• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Perda Investasi Pro Rakyat

Rabu siang (28/3/2018) di Hall B3, JI-Expo Kemayoran (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo membuka Rapat Kerja Pemerintah Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah. “Kalau ada arus uang masuk, artinya peredaran uang di kabupaten atau di kota itu akan semakin tinggi, uangnya semakin banyak, ekonominya berarti jalan di kabupaten dan kota itu...Kita memiliki PR...Kita enggak bisa bergerak cepat karena ada 42.000 peraturan, baik itu undang-undang, baik itu perpres, baik itu permen, baik itu PP, nanti turun ke bawah ada perda, ada pergub, perwali, perbup,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 28/3/2018).

Menurut Dr. Ismail, SH, MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (Jakarta), banyak Peraturan Daerah (Perda) yang bermasalah dan berlaku sebelum Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Negara RI. “Banyak Peraturan Daerah yang masih bertentangan dengan UU dan berlaku jauh sebelum lahir UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah Pusat tidak dapat langsung mencabut Perda-Perda tersebut, tetapi diajukan uji peraturannya ke Mahkamah Agung (MA) yang berwenang mencabut pemberlakuan Perda-Perda itu. Sejak berlakunya UU No. 12 Tahun 2011, Perda-Perda yang akan diterbitkan harus melalui mekanisme klarifikasi oleh Pemerintah Pusat,” papar Dr. Ismail, SH, MH.

Hingga akhir Mei 2016, sesuai Instruksi Presiden, Kementerian Dalam Negeri membatalkan atau memperbaiki sekitar 3.143 Peraturan Daerah bermasalah di seluruh wilayah Negara RI (Setkab RI, 25/5/2016). Pada Acara Rembuk Nasional ke-3 Tahun 2017 di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Senin malam (23/10/2017), Presiden RI Joko Widodo merilis data bahwa hingga Oktober tahun 2014, masih ada 42.000 peraturan baik Undang-undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur hingga Peraturan Wali Kota yang rentan memiliki makna bertentangan (Setkab RI, 24/10/2017).

Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 menetapkan : “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya.” Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 menetapkan Sumpah atau Janji Presiden di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memenuhi kewajiban sebagai Presiden RI memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan : “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara.” Menurut Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011: “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah UU diduga bertentangan dengan UU, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”

Khusus Perda-Perda tentang Pelaksanaan Berusaha di daerah-daerah Negara RI, Dr. Ismail, SH, MH, melihat bahwa ada empat hal pokok yang mesti diperhatikan dalam penyusunan dan penetapan Perda-Perda tentang Pelaksanaan Berusaha di Provinsi dan Kabupaten Negara RI.

“Ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam rangka penyusunan Perda-Perda tentang Berusaha di daerah-daerah dan mengatasi banyak Perda bermasalah yakni (1) Perda-Perda bermasalah yang berlaku sebelum UU No. 12 Tahun 2011, diuji oleh MA; (2) Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (Psl 19 ayat 5,6 UUD 1945 dan UU Otonomi); misalnya, urusan pertahanan dan keamanan sangat berkaitan erat dengan iklim investasi atau berusaha adalah urusan absolut Pemerintah Pusat, bukan urusan Daerah; sedangkan urusan izin investasi tidak terpusat pada satu hirarkhi pemerintahan, tetapi ada di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; (3) setiap Perda Berusaha (investasi) harus melayani kebutuhan hukum dan melindungi hak-hak dasar Rakyat sesuai kondisi riil sosiologis, riwayat atau tradisi, dan lingkungan per daerah; sehingga penerapan Perda yang mendukung kebijakan Pemerintah Pusat, misalnya, harus disesuaikan dengan sejarah, keadaan nyata masyarakat dan lingkungan suatu daerah; (4) penyusunan Perda Berusaha berbasis kajian akademik sesuai Pasal 19 ayat 3 UU No. 12 Tahun 2011,” ungkap Dr. Ismail, SH, MH.

Selain itu, Dr. Ismail, SH, MH melihat peluang lahirnya Perda-Perda Pro-Rakyat sejak berlaku UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 12 Tahun 2011. “UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berisiko memicu lahirnya ‘raja-raja kecil’ di daerah-daerah dan perizinan investasi yang tumpang tindih dan bermasalah. Kini terbuka peluang Perda-Perda yang pro-Rakyat sejak berlaku UU No. 23/2014 dan UU No. 12/2011. Penyusunan Perda-Perda misalnya harus memiliki kajian akademik (ilmiah) tentang filosofi, yuridis, dan manfaatnya bagi kesehatan dan kecerdasan Rakyat, keuntungan ekonomi, dan manfaatnya perawatan kesehatan lingkungan, sejarah, dan tradisi khusus per daerah,” papar Dr. Ismail, SH, MH. 

Oleh Hilarian Arischi Hadur (Jakarta)

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita