• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


5 Faktor ‘Policy Trap’ Program Perhutanan Sosial

Pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Kantor Presiden (Jakarta), Kamis (22/3/2017), Presiden RI merilis arah kebijakan Perhutanan Sosial. “Setidaknya sekarang ini terdapat 12,7 juta hektar yang menjadi target program perhutanan sosial, termasuk di dalamnya hutan desa dan hutan adat. Pemerintah telah memberikan pengakuan resmi atas hutan adat yang sudah kita mulai pada bulan Desember lalu (2016, red). Ini akan terus dikerjakan... Kita ingin ini betul-betul menjadi sebuah fokus pekerjaan kita agar betul-betul yang namanya redistribusi aset, yang namanya reforma agraria, betul-betul segera bisa kita selesaikan,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 22/3/2017).

Pada tanggal 6 Mei 2013, Amar Putusan MK  No. 35/PUU-X/2012 terhadap UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menegaskan bahwa  Hutan Adat adalah hutan di wilayah masyarakat adat, dan bukan hutan Negara. Jumat pagi (30/12/2016) pada acara Peresmian Pengakuan Hutan Adat di Istana Negara (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat kepada 9 Masyarakat Hukum Adat di Negara RI (Setkab RI, 30/12/2016).

Menurut Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS, ahli Ilmu Ekonomi Kelembagaan Hutan, pada Institut Pertanian Bogor (IPB), implementasi kebijakan Perhutanan Sosial (PS) menghadapi risiko policy trap akut selama ini yakni implementasi kebijakan tidak menyelesaikan masalah (problem solving), kecuali kegiatan pembangunannya dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan dibenarkan oleh pengawasan pembangunan.

“Kendala dan tantangan implementasi kebijakan Perhutanan Sosial (PS) antara lain pertama, program dan kegiatan pembangunan umumnya lebih mewujudkan capaian ukuran administrasi (output) daripada perbaikann nyata atau pemecahan masalah di lapangan (outcome); kedua, sistem perencanaan dan anggaran Perhutanan Sosial dan sejenisnya selama ini mungkin lebih sesuai untuk pembangunan fisik seperti infrastruktur (pendekatan bestek). Namun sistem ini tidak sesuai apabila diterapkan dalam pengembangan ekonomi berbasis lahan atau hutan yang sangat tidak ideal; ketiga, tugas-tugas birokrasi tidak menangani masalah nyata di lapangan; karena penetapan kegiatan pembangunan lebih diikat oleh tupoksi, standar kegiatan, standar anggaran tertentu. Administrasi bukan menyelesaikan masalah; masalah disesuaikan dengan administrasi yaitu program dan kegiatannya dipertanggungjawabkan secara administrasi dan  benar menurut pengawasan pembangunan. Sehingga masalah sesungguhnya tidak terungkap dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Kondisi ini menjadi policy trap akut selama ini,” papar Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS, kepada Staging-Point, Rabu (27/6/2018) melalui email.

Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS menyebut 5 faktor regulasi dan kelembagaan policy trap akut yang dapat memengaruhi pelaksanaan kebijakan PS selama ini. “Ada sejumlah faktor regulasi dan kelembagaan policy trap akut selama ini yaitu pertama, solusi melalui regulasi sering tanpa verifikasi lapangan; kedua, solusi atas masalah nyata di lapangan bukan menjadi tugas pokok dan fungsi regulasi dan kelembagaan; ketiga, prestasi kerja atau kinerja kelembagaan diukur bukan berdasarkan solusi masalah nyata di lapangan, tetapi ukuran lain; keempat, ada kepentingan instruksi prioritas kerja lembaga pelaksana program yang tidak berhubungan dengan kepentingan Rakyat umumnya dan penyelesaian masalah; dan kelima, alokasi anggatan yang bermanfaat bagi Rakyat dan lingkungan hidup, seperti rehabilitasi hutan rusak, pemulihan hutan pemelihara air, penanaman ulang hutan kritis, menjadi persoalan politik yang berada di luar jangkauan birokrasi,” ungkap Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS.

Karena itu, Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS melihat sistem perencanaan dan pengawasan pembangunan perlu dibenahi guna memecahkan masalah nyata melalui implementasi kebijakan PS. “Perencanaan dan pengawasan pembangunan perlu dibenahi dalam implementasi kebijakan PS yang memecahkan sejumlah masalah antara lain faktor tata kelola seperti konservasi, korupsi perizinan (AMDAL dan Izin Lingkungan), pemulihan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan serta pelepasan kawasan hutan; peserta PS masih dikuasai oleh usaha-usaha besar bukan usaha kecil; Pemda tidak memiliki power intervensi; proses perizinan bukan mewujudkan keadilan ekonomi tetapi ekonomi biaya tinggi; saat ini PS baru tahap legalitas lokasi untuk tinggal dan penggarapan lahan atau hutannya; ada trade off antar bidang pembangunan menjadi tantangan pengembangan dan upaya merawat hutan sosial,” papar Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS.

Oleh Edward Wirawan (Jakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita