• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Tantangan dan Peluang Sektor Perikanan RI

Rabu (11/1/2017) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No. 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional (RAPPIPN). Perpres No. 3/2017 mulai berlaku sejak 13 Januari 2017. Targetnya ialah peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudi daya, pengolah, dan pemasar hasil perikanan, serta penyerapan tenaga kerja dan peningkatan devisa Negara RI.

Dasar yuridis Perpres RI No. 3/2017 yakni Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”, UU No. 45/2009 tentang Perubahan UU No. 31/2004 tentang Perikanan, UU No. 3/2014 tentang Perindustrian, dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015. Skala waktu RAPPIPN ialah tahun 2016-2019 (progam kegiatan, target, jangka waktu, penanggung jawab, industri dan Pemda di Negara RI).

Menurut Dr. Ir. Iskandar, M.Si, dosen Budidaya Perikanan, Program Studi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Padjadjaran (Bandung), ada lima tantangan penerapan Perpres No. 3/2017 untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudi daya, pengolah, dan pemasar hasil perikanan, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan devisa Negara RI.

“Perpres No. 3/2017 dapat mempercepat dan meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Perairan kita yang kaya. Implementasi Perpres ini menghadapi sejumlah masalah atau hambatan industri perikanan kita yaitu (a) pasokan bahan baku industri-industri perikanan yang kini sedang berkembang, masih kurang; (b) perlu perbaikan ekosistem laut untuk kelangsungan hidup ikan-ikan dan keragaman hayati lainnya; (c) armada penangkap ikan Negara RI masih sedikit untuk wilayah laut atau perairan yang luas; (d) akses modal pelaku sektor perikanan masih terbatas atau sulit mendapat modal usaha perikanan; (e) dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) level menengah masih kurang di sektor perikanan; (f) kurang sosialisasi dan koordinasi para pemangku kepentingan (stakholders) sektor perikanan dalam rangka penerapan berbagai peraturan termasuk Perpres No. 3/2017,” papar Dr. Ir. Iskandar, M.Si, alumnus S2 Ilmu Lingkungan, Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 1995, kepada Staging-Point.Com, Selasa (3/7/2018) di Lantai 2 Gedung 1 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Padjadjaran, Bandung.

Dr. Ir. Iskandar, M.Si melihat bahwa keberhasilan penerapan Perpres No. 3 Tahun 2017 mensyaratkan sejumlah hal pokok. “Keberhasilan penerapan Perpres No. 3/2017 mensyaratkan sejumlah hal pokok yaitu pertama, sosialisasi dan koordinasi penerapan Perpres No. 3/2017 yang meningkatkan partisipasi para stakeholders seperti Perguruan Tinggi (praktisi keilmuan), Pemerintah, Swasta, masyarakat umum dan serta nelayan, pemasar, pengolah, pembudidaya ikan yang berperan dalam sektor perikanan; semua peran ini perlu berfungsi; kedua, kemudahan akses modal bagi pelaku sektor perikanan; ketiga, sasaran dan manfaat Perpres No. 3/2017 terukur, jelas, dan terarah; keempat, penguatan SDM level menengah sektor perikanan; kelima, perbaikan ekosistem kelautan untuk kelangsungan hidup ikan-ikan dan keragaman hayati lainnya; keenam, maksimalkan pasokan bahan baku industri perikanan,” ungkap Dr. Ir. Iskandar, M.Si.

Pada Rapat Terbatas (Ratas) Industri Kelautan dan Perikanan di Kantor Presiden, Jakarta, 13 September 2016, Presiden RI Joko Widodo merilis arah kebijakan kelautan dan perikanan Negara RI. “Kita ingin sektor kelautan, sektor perikanan itu bisa menjadi motor penggerak ekonomi. Realita yang ada, 2/3 negara kita adalah air, adalah laut dan dengan luas wilayah laut yang mencapai 70 persen, kontribusi di bidang kelautan terhadap PDB masih di bawah 30 persen. Saya kira banyak potensi laut dan perikanan yang belum bisa kita manfaatkan secara maksimal... sekali lagi penanganan illegal fishing di Indonesia sudah mulai menunjukkan hasil... Oleh sebab itu, industri pengolahan ikan, industri pengalengan, industri perikanan harus mulai kita kembangkan, kita perbaiki. Apapun ini juga akan menyerap tenaga kerja,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 13/9/2016).

Awal abad 21, Tiongkok memproduksi ikan terbanyak sebesar 60,2% dan India menempati urutan ke-2 besar 5,82% dari total produksi ikan dunia (IPB, Inc, 2015:88).  Rata-rata produksi penangkapan ikan d Negara RI tahun 2003-2012 berkisar 4.745.727 ton. Produksi ikan Tiongkok mencapai rata-rata 12 759 922 tahun 2003-2012 (FAO, 2014).

 

Oleh Fitra Dermawan

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita