegahan korupsi; kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara RI (Polri), dan Kejaksaan perlu saling mengisi di bidang penindakan; ketiga, penerapan prinsip good-governance, clean government, transparancy melalui e-planning, e-budgeting, e-procurement dan sejenisnya merupakan konteks pencegahan praktek korupsi dalam tata kelola pemerintahan Negara,” papar Prof. Drs. Adrianus Eliasta Meliala, Ph.D., MS.i, MSc, Anggota Ombudsman dan Komisioner Kompolnas kepada Staging-Point.Com, Jumat (24/6/2018) di Gedung Ombudsman, Jalan Haji Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan.

Dalam rangka sinergi pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi di Negara RI, Prof. Drs. Adrianus Eliasta Meliala, Ph.D melihat bahwa publik dan lembaga-lembaga lain dapat berperan dalam pencegahan korupsi. “Peran publik seperti civil society, perguruan tinggi yang menciptakan alat-alat assement psikologi dan manajemen untuk menjaring Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki keahlian, integritas tinggi, disiplin, dan bertanggungjawab ke dalam organisasi pemerintahan Negara; sektor pendidikan menyediakan kurikulum anti korupsi sejak usia dini untuk sekolah-sekolah dasar, termasuk pencegahan korupsi; Ombudsman berada pada fungsi pencegahan korupsi. Sedangkan KPK, Kejaksaan dan Polri saling mengisi di sektor penindakan pidana korupsi,” ungkap Prof. Meliala.

Selain itu, Prof. Drs. Adrianus Eliasta Meliala, Ph.D juga melihat bahwa sinergi Polri, Kejaksaan dan KPK perlu saling mengisi di sektor penindakan terhadap pidana korupsi. “KPK, Polri dan Kejaksaan perlu saling mengisi; maka tidak perlu ada distingsi Polri dan KPK hanya soal kerugian Negara satu miliar; Polri dan Kejaksaan juga dapat lebih fokus pada aparat publik; sedangkan KPK lebih fokus pada sektor swasta. Karena selama ini, swasta sulit tersentuh. Maka revisi UU KUHP perlu memperkuat sinergi KPK, Polri dan Kejaksaan dalam penindakan pidana korupsi, misalnya, memasukkan bab atau pasal tentang korupsi supaya ada sinkronisasi dan integrasi penindakan pidana korupsi di Negara RI,” ungkap Prof. Drs. Adrianus Eliasta Meliala, Ph.D.

Prof. Adrianus Meliala, Ph.D melihat urgensi sinergi kuat penindakan dan pencegahan korupsi. “Selain karakter korupsi adalah kejahatan luar biasa sistemik, pola-pola korupsi juga berevolusi. Maka perlu ada sustaianabilitas dari penindakan ke penciptaan mekanisme pencegahan. KPK pernah melakukan riset pencegahan. Tapi, KPK hanya menyentuh orangnya, bukan sistem atau konteks korupsi. Sistem dan konteks ini menjadi ruang peran publik dan lembaga-lembaga lain masyarakat dan Negara dalam pencegahan korupsi,” ujar Prof. Adrianus Meliala, Ph.D. 

Oleh: Edward Wirawan (Jakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita