• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Bhinneka Tunggal Ika: Oksigen & Hemoglobin Negara-Bangsa RI

Jumat pagi (1/6/2018) di halaman Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri (Jakarta Pusat), Presiden RI Joko Widodo merilis pernyataan kebijakan Pemerintah tentang dasar Negara RI Pancasila. “Pancasila berperan sebagai Falsafah dan Dasar Negara yang kokoh, yang menjadi pondasi dibangunnya Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 1/6/2018). Awal abad 21, Bangsa Indonesia terdiri dari 714 suku, 1.100 bahasa daerah, 287 juta penduduk yang tersebar di 17 ribu lebih pulau Negara RI.

Menurut Dr. Asep Salahudin MA, dosen di UIN (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati), IAILM (Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah), dan UNPAS (Universitas Pasundan) Bandung, bahwa Pancasila merupakan titik temu, titik tuju dan titik tumpu dari semua keberagaman Bangsa Indonesia selama ini dan keberagaman Bangsa Indonesia adalah oksigen dan hemoglobin Bangsa dan Negara RI.

“Bagi Bangsa Indonesia, sejak Sumpah Pemuda tahun 1928, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu sejarah, kesadaran, dan pengalaman nyata, bukan hal verbalistik, kita bersatu dari keberagaman agama, budaya, etnik, dan bahasa. Saya kira, hal ini penting disadari oleh semua komponen Bangsa dan Negara RI. Sedangkan Pancasila merupakan titik temu, titik tuju, dan titik tumpu dari semua keragaman itu. Saya kira, itu makna pidato Presiden Joko Widodo bahwa keberagaman merupakan oksigen, hemoglobin, dan sel darah merah kita sebagai Bangsa dan Negara,” papar Dr. Asep Salahudin MA, S-2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan S-3 Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, tahun 2012 kepada Staging-Point.Com, Kamis (5/7/2018) melalui voice-notes WhatsApp (WA).

Dr. Asep Salahudin MA melihat tantangan internal dan eksternal membangun Bangsa dan Negara RI yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila. “Dalam kehidupan berBangsa dan ber-Negara, ada tantangan internal dan eksternal membangun Bangsa dan Negara RI yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila selama ini. Yakni tantangan internal antara lain politisasi identitas dan agama melalui praktek demokrasi seperti Pilkada; isu identitas dan agama diolah dan ditransaksikan untuk sesuatu yang bersifat jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan umum, Bangsa dan Negara; akses ke sumber-sumber daya alam yang terbatas pada segelintir orang akibat rapuh peran dan tanggung jawab Negara dalam cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat; sedangkan tantangan eksternal antara lain gelombang kapitalisme dan ideologi global lain yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, hikmat, bijaksana, musyawarah, mufakat, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” ungkap Dr. Asep Salahudin MA.

Menurut Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Sedangkan ayat (2) menetapkan : “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.” dan ayat (3) menetapkan : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat.”

Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, menurut Dr. Asep Salahudin MA, edukasi Pancasila harus menghasilkan jalan kebudayaan dan peradaban Bangsa dan Negara kini dan ke depan, bukan pola indoktrinasi dari atas ke bawah (top down), tetapi keteladanan berdasar Pancasila.

“Agama dan kearifan-kearifan lokal lebih dari 714 suku (etnik) dari Bangsa Indonesia perlu menjadi jangkar utama agar kita semakin bijak mengelola sumber-sumber daya alam, mewariskan pencerahan dan menghasilkan kebaikan publik. Agama dan etnik bukan dimanipulasi untuk kepentingan per orang dan kelompok dengan mengorbankan kepentingan umum, Bangsa dan Negara. Edukasi dan promosi Pancasila menghasilkan jalan kebudayaan dan peradaban Negara-Bangsa RI, bukan melalui pola indoktrinasi dari atas ke bawah, tetapi melalui keteladanan para pemimpin nasional hingga pemimpin daerah serta dialog dan hubungan simetris Pemerintah-Rakyat. Sebab mungkin masyarakat pesantren, masyarakat gereja, masyarakat wihara, petani, nelayan, komunitas adat dan lain-lain lebih Pancasialis. Kita melihat, banyak kepala daerah dan wakil Rakyat ditangkap oleh KPK. Artinya, kita mengalami defisit keteladanan dan tanda kegagalan mewujudkan demokrasi yang menghasilkan keadilan sosial, peradaban, kemakmuran Rakyat, dan persatuan,” ungkap Dr. Asep Salahudin MA.

Oleh: Ronald Sebatian Gulo (Bandung)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita