• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


RPJM Desa: Perkuat Evaluasi & Pendampingan

Senin pagi (14/5/2018) di Hall D-2, JI-Expo Kemayoran (Jakarta Pusat), Presiden RI Joko Widodo membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pusat, dan Daerah Tahun 2018. Menurut Presiden RI Joko Widodo, Dana Desa tahun 2018 mencapai Rp 60 triliun; total Dana Desa sejak 2015 – 2018 mencapai Rp 187 triliun dengan target membuka ekonomi, lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 74.957 desa pada 34 Provinsi Negara RI sejak awal abad 21.

“Yang dulu-dulu itu, uang itu kalau sudah sampai daerah kesedot lagi ke Jakarta. Inilah yang kita harapkan agar uang itu Rp187 triliun dan tahun depan insya Allah akan kita tingkatkan lagi, benar-benar jangan sampai tersedot lagi masuk ke Jakarta... Bayangkan kalau satu desa, misalnya 1 desa bekerja 100 saja, berarti sudah membuka lapangan pekerjaan 7,4 juta orang di seluruh Indonesia,” papar Presiden RI Joko Widodo. Rakornas itu diikuti oleh kepala desa terpilih dari seluruh Negara RI, pendamping lokal desa, perwakilan badan permusyawaratan, pejabat eselon I Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Setkab RI, 14/5/2018).

Menurut Dr. Piers Andreas Noak, SH.,M.Si, dosen Fakultas Sosial Ilmu Politik Universitas Udayana (Bali), secara umum, spending-control aliran dana ke desa-desa akhir-akhir ini cukup ketat dengan prioritas infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa; namun, pelaksanaan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) desa-desa dan penyerapan anggarannya masih bervariasi secara nasional sesuai enam prinsip yakni kekeluargaan, kesejahteraan, pemanfaatan, sumber daya, pengembangan potensi kerakyatan, dan asas otonomi; sehingga masih ada kelemahan dan ketimpangan penyerapan anggaran dan pertanggungjawaban oleh stakeholders level pedesaan di berbagai daerah Negara RI.

“Kontrol aliran dana ke daerah-daerah atau desa sekarang sudah mulai ketat. Di Bali, misalnya, program RPJM Desa dan RPJM Daerah sudah berjalan secara optimal; penyerapan anggaran desa mencapai 90% atau tertinggi di Negara RI. Di Bali, ada pemilahan desa adat dan desa dinas. Namun, secara nasional, ketimpangan sangat bervariasi. Ada daerah mungkin penyerapannya salah, tidak sesuai Nawacita Pemerintah Pusat; ada juga daerah-daerah yang pelaksanaannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kekeluargaan, kesejahteraan,  pemanfaatan, sumber-daya, pengembangan potensi ekonomi kerakyatan, asas otonomi, dan sebagainya. Ada daerah, yang mungkin karena tanpa pendampingan yang bagus sehingga Desa kadang membuat perencanaan bias,” papar Dr. Piers Andreas Noak, SH.,M.Si, alumnus S-2 FISIPOL-Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta) dan S-3 FISIP-UNAIR (Surabaya) kepada Staging-Point.Com, Kamis (7/6/2018) di Gedung FISIP Universitas Udayana, Jl. P.B. Sudirman, Denpasar (Bali).

Menurut Pasal 72 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Hak dan Kewajiban Desa yang menimbulkan Pendapatan antara lain bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (huruf b) dan alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota (huruf d). Pasal 72 ayat (2) UU RI No. 6 Tahun 2014 berbunyi : “Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.”  

Dr. Piers Andreas Noak, SH.,M.Si melihat bahwa penerapan UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan regulasi dan Perda-Perda turunannya melalui operasionalisasi RPJM Desa saat ini membutuhkan suatu standar evaluasi dan pendampingan yang bagus untuk meraih sasaran pembukaan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi desa, penyerapan lapangan kerja, dan tercipta tata ekonomi nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

“Secara umum, ada empat kelemahan penggunaan anggaran desa yakni (1) stakeholders desa sulit dan berbeda-beda mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa, meskipun RPJM-RPJM Desa bagus; (2) kendala operasionalisasi program RPJM Desa; (3) banyak struktur pelaksana RPJM sehingga administrasi desa berbelit-belit; (4) skala waktu aliran dana ke desa-desa tidak merata, ada yang lambat dan ada yang cepat. Solusinya ialah pembentukan tim evaluasi berkala dan tim pendampingan yang profesional bidang prinsip, sistem, mekanisme, proses, dan teknis operasi tata kelola anggaran dan pertanggungjawabannya,” papar Dr. Piers Andreas Noak.

Oleh : Anjelina Tri Heldawati (Denpasar)

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita