• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


APBN Tahun 2019: Perkuat Sistem & Pengawasan

Senin (9/4/2018) di Istana Negara (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo yang didampingi oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, memimpin Sidang Kabinet Paripurna tentang Ketersediaan Anggaran dan Pagu Indikatif serta Prioritas Nasional Tahun 2019. Presiden RI Joko Widodo merilis arah strategi kebijakan Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 ialah alokasi anggaran APBN, dengan kontribusi sekitar 15% PDB Negara RI (ekspor sekitar 20,37% PDB), untuk sektor-sektor strategis Negara RI (Setkab RI, 9/4/2018).

“Alokasi anggaran APBN harus betul-betul fokus dan diprioritaskan untuk hal-hal yang strategis... Saya nanti mau minta laporan setiap kementerian sudah berapa regulasi, peraturan, izin-izin yang sudah dipotong...Kebijakan atau program yang bersifat lintas lembaga / kementerian maupun terkait daerah harus dibicarakan bersama, dikoordinasikan bersama sehingga keluarnya dalam bentuk kebijakan yang sudah solid dan berguna untuk kemajuan Bangsa dan Negara,”papar Presiden RI Joko Widodo (PresidenRI.go.id, 10/4/2018).

Menurut Dr. Supardal, M.Si, dosen SekolahTinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) di Yogyakarta, fokus dan prioritas APBN dapat menyentuh hal-hal strategis dari Negara RI, jika sistem dan skema APBN betul-betul dekat kepada pelayanan kebutuhan dan hak-hak dasar Rakyat Negara RI serta didukung oleh kinerja SDM kuat dan pengawasan ketat. Sedangkan kendala dan tantangannya ialah (a) elite-capture, (b) patologi korupsi yang merapuhkan kapasitas kinerja SDM (birokrasi), (c) pengawasan belum efektif, dan (d) prosedur dan mata rantai birokrasi berbelit-belit yang memicu ongkos sangat besar dalam tata kelola Negara.

“Prioritas dan fokus APBN ialah kesejahteraan dan kecerdasan Rakyat di bidang SDM. Maka sistem dan skema APBN harus pro Rakyat, memiliki perspektif keRakyatan, lebih dekat ke Rakyat, melayani kebutuhan-kebutuhan riil dan hak-hak dasar yang bermanfaat bagi Rakyat Negara RI. Agenda kesejahteraan dan kecerdasan Rakyat sering terhambat oleh sejumlah kendala dan masalah yaitu (a) elite-capture dengan risiko aliran dana APBN berkurang sampai ke Rakyat, karena kehadiran pemodal, pejabat, oknum pengambil keputusan, dan lain-lain; (b) patologi korupsi yang terukur dari lonjakan penyalahgunaan kewenangan dalam kasus-kasus terkait APBN, ketimpangan skema anggaran APBN, pengentasan kemiskinan stagnan pada lingkaran elit, orientasi anggaran tidak terarah melayani kebutuhan dan hak dasar Rakyat; (c) pengawasan internal dari inspektorat sering tidak maksimal dan tidak efektif; rapuh kontrol aliran dana ke daerah; (d) prosedur mata rantai birokrasi berbelit- belit, sehingga dana APBN sampai ke Rakyat cuma 50% atau kurang karena biaya birokrasi,” papar Dr. Supardal, M.Si, alumnus S-2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah dari Universitas Gadjah Mada (UGM) kepada Staging-Point.Com, Selasa (3/7/2018) di Gedung Pasca Sarjana STPMD “APMD” (Yogyakarta).

Senin (12/2/2018), Presiden RI Joko Widodo yang didampingi oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019. “Tahapan kedua setelah pembangunan infrastruktur di kerja besar kita adalah pembangunan Sumber Daya Manusia. Kementerian-kementerian harus mulai merancang apa yang akan dikerjakan dalam kerja besar pembangunan sumber daya manusia,”papar Presiden RI Joko Widodo (PresidenRI.go.id, 12/2/2018).

Pasal 34 UUD 1945 menyatakan tanggung jawab Negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, menyediakan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum. Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menetapkan pengelolaan keuangan Negara (APBN) secara terbuka dan bertanggung jawab untuk “sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat”. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menetapkan Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Dr. Supardal, M.Si melihat bahwa prioritas dan fokus APBN Tahun 2019 di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) perlu memerhatikan sejumlah hal pokok. “Untuk meraih agenda kesejahteraan Rakyat melalui APBN Tahun 2019 perlu memerhatikan hal-hal pokok yakni (a) sistem dan skema APBN harus melayani hal substansi dari kebutuhan dan hak-hak dasar Rakyat; (b) alokasi 20% APBN ke sektor pendidikan disertai oleh kontrol pengelolaan secara transparan dan akuntabel serta menghasilkan generasi SDM terdidik dan produktif; tahun 1980-an, Malaysia belajar dari kita; kini SDM Malaysia lebih maju; (c) pengawasan tata kelola APBN diperkuat tidak hanya secara internal, tetapi eksternal melalui Ombudsman, NGOs, dan lembaga demokratis lainnya; (d) skema APBN tepat sasar dan manfaat serta terukur dari kesejahteraan dan kecerdasan Rakyat khususnya Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, program cash for work, Dana Desa dan lain-lain; (e) adopsi sistem pajak Singapura, yang berhasil membiayai Negara Singapura,” ungkap Dr. Supardal, M.Si. 

Oleh: Petrus K. A. Lahur (Yogyakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita