• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Orientasi Kultural Pendidikan Pancasila

Jumat pagi (1/6/2018) pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Halaman Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri (Jakarta), Jumat (1/6/2018), Presiden RI Joko Widodo merilis nilai historis Pancasila. “Pancasila pertama kali diuraikan secara jelas oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, kemudian dituangkan dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dan dirumuskan secara final pada tanggal 18 Agustus 1945. Para pendiri Bangsa dari berbagai kelompok, golongan, dan latar belakang duduk bersama untuk menetapkan Pancasila sebagai pemersatu segala perbedaan,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 1/6/2018).

Sabtu (10/2/2018) pada acara Silaturahmi dengan Peserta Musyawarah Besar Pemuka Agama Untuk Kerukunan Bangsa di Istana Kepresidenan Bogor (Jawa Barat), Presiden RI Joko Wido merilis visi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. “Indonesia itu memiliki 714 suku, memiliki 17.000 pulau, memiliki 1.100 lebih bahasa daerah... Visi kita, kita memang harus memperkokoh Pancasila, memperkokoh NKRI, memperkokoh Bhinneka Tunggal Ika kita. Tetapi visi kita juga ikut melaksanakan ketertiban dunia, memberikan kontribusi untuk perdamaian di negara-negara sahabat kita,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 10/2/2018).

Menurut Dr. Yohanes Slamet Purwadi, S.Ag.,MA, dosen Filsafat pada Universitas Parahyangan (Bandung), Bhinneka Tunggal Ika Bangsa dan Negara RI berdasarkan Pancasila bukanlah benda purbakala, fosil hidup, atau ancaman, tetapi suatu kenyataan yang dapat memperkaya kehidupan berBangsa dan berNegara RI melalui pemaknaan dan penjabaran Pancasila secara kreatif dan produktif melalui proses pendidikan khususnya guna menghasilkan kebudayaan dan peradaban.

“Untuk merawat Bhinneka Tunggal Ika Bangsa dan Negara RI berdasarkan Pancasila, pertama-tama harus ada atau ditanamkan kesadaran tentang hal prinsip bahwa keanekaragaman adalah produktif bukan kontra produktif dan bukan ancaman. Artinya, keberagaman itu harus dimaknai sebagai kenyataan yang bisa memperkaya kehidupan berBangsa dan berNegara RI. Agar keanekaragaman Bangsa dan Negara RI berdasarkan Pancasila menjadi produktif dan bukan kontra produktif, maka metodenya ialah pemaknaan dan penjabaran Pancasila berorientasi kultural bagi masyarakat dan Bangsa Indonesia dan lingkungannya atau menghasilkan nilai-nilai peradaban dalam kehidupan berBangsa dan berNegara berdasarkan Pancasila,” papar Dr. Yohanes Slamet Purwadi, S.Ag.,MA, kepada Staging-Point.Com, Kamis (5/8/2018) melalui email.

Dr. Yohanes Slamet Purwadi menyebut contoh kegagalan sejumlah Negara akibat kebijakan ‘penyeragaman’ entitas pluralitas dari Negara-Bangsa. “Kita dapat belajar dari sejarah dunia bahwa ada Bangsa atau Negara yang gagal karena berupaya “menyeragamkan” entitas plural atas nama orientasi politik tertentu atau ideologi tertentu. Dan walaupun sebuah Negara mampu menerapkan homogenisasi atas kenyataan plural secara represif dan teroristik, tetapi itu semua harus dibayar mahal dengan  pengorbanan  sosial, budaya dan psikologis dari Rakyatnya.  Artinya, represi atas pluralisme berisiko menciptakan sebuah masyarakat yang tidak bahagia dan bahkan negara terindikasi sebagai “negara gagal”,” ungkap Dr. Yohanes Slamet Purwadi.

Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila, menurut Dr. Yohanes Slamet Purwadi, bukan benda purbakala dan bukan fosil hidup bagi Bangsa dan Negara RI. “Konsensus pendiri Negara RI ialah dasar Negara RI Pancasila. Maka merawat Bhinneka Tunggal Ika Bangsa dan Negara RI adalah tetap mempertahankan konsensus ini sembari mengembangkan pemaknaan dan penjabaran Pancasila secara kreatif yang berorientasi kultural bagi masyarakat, Bangsa dan Negara RI melalui pendidikan formal. Pendidikan adalah pilar efektif menanamkan rasa cinta Tanah Air. Tantangannya ialah politisasi agama dalam berdemokrasi, ancaman ideologi lain, rapuh pendidikan, kemiskinan, dan globalisasi yang berisiko memicu krisis nasionalisme,” ujar Dr. Yohanes Slamet Purwadi.

Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa “...susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.” 

Oleh Gorgorius Sanpai (Bandung)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita