• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Intervensi Pemerintah Agar Harga Bahan Pokok Stabil

Senin sore (5/3/2018) pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo, yang didampingi oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, merilis dasar dan arah kebijakan kontrol harga-harga kebutuhan pokok Rakyat, seperti beras, daging, bawang merah, bawang putih, dan cabe, yang berdampak terhadap inflasi dan kemiskinan. “Saya sudah perintahkan kemarin kepada Menko Perekonomian untuk mengkoordinasikan ini,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 5/3/2018).

Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menkominfo Rudiantara, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri LHK Siti Nurbaya, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menkes Nila F. Moeloek, Mensos Idrus Marham, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Jaksa Agung Prasetyo, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Kepala BKPM Thomas Lembong (Setkab RI, 2018).

Menurut Dr. Ima Amaliah, SE., M.Si, Ketua Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Islam Bandung, harga-harga bahan kebutuhan pokok Rakyat Negara RI merupakan hal urgen pada hari-hari Raya khususnya setiap tahun dan bernilai strategis karena menyangkut hajat hidup orang banyak; karena itu, harus ada intervensi Pemerintah, tidak diserahkan kepada mekanisme pasar, terhadap harga-harga kebutuhan pokok Rakyat seperti beras, daging, bawang merah, bawang putih, cabe, bumbu-bumbu, ikan, dan BBM. 

“Tidak semua harga-harga komoditi kebutuhan Rakyat diserahkan kepada mekanisme pasar. Khusus harga komoditi yang urgen, pokok, dan menyangkut hajat hidup orang banyak seperti beras, cabe, bawang, bumbu-bumbu, daging, ikan, dan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Negara RI, harus ada intervensi Pemerintah. Harga komoditi-komoditi pokok Rakyat yang menyangkut  hajat hidup orang banyak di Negara RI, tidak bisa diserahkan kepada mekanisme permintaan dan penawaran pasar,” papar Dr. Ima Amaliah, SE., M.Si, alumnus S2 ekonomi Universitas Gadjah Mada (Yogya) dan S3 ekonomi dari Universitas Trisakti (Jakarta) kepada Staging-Point.Com, Selasa (3/7/2018) di Lantai 2 Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung (Bandung).

Intervensi Pemerintah dalam rangka stabilitas harga kebutuhan pokok Rakyat, menurut Dr. Ima Amaliah, tidak bisa sektoral, tetapi melibatkan berbagai jajaran Pemerintahan dari Pusat hingga Daerah dan para stakeholders, karena pembentuk harga-harga, khususnya harga-harga komoditi kebutuhan pokok Rakyat, tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan produksi, permintaan, pasokan, ketersediaan, impor, dan mata rantai distribusi; produksi beras, cabe, bawang, dan sejumlah bumbu, misalnya bergantung pada musim panen dan cuaca.

“Harga-harga kebutuhan pokok Rakyat tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh banyak faktor pembentuk harga, seperti biaya produksi, bahan baku, ketersediaan, upah, distribusi, biaya transportasi, harga bahan bakar, impor, perilaku konsumen atau keadaan permintaan, hingga faktor cuaca dan musim panen. Faktor-faktor ini sangat memengaruhi fluktuasi harga-harga kebutuhan pokok Rakyat di Negara RI selama ini. Karena itu, intervensi Pemerintah juga harus dapat berjalan pada berbagai level dan faktor pembentuk harga itu, seperti ketersediaan pasokan, distribusi, harga bahan bakar, produksi, stok dan lain-lain. Maka tidak boleh ada ego-sektoral. Misalnya, Bank Indonesia (BI) melaksanakan fungsi monitoring melalui survei dan berbagai penelitian,” ungkap Dr. Ima Amaliah.

Sedangkan peran Koperasi yang saat ini beranggotakan sekitar 36 juta orang, menurut Dr. Ima Amaliah, belum dapat berperan dalam rangka stabilitas harga kebutuhan pokok Rakyat, karena minat anggotanya kurang, modal kurang, dan dana kurang sehingga tidak mampu bersaing dengan pasar-pasar modern; kontribusi koperasi kepada perekonomian Negara RI hanya berkisar 3,9% tahun 2018 (1,7% PDB tahun 2016 dengan jumlah 209 ribu koperasi); sedangkan koperasi di Perancis memberi kontribusi 18%, di Belanda kontribusinya 18%, di Selandia Baru kontribusinya 20% kepada perekonomian Negara.

“Saya sedang survei koperasi saat ini. Hasilnya, koperasi itu hampir semuanya mati di Negara RI. Tidak ada mood koperasi dan koperasi sudah hilang dari peradaban sosial ekonomi Rakyat. Koperasi itu hidup dari anggotanya. Tapi, saat ini, tidak ada peminat koperasi. Koperasi tidak ada modal, tidak ada dana. Sehingga koperasi tidak dapat bersaing dengan pasar-pasar modern dan tidak dapat dijadikan bumper dalam rangka stabilitas harga kebutuhan pokok Rakyat di Negara RI,” papar Dr. Ima Amaliah.

Pada tahun 2018 khususnya bulan Ramadan dan Idul fitri 1439H/2018, fokus Kementerian Perdagangan antara lain upaya ketersediaan pasokan kebutuhan pokok Rakyat, khususnya beras, minyak goreng, daging, melalui Bulog dan pedagang-pedagang di pasar tradisional atau impor (daging) dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) (Setkab RI, 5/4/2018).

Pada tahun 2015, melalui Rapat Terbatas Ketersediaan Stok Pangan selama Ramadhan dan Idul Fitri 1436 H di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo, yang didampingi oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, merilis arah kebijakan pemantauan harga beras, daging, dan telur, serta opsi operasi pasar untuk ketersediaan stok pangan dalam rangka stabilitas harga dan mencegah inflasi ekstrim (Setkab RI, 3/6/2015).

Senin sore (29/5/2017), sebulan menjelang Hari Raya Idul Fitri, pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Kepresidenan Bogor (Jawa Barat), Presiden RI Joko Widodo yang didampingi oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, merilis arah kebijakan pemantauan dan kontrol harga-harga bahan pokok Rakyat di Negara RI (Setkab RI, 29/5/2017).

Menurut data Bank Indonesia (BI), yang dirilis oleh Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2017, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis pagi (27/7/2017), pada tahun 2015 inflasi berada pada angka 3,35%; tahun 2016 pada 3,02%, dan kuartal I tahun 2016 berada pada kisaran 4%. Angka final tahun 2016 sebesar 3,02% merupakan yang terendah sejak tahun 2000 (Setkab 27/7/2017). 

Oleh: Topan Aprian (Bandung)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita