• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Pendidikan Tata Cara Bahasa Kebangsaan Sejak Dini

Hari Jumat (19/5/2018) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No. 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Perpres No.54/2017 mulai berlaku sejak diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna H. Laoly, Selasa 23 Mei tahun 2017.

Pasal 3 Perpres No. 54/2017 menyatakan: “UKP-PIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan Ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan Ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.” Dasar yuridis Perpres No. 54/2017 ialah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 : “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Tugas UKP-PIP antara lain melaksanakan kerjasama dan hubungan antar lembaga dalam pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila dan membuat road-map pembinaan Ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan (Psl 4 huruf b Perpres No. 54/2017).

Menurut Prof. Dr. Rahayu Surtiati Hidayat, Koordinator Peminatan Penerjemahan Program Studi Linguistik, Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB), Universitas Indonesia (2008–sekarang), Negara RI berdasar kepada Pancasila berarti Bangsa Indonesia merawat kebhinnekaan dalam persatuan kesatuan kehidupan berBangsa dan berNegara RI dengan modal utama antara lain Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara.

“Ada dua cara merawat Negara Indonesia yang bersatu, Persatuan Indonesia, dan Negara Kesatuan RI berdasarkan Pancasila yakni pertama, menghormati perbedaan; karena manusia tidak bisa sama dalam semua hal; bentuk perbedaan pun beragam, mulai dari perbedaan suku, agama, daerah,  pendidikan, dan wawasan; kedua, para pendiri Negara RI sudah menyepakati bahwa dasar Negara RI yang berkedaulatan Rakyat ialah Pancasila, yang tertuang dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945; tanpa dasar Negara RI Pancasila, Bangsa kita tidak menghidupi kebhinnekaan. Daya rekat perbedaan kita antara lain Bahasa Indonesia; satu bahasa membawa konsekuensi cara berpikir sama karena bahasa memengaruhi cara-berpikir; para pendiri Negara Indonesia telah menyepakati Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara,” papar Prof. Dr. Rahayu Surtiati Hidayat, Wakil FIB UI-Dewan Guru Besar UI : Anggota Komite Etika dan Moralitas, kepada Staging-Point.Com melalui wawancara via telepon, Senin (25/6/2018).

Pasal 36 UUD 1945 menyatakan : “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.” Pada 28 Oktober 1928 di Batavia (sekarang Jakarta), Kongres Pemuda merilis Sumpah Pemuda : “Pertama,Kami Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, Tanah Indonesia; Kedua, Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berBangsa yang satu, Bangsa Indonesia. Ketiga, Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.”

Bangsa Indonesia terdiri dari 714 suku dan 1.100 bahasa daerah dari  287 juta penduduk yang hidup pada 17.000 pulau dari Merauke (Papua) sampai Sabang (Aceh), dari Pulau Rote (NTT) hingga Pulau Miangas. Jumat pagi (1/6/2018) pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Halaman Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo mempertegas sikap terhadap Dasar Negara RI Pancasila. “Pancasila berperan sebagai Falsafah dan Dasar Negara yang kokoh, yang menjadi pondasi dibangunnya Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” papar Presiden RI Joko Widodo  (Setkab RI, 1/6/2018).

Prof. Dr. Rahayu Surtiati Hidayat melihat bahwa ada dua peluang dan tantangan dalam merawat Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berBangsa dan berNegara RI yang berdasarkan Pancasila yakni faktor kepemimpinan dan pendidikan.

“Ke depan kita menghadapi dua peluang dan tantangan, yakni pertama, faktor kepemimpinan; para pemimpin nasional harus bersih dulu dari praktek korupsi; praktek korupsi dan politik uang sering memicu konflik (adu-domba) masyarakat; kedua, kesenjangan pendidikan antara kelompok masyarakat dan wilayah; peluangnya, kita melaksanakan pendidikan Kebangsaan, misalnya, melalui Bahasa sejak usia dini; bahasa-bahasa daerah itu kekayaan kita dan bahasa pemersatu, Bahasa Indonesia; apabila kita mampu berbicara dalam lebih dari satu bahasa, otak kita terlatih untuk cerdas. Maka tata cara berbahasa adil, beradab, hikmat, musyawarah, dan mufakat, misalnya, perlu dipelajari oleh masyarakat Indonesia sebagai kekuatan pemersatu dan berdaya preventif perpecahan Bangsa. Ini merupakan bentuk pendidikan Kebangsaan melalui bahasa yang perlu dilakukan sejak usia dini,” ungkap Prof. Dr. Rahayu Surtiati Hidayat. 

Oleh: Hilarian Arischi Hadur (Jakarta)

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita