• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Redistribusi Tanah: Berpihak Pada Kesejahteraan Rakyat

Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2018 tertanggal 13 Februari 2018 memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) mendaftar tanah secara sistematis lengkap dengan keluaran (output) 3 (tiga) kriteria yaitu (a) Kluster 1 yaitu bidang tanah yang memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat; (b) Kluster 2 yaitu bidang tanah yang hanya dicatat di dalam buku tanah karena belum memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat yang disebabkan karena bidang tanah tersebut dalam keadaan sengketa atau berperkara di pengadilan; (c) Kluster 3 yaitu bidang tanah yang hanya didaftarkan dalam daftar tanah karena belum memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat yang disebabkan subyek atau obyeknya tidak memenuhi syarat untuk diberikan hak atas tanah pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau tidak diketahui keberadaannya.

Rabu sore (22/3/2017), pada Rapat Terbatas (Ratas) Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Kantor Presiden (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo merilis arah program Reforma Agraria. Yakni sekitar 9 juta ha tanah ditata kepemilikannya; sekitar 4,9 juta ha tanah Negara—tanah, Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang dan tanah terlantar--dapat diberikan kepemilikannya kepada Rakyat di Negara RI (Setkab RI, 22/3/2017).

Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (Setkab RI, 22/3/2017).

Menurut Dr. Laksmi Adriani Savitri, M.Si, alumnus S-3 Bidang Kajian Agraria dan Gender di Universitat Kassel (Jerman) dan dosen pengampu mata kuliah Komunitas Tani dan Kebijakan Agraria Pasca Sarjana, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gajah Mada (Yogyakarta), bahwa upaya sertifikasi tanah sebagai bagian dari program Reforma Agraria di Negara RI menghadapi tantangan ketimpangan penguasaan dan kepemilikan lahan sejak era pra kolonial.

“Ketimpangan kepemilikan lahan di Negara RI berakar jauh dari era pra-kolonial (Belanda). Ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah dibentuk oleh kekuasaan negara atau teritorialisasi oleh negara modern dan Pemerintah Negara Indonesia merdeka atau pemerintah kolonial Belanda dan Inggris, maupun Kesultanan dan Kerajaan pada masa pra kolonial. Hari-hari ini kita melihat bahwa bentuk-bentuk penguasaan (tanah) privat skala luas perusahaan–perusahaan swasta untuk pembangunan infrastruktur, perkebunan, kehutanan dan seterusnya adalah positioning negara terhadap pasar; karena negara memberi peluang dan kesempatan paling luas kepada kekuatan pasar mengkomoditisasi tanah. Program Presiden Joko Widodo membagi ribuan sertifikat tanah kepada warga-negara atas nama individu sebagai hak privat atau hak individual, itu tidak lain memperluas legalisasi tanah privat, yang artinya tanah-tanah tersebut sangat eligible untuk masuk ke dalam mekanisme pasar,” papar Dr. Laksmi Adriani Savitri, M.Si kepada Staging-Point.Com, Rabu (4/7/3018) melalui telepon-email.

Solusi terhadap ketimpangan penguasaan dan kepemilikan lahan di Negara RI, menurut Dr. Laksmi Adriani Savitri, M.Si, dapat dilakukan melalui proses-proses redistribusi tanah kepada Rakyat yang berhak atas tanah-tanah itu. “Solusi terhadap ketimpangan penguasaan dan kepemilikan lahan sejak pra-kolonial di Indonesia, dapat dilakukan melalui proses-proses redistribusi tanah dengan fokusnya tidak hanya jenis dan status tanahnya, tetapi Rakyat yang sebetulnya berhak atas tanah-tanah hasil redistribusi itu. Program kehutanan sosial, misalnya, tidak memicu risiko penghapusan pola-pola pemanfaatan lahan oleh Rakyat seperti kebun coklat dan kopi. Ini risiko jika program redistribusi hanya melihat jenis tanah dan status tanahnya, bukan orangnya,” ungkap Dr. Laksmi Adriani Savitri.

Di sisi lain, Dr. Laksmi Adriani Savitri melihat bahwa program sertifikasi tanah seperti mata uang dengan dua sisi yakni sertifikasi menjamin kepastian hukum hak atas lahan, namun di sisi lain, ada risiko sertifikat menjadi tiket masuk ke jual beli tanah. “Sertifikasi tanah seperti mata uang dua sisi : pemilik memegang kepastian hak hukumnya atas tanah dan dia diberi tiket masuk ke mekanisme jual beli pasar tanah, misalnya, kepada developer dengan risiko perubahan tata guna lahan bernilai ekologis tinggi. Solusinya ialah pertama, perubahan sistem ekonomi politik, misalnya, masyarakat memiliki akses HGU (bukan hanya perusahan-perusahan besar) yang didukung oleh pendampingan, pendidikan, dan pengorganisasian usaha produktif petani (Rakyat) melalui Koperasi atau badan usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan Rakyat kurang mampu secara sosial ekonomi; kedua, pemimpin memiliki nurani, moral, dan pengetahuan melihat masalah Bangsa dan Negara dan menemukan solusi agar Rakyat bersatu, adil, dan makmur,” ungkap Dr. Laksmi Adriani Savitri. 

Oleh: Cristian Syukur (Yogyakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita