• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


HAM General “Hidup Layak” Dari Papua Sampai Aceh

Selasa (10/4/2018) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 75 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (RAN-HAM 2015-2019). Perpres No. 33/2018 mulai berlaku sejak 11 April 2018.

Target RAN-HAM 2015-2019 ialah secara berkesinambungan, penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakkan, dan pemajuan HAM dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama (Sekber) RAN-HAM (kementerian hukum dan HAM, sosial, dalam negeri, perencanaan pembangunan nasional, luar negeri) untuk koordinasi, pantau, verifikasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan aksi HAM sesuai kewajiban Indonesia di forum internasional (Pasal 4 Perpres No. 33/2018). Dasar yuridis Perpres No. 33 Tahun 2018 ialah Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”

Menurut Rini S. Soemarwoto, Ph.D. Psych, dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial S-2 dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Antropologi, Universitas Padjadjaran (Bandung), pelaksanaan HAM di Negara RI harus dimulai dari hak-hak dasar manusia yang bersifat general, asasi, dan universal yang sudah terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta melibatkan bukan hanya unsur Pemerintah, tetapi juga tanggung jawab sosial-ekonomi-lingkungan sektor swasta.

“HAM adalah hak-hak dasar manusia bersifat general, asasi, dan universal yakni unsur-unsur hak hidup layak bagi kemanusiaan yang harus diakui, dijamin dan dilindungi oleh Pemerintah Negara RI. Kelemahan selama ini ialah pertama, pelaksanaan HAM bersifat kelompok sehingga muncul kesenjangan hukum, sosial, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari warga-negara; kedua, HAM general ada dalam Pancasila; namun, pelaksanaannya menjadi masalah, yang seharusnya mendapatkan pendidikan HAM sejak usia dini dari dulu;  ketiga, pelaksanaan HAM belum dimulai dari hak-hak dasar bersifat general untuk hidup layak bagi kemanusiaan; keempat, belum ada prioritas pelaksanaan HAM sesuai kebutuhan “hidup layak” Rakyat per wilayah Negara RI,” papar Rini S. Soemarwoto, Ph.D. Psych kepada Staging-Point.Com, Jumat (6/7/2018) Lantai 2 Gedung A Pasca Sarjana Antropologi, Universitas Padjadjaran (Bandung).

Menurut Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”; Ayat (1) Pasal 27 menetapkan : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”; Ayat (3) Pasal 27 menetapkan : “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”

Rini S. Soemarwoto, Ph.D. Psych melihat bahwa peran Sekber RAN-HAM 2015-2019 mesti fokus strategi pelaksanaan HAM general, asasi, dan universal dalam Pancasila dan UUD 1945 di Negara RI. “Peran Sekber RAN-HAM dan program Rencana Aksi Nasional HAM harus didasarkan pada HAM general, asasi, dan universal dalam Pancasila dan UUD 1945 yang dimulai dari pengakuan, jaminan dan perlindungan hak hidup layak sebagai manusia sesuai kebutuhan warga-negara per wilayah Negara RI,” ungkap Rini S. Soemarwoto, Ph.D. Psych, alumnus S2 Kent University, Inggris (1997) dan S3 Kent University, Inggris (2004) dengan disertasi Changing Perceptions of Nature in Upland West java : The Kesepuhan Case.

Rini S. Soemarwoto, Ph.D. Psych sudah keliling Negara Republik Indonesia (RI), dari Papua sampai Aceh dan melihat kebutuhan HAM masyarakat per wilayah sangat beragam. “Kebutuhan HAM Rakyat per wilayah sangat beragam. Di Maluku, ada satu pulau, saking tidak ada airnya, anak-anak minum sopi dari pohon aren yang berisiko mabuk. Pemerintah harusnya melayani kebutuhan air sehat untuk Rakyat di sana sebagai bentuk pelaksanaan HAM general, asasi, dan universal. Di Alor (NTT), warga negara sakit sudah biasa tanpa pelayanan medis. Artinya, Pemerintah lalai melaksanakan HAM general dari Pancasila dan UUD 1945. Pelaksanaan HAM general harus dimulai dari pelayanan hidup layak bidang pendidikan, kesehatan, dan sumber kehidupannya,” ungkap Rini S. Soemarwoto, Ph.D. Psych.

Rini S. Soemarwoto, Ph.D. Psych menyebut contoh kasus hotel di Sumba (NTT). “Di Sumba, ada hotel paling mahal di dunia. Artinya, mengambil lahan sumber kehidupan masyarakat. Tapi, warganya hanya jadi tukang sapu, supir, dan satpam. Pemerintah mestinya melindungi sumber hidup layak masyarakat sebagai pelaksanaan HAM general di sana. Karena itu, Sekber RAN-HAM harus memantau pula tanggung jawab sosial-ekonomi-lingkungan swasta. Misalnya, swasta merekrut SDM lokal sebagai manajer hotel di Sumba dan bertanggungjawab atas konservasi ekosistem dan budaya daerah,” papar Rini S. Soemarwoto, Ph.D. Psych. 

Oleh: Ismail Hagi

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita