• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Strategi Musik Nasional: Pendidikan & Teknologi

Senin (22/3/2018) di Istana Merdeka (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo merilis visi Musik Nasional sebagai bagian strategi besar kebudayaan Nasional saat menerima laporan panitia Konferensi Hari Musik Nasional. “Saya sebetulnya ke depan itu mengimpikan bagaimana strategi besar kebudayaan kita, lebih khusus lagi di bidang musik, ada visi misalnya ada visi 2050 dan visi 2100. Ini sudah mulai dirancang sejak mulai sekarang,” papar Presiden RI Joko Widodo (PresidenRI.go.id, 22/3/2018).

Hari Sabtu 9 Maret 2013 di Jakarta, Presiden Republik Indonesia (RI) Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 10 Tahun 2013 tentang Hari Musik Nasional. Musik sebagai ekspresi budaya universal, menurut Keppres No. 10/2013, memiliki perang strategis dalam pembangunan nasional. Tanggal 9 Maret adalah hari lahir pahlawan nasional dan pencipta Lagu Indonesia Raya, Wage Rudolf Supratman (Purworejo, 9 Maret 1903). Dasar yuridis Keppres No. 10/2013 ialah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”

Menurut Drs. Agastya Rama Listya, MSM, Ph.D Candidate, dosen Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, ada 6 (enam) unsur pokok Musik Nasional untuk membangun strategi kebudayaan Negara RI yakni pemangku kepentingan Musik Nasional, UU dan peraturan, organisasi dan kode etik, teknologi, lembaga pendidikan musik, dan keunikan Musik Nasional.

 

“Untuk membangun visi dan misi Musik Nasional untuk strategi kebudayaan Negara RI, ada 6 unsur pokok sangat berperan yaitu pemangku kepentingan Musik Nasional (pelaku musik, industri musik, pemerintah, dan masyarakat), UU dan peraturan, organisasi Musik Nasional dan kode etik, teknologi, lembaga pendidikan musik, dan keunikan Musik Nasional. Misalnya, jika perlindungan hak cipta musik rapuh, maka peran Musik Nasional pembangunan nasional juga berisiko rapuh,” papar Drs. Agastya Rama Listya, MSM, kandidat doktor etno-musikologi di Otago University, Dunedi (Selandia Baru), disertasi The Conceptualization and Sustainability of Rotenese Gong Music, kepada Staging-Point.Com via email Senin (23/6/2018).

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menetapkan: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”; Pasal 28C ayat (2) berbunyi : “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, Bangsa, dan Negara-nya.”; Pasal 32 ayat (1) berbunyi : “Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Saat ini hak cipta musik, menurut Drs. Agastya Rama Listya, MSM, dapat diperjuangkan secara kolektif melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) berdasar UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. “Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dapat memperjuangkan hak cipta musik di Negara RI. Karena tugasnya mengkoordinir dan mengumpulkan royalti dari pengguna musik di tempat umum seperti kafe, karaoke, pentas seni dan lain-lain. Maka LMK harus menghimpun, mengelola, dan menyalurkan royalti kepada pencipta musik dan pemilik hak ciptanya. Karena musik adalah hasil karya cipta dan hasil kerja yang bernilai budaya dan ekonomi bagi penciptanya, masyarakat, dan Bangsa,” papar Drs. A Rama Listya, MM.

Peran Negara memajukan kebudayaan Musik Nasional, menurut Drs. A Rama Listya, MM, dapat dimulai dari sektor pendidikan musik. “Dewasa ini, industri musik termasuk pilar ke-3 ekonomi negara-negara misalnya melalui industri showbiz yang melibatkan manajer, agen, produser, distributor, dan tim kreatif artis, pemain, penulis, musisi dan teknisi. Dalam rangka memenangkan persaingan skala global dan membangun peradaban musik, Pemerintah dan masyarakat perlu memperkuat institusi pendidikan musik agar para pelaku industri musik misalnya menghasilkan inovasi dan kreasi musik unik dari Bangsa Indonesia. Musik Nasional tidak bisa bermodalkan “keberuntungan”,” ungkap Drs. A Rama Listya, MM.

Selain itu, Drs. A Rama Listya, MM melihat peran teknologi dalam strategi kebudayaan musik nasional. “Kini kita sudah memasuki era teknologi musik digital seperti Spotify, iTunes, SoundCloud, dan industri music-mobile lainnya dari generasi digital-natives (generasi milenial) usia sekitar 14-30 tahun. Produksi dan distribusi musik digital sangat mempengaruhi bisnis musik, namun rawan terhadap pencurian hak cipta,” ungkap Drs. A Rama Listya, MM.

Oleh: Hilarian Arischi Hadur (Jakarta)

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita