• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Tarif Tol: Harus Ada Distribusi Untuk Masyarakat

Jumat siang (22/6/2018) di Gerbang Tol Pasuruan (Jawa Timur), Presiden RI Joko Widodo meresmikan penggunaan ruas Tol Gempor – Pasuruan. “Kita berharap dengan adanya jalan tol ini mobilitas orang, mobilitas barang, distribusi logistik, kemudian biaya logistik akan menjadi lebih murah karena bisa lebih cepat,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 22/6/2018).

Kamis siang (22/3/2018) di Istana Negara (Jakarta), Presiden Joko Widodo menyampaikan keluhan pengemudi tentang cara menghitung tarif tol dan kemungkinan penurunan tarif tol kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi K. Sumadi, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dan pimpinan perusahaan pengelola jalan tol Desi Arrayani (Dirut PT Jasa Marga) dan Wiwiek D. Santoso (PT Astra Infrastruktur). Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, tarif tol yang dibangun tahun 1980-an sekitar Rp 200/km-Rp300/km;  tarif tol tahun 2000-2010 berkisar Rp 600/km-Rp700/km; tarif tol tahun 2010-2017 berkisar Rp900/km-Rp1.300/km; total tarif tol juga dihitung dari inflasi, biaya konstruksi, pajak, dan bunga (Setkab RI, 22/3/2018).

Menurut Dr. Asnita Frida Sebayang, SE., M.Si., dosen Prodi Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Bandung (Bandung), kecenderungan tarif tol di Negara RI selama ini memperlihatkan tren sticky-up price atau cenderung selalu naik dan sulit turun; kecenderungan ini antara lain berasal dari sifat quasi-publik tol karena peran swasta dalam investasi tol di Negara RI. Dalam hal ini, tol merupakan barang atau jasa quasi publik, mestinya kebijakan Pemerintah berperan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengawasi sehingga keuntungan swasta tidak terlalu besar dan harus ada distribusi (keadilan) untuk Rakyat.

“Harga tol selama ini di Negara RI memperlihatkan kecenderungan selalu naik (sticky-up price). Tol di Negara RI, bersifat quasi-publik yakni barang atau jasa publik yang digunakan oleh masyarakat yang mampu membayar dan dari sisi investasi dan keuangannya merupakan kombinasi swasta dan Pemerintah. Di beberaga Negara, tol gratis. Di Negara RI, ada peran swasta sehingga harga tol dihitung berdasarkan proses investasi seperti kenaikan harga barang material, komponen pembentuk inflasi dari barang baku yang meningkat,” papar Dr. Asnita Frida Sebayang, SE., M.Si., alumnus S3 dari Institut Teknologi Bandung (ITB) kepada Staging-Point.Com, Senin (9/7/2018) di Lt. 2 Gedung FEB Universitas Islam Bandung (Bandung).

Khusus perihal harga tol, Dr. Asnita Frida Sebayang, SE., M.Si., melihat peran kebijakan publik dan pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar keuntungan swasta tidak terlalu besar dan harus ada distribusi untuk Rakyat pada sektor-sektor barang dan jasa publik seperti Jalan Tol.

“Tarif tol ditentukan oleh Pemerintah. Tol itu kategori barang semi publik; ada swasta, perbankan dan investasi asing di situ. Tarif itu kan policy (kebijakan); maka tarif naik maupun turun ditentukan oleh pembuatan kebijakan yang melibatkan stakeholders, misalnya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). UUD 1945 menetapkan 3 (tiga) fungsi DPR RI yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, dan 3 (tiga) hak DPR RI yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Misalnya, manifestasi anggaran itu melalui APBN yang diajukan oleh Presiden dan disahkan oleh DPR RI. Secara struktural, dalam APBN itu ada tarif dan segala hal tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara. Dalam hal tarif tol, sebenarnya untuk barang publik, keuntungan swasta jangan terlalu besar karena harus ada distribusi untuk Rakyat atau masyarakat pengguna barang publik tol,” ungkap Dr. Asnita Frida Sebayang, alumnus S1 FEB Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta) dan S2 bidang Ekonomi Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta).

Menurut Pasal 20A ayat (1) UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 menetapkan : ‘Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.” Sedangkan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menetapkan : “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Dr. Asnita Frida Sebayang melihat bahwa tarif tol dapat turun dan/atau meringankan bagi masyarakat pengguna barang publik tol jika biaya konstruksi tol lebih murah dan tidak ada transaction-cost. “Tarif tol bisa turun atau tidak naik, jika biaya konstruksi tol lebih murah dan transaction-cost tidak ada. Satu biaya struktural yang cukup tinggi di Negara RI selama ini adalah transaction-cost. Transaction cost adalah sesuatu biaya yang tidak diperkirakan. Seandainya, transaction-cost itu zero atau nol, maka ekonomi itu akan balik kembali ke keseimbangannya. Jadi, dalam kasus tol, transaction cost tekan sampai nol, maka tarif tol dapat turun atau minimal tidak naik,” ungkap Dr. Asnita Frida Sebayang.

Selain itu, biaya konstruksi, teknologi, riset dan pengembangan, menurut Dr. Asnita Frida Sebayang, memengaruhi tarif tol. “Secara umum, pembangunan infrastruktur bernilai strategis secara sosial dan ekonomi. Karena pembangunan tol akan memudahkan arus barang, jasa, dan manusia yang lebih cepat dan lebih murah. Karena itu, saya mendukung program pengembangan 65 teknologi karya Anak Bangsa untuk litbang dan konstruksi jalan dan jembatan. Ini harus difasilitasi oleh Pemerintah agar Bangsa Indonesia memiliki dan mengembangkan teknologi sendiri, tanpa impor bahan konstruksi, alat konstruksi, teknologi, dan lain-lain. Biaya konstruksi tol, teknologi, riset dan pengembangannya juga perlu diturunkan. Kalau ini semua bisa dilakukan oleh Pemerintah, biaya pembangunan tol bisa turun dan tarif tol bisa turun. Jadi, tarif tol sebenarnya bisa turun, karena tol adalah barang semi publik sehingga yang menentukan tarif adalah Pemerintah,” ungkap menurut Dr. Asnita Frida Sebayang.

Pemerintah telah berupaya membuat pilihan-pilihan kebijakan agar tarif tol bisa turun. Hingga Maret 2018, menurut perhitungan Kementerian PUPR, tarif-tarif tol di Negara RI masih tergolong wajar, jika dilihat dari besaran inflasi, biaya konstruksi, pajak, dan bunga. Penurunan tarif tol bergantung pada masa konsensi. Jika konsesi tol rata-rata 35-40 tahun, pilihan penurunan tarif bisa dilakukan dengan menambah masa konsesi. Pilihan kedua ialah mengubah komposisi golongan logistik dari golongan 2, 3, 4, dan 5  menjadi hanya golongan 2 dan 3; sehingga tarif tol berpeluang turun dari Rp 115.000-Rp 144.000 menjadi Rp 96.000 (Setkab RI, 22/3/2018). 

 

Oleh : Topan Aprian (Bandung)

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita