• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Revolusi Industri 4.0 RI Butuh Politik Pengetahuan

Rabu pagi (4/4/2018) di Cendrawasih Hall, JCC Senayan (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo merilis program Agenda Nasional Bangsa Indonesia Making Indonesia 4.0 pada peresmian Industrial Summit 2018. “Dan mulai hari ini, Making Indonesia 4.0  saya tetapkan sebagai salah satu Agenda Nasional Bangsa Indonesia dan Kementerian Perindustrian akan menjadi leading sector untuk  agenda ini. Dan saya minta pada kementerian dan lembaga lainnya, pemerintah daerah dan pelaku-pelaku usaha untuk mendukung penuh program ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing demi kesuksesan dan kemajuan bangsa yang kita cintai ini,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 4/4/2018).

Fokus Pemerintah, menurut Presiden RI Joko Widodo, ialah industri makanan dan minuman, elektronik, otomotif, tekstil, dan kimia. “Sebagai langkah awal dalam menjalankan “Making Indonesia 4.0”, terdapat lima industri yang menjadi fokus implementasi Industri 4.0 di Indonesia, yaitu makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik dan kimia. Lima industri ini merupakan tulang punggung dan diharapkan membawa efek ungkit yang besar dalam hal daya saing dan kontribusinya terhadap ekonomi Indonesia menuju sepuluh besar ekonomi dunia di 2030,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 4/4/2018).

Menurut Prof. Purwo Santoso, dosen FISIPOL, Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta), bahwa unsur inti Industri 4.0 ialah pengetahuan (knowledge), sehingga tanpa politik pengetahuan, program dan agenda Making Indonesia 4.0 akan sia-sia. “Inti Industry 4.0 adalah knowledge, dan apabila tidak dibalut dengan politik knowledge, maka akan sia-sia. Jadi, 4.0 memiliki induk komponen the internet of things atau Internetisasi segala hal. Apabila posisi Negara Indonesia masih menggunakan Internet menjual produk Negara lain, maka dikategorikan sebagai  rantai akhir value change. Di sisi lain, pemain utama industri menguasai seluruh rantainya dan Negara kita hanya menjadi penyedia lokasi perdagangannya. Pabrik IT, apakah Indonesia dominan sebagai penyedia hardware? Tentang robotics, apakah kualitas robot kita punya andil? Dalam hal artificial intelligence, kita sudah seberapa jauh menguasai bidang ini?,” papar Prof. Purwo Santoso, alumnus S2 International Development Studies di St. Mary’s University Halifax, Kanada(1992) dan S3 Government Policy-Making dari London School of Economics  and Political Science (1999) kepada Staging-Point.Com, Selasa (3/7/2018) di  Java Tea, Gramedia (Yogyakarta).

Selama ini, Pemerintah sulit mewujudkan misi mencerdaskan kehidupan Bangsa sesuai amanat alinea 4 Pembukaan UUD 1945 karena belum memiliki politik pengetahuan dan birokrasi belum mengadopsi orang-orang pintar. "Pemerintah sulit mewujudkan misi mencerdaskan kehidupan Bangsa, karena belum memiliki politik pengetahuan. Maka untuk revolusi industri 4.0 Negara-Bangsa Indonesia, harus dimulai dari politik pengetahuan. Pengetahuan mengakomodasi learning, artificial learning, robotics, serta internet of things. Misalnya, elemen lebih dahulu dikerjakan adalah universitas berkultur digital—infrastruktur fisik (teknologi dan sains) dan infrastruktur sosial. Tantangannya, universitas belum banyak menggunakan infrastruktur digital untuk menghasilkan produk ilmiah; alokasi anggaran sekolah ke luar negeri harus fokus pada pelayanan kebutuhan Negara kita, bukan negara penyedia program beasiswa atau sponsor; jadi, pengembangan SDM melalui skema beasiswa sudah sampai pada level berpolitik melalui pengetahuan; universitas mengevaluasi akreditasi hingga mengecek relevansi ilmu pengetahuan yang diajarkan dengan perubahan,” ungkap Prof. Purwo Santoso.

Prof. Purwo Santoso menyebut contoh penjabaran politik pengetahuan dalam Revolusi Industri dan tata kelola pemerintahan. “Politik pengetahuan digagas dalam konteks learning antar daerah, pengaktifan artificial learning, learning machine  dan sebagainya. Sehingga daerah-daerah dapat saling belajar dan bekerjasama memperkuat otonominya sehingga membentuk kecerdasan kolektif. Skema penggunaan 4.0 Pemerintah Daerah harus didesain agar kita bersatu melalui aplikasi dan algoritma Komputer. Sehinga Internet of things dan artificial intelligence  menopang kinerja pemerintahan. Itu penjabaran politik pengetahuan. Dengan Revolusi Industri, kita menghasilkan learning machine Pemda-Pemda untuk mengartikulasi keragaman-daerah dan menghasilkan konfigurasi berdaya saing, unik, dan bermanfaat. Tugas Pemerintah Pusat adalah merajut konfigurasi tersebut. Politik pengetahuan dan artificial learning harus sejalan dengan tata pemerintahannya ,” papar Prof. Purwo Santoso. 

Oleh: Hilarian Arischi Hadur & Yohanes Silik (Yogyakarta)

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita