• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Proyek Strategis Nasional Kemitraan Pemerintah-Rakyat Per Daerah

Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet Kerja (2014-2019), Senin sore (16/4/2018) di Kantor Presiden (Jakarta) mengevaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak tahun 2016 awal tahun 2018. Fokus evaluasi antara lain kepastian eksekusi PSN dan manfaatnya terhadap peningkatan nilai tambah perekonomian daerah, upaya penurunan kemiskinan dan menekan ketimpangan sosial ekonomi di Negara RI (Setkab RI, 16/4/2018).

Hasil Ratas Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN)  itu antara lain merevisi PSN pada kuartal I-2018 yakni 69 proyek jalan, 51 proyek bendungan, 29 proyek  Kawasan KEK dan Pariwisata (29 proyek), 16 proyek Kereta Api, 11 proyek energi, 10 proyek pelabuhan, 8 proyek air bersih dan sanitasi, 6 proyek bandara, 6 proyek irigasi, 6 proyek smelter, 6 proyek teknologi, 3 proyek perubahan, 1 proyek pertanian dan kelautan, 1 proyek tanggul laut, 1 proyek pendidikan, 1 proyek pesawat terbang, 1 proyek agraria dan kehutanan dan 3 program, dengan total nilai Rp 4.100 triliun (Setkab RI, 16/4/2018).

Menurut Dr. Ida Ayu Putu Sri Widnyani, S.Sos., M.AP, dosen Prodi Magister Ilmu Administrasi PPS Universitas Ngurah Rai (Bali), 222 proyek PSN dari Pemerintah RI secara umum memiliki keunggulan dan kelemahannya dalam rangka meraih kesejahteraan Rakyat (ekonomi), peningkatan pelayanan masyarakat, dan program-program pembangunan berbasis dari desa-desa.

“Ada beberapa keunggulan bernilai strategis dari 222 Proyek Strategis Nasional (PSN) saat ini dari Pemerintah. Yaitu pertama, program-programnya dimulai dari pembangunan infrastruktur yang adil dan merata di seluruh Negara RI; sehingga menghasilkan efisiensi dan efektivitas tata kelola Negara, pasar, dan pelayanan masyarakat di seluruh Negara RI; Rakyat juga memiliki akses lebih mudah secara sosial, ekonomi, dan pelayanan; kedua, arah atau sasaran pembangunannya dapat diukur selain dari sisi pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan Rakyat (ekonomi) di berbagai wilayah Negara RI; ketiga, pembangunan infrastruktur secara adil, merata, dan hingga perbatasan dan pelosok Negara RI, memudahkan Pemerintah dan Rakyat mengelola pemberdayaan masyarakat dari pinggiran sebagai prioritasnya. Tanpa pembangunan infrastruktur, konsep pembangunan dari desa-desa dan perbatasan sulit terwujud dan terlaksana. Namun, kelemahannya bahwa pembangunan infrastruktur besar-besaran membutuhkan biaya sangat besar,” papar Dr. Ida Ayu Putu Sri Widnyani, S.Sos., M.AP kepada Staging-Point.Com, Senin (18/6/2018) di Rumah Dr. Ida Ayu P. S. Widnyani, S.Sos., M.AP, Jln. Tunggul Ametung, Gg. 2B, No.2, Denpasar (Bali).

Di sisi lain, Dr. Ida Ayu Putu Sri Widnyani, S.Sos., M.AP, pelaksanaan proyek-proyek PSN mensyaratkan kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta partisipasi Rakyat yang kuat di berbagai daerah melalui koperasi, BUMN, BUMD, atau BUMDes.

“Pelaksanaan proyek-proyek PSN mensyaratkan partisipasi Rakyat dan kemitraan kuat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di berbagai daerah. Karena konsep dan strategi dasarnya ialah pembangunan dari pinggiran dan desa-desa Negara RI. Maka pilihannya ialah (1) kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah, seperti pendelegasian wewenang, penjabaran regulasi melalui Perda-Perda, seperti misalnya instruksi pencairan anggaran dan perbaikan terhadap proyek-proyek infrastruktur; jenis-jenis program semacam ini dapat memakan waktu lama karena harus menunggu instruksi dan anggaran dari Pusat, maka perlu ada pendelegasian wewenang; (2) partisipasi dari Rakyat melalui lembaga-lembaga koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) atau penyerapan tenaga kerja per daerah; (3) program kesinambungan dan pemeliharaan proyek-proyek; sejak dini, perumusan kebijakan perlu koordinasi dan melibatkan semua stakeholders per proyek, antara lain perguruan tinggi, Pemerintah (Pusat dan Daerah, BUMN, BUMD), koperasi, swasta atau sektor industri, dan masyarakat umumnya agar sasaran dan manfaat setiap proyek terukur dan terarah sasaran dan manfaatnya bagi stakehoders di bidang manfaat sosial, nilai ekonomi, dan manfaat lingkungan hidup seperti sehat lestarinya lingkungan hidup dari berbagai proyek-proyek PSN; (4) implementasi programnya perlu monitoring kuat dan evaluasi berkala; setiap tahapan mesti ada evaluasinya sehingga cepat ditanggulangi ketika terjadi suatu ketidakefektifan misalnya,” ungkap Dr. Ida Ayu Putu Sri Widnyani, S.Sos., M.AP, alumnus S3 Ilmu Administrasi dari Universitas Brawijaya (Malang). 

Oleh Anjelina Tri Heldawati

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita