• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Evolusi Terorisme & Perlindungan Hak-Hak Rakyat

Kamis (21/6/2018) di Jakarta, dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentangan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

UU No. 5 Tahun 2018 mulai berkalu sejak 22 Juni Tahun 2018. Dasar yuridis UU No. 5 Tahun 2018 ialah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2018 bahwa “Terorisme adalah  perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Iingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”

Selasa (22/5/2018) di Kantor Presiden (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo yang didampingi oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, memimpin Rapat Terbatas tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme. “Terorisme adalah kejahatan yang luar biasa terhadap Negara, terhadap Bangsa, dan juga terhadap Kemanusiaan... Pendekatan hard power jelas sangat diperlukan tapi itu belum cukup. Sudah saatnya kita juga menyeimbangkan dengan pendekatan soft power. Dan saya minta pendekatan soft power yang kita lakukan bukan hanya dengan memperkuat program deradikalisasi kepada mantan napi teroris tetapi juga membersihkan lembaga-lembaga mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, dan ruang-ruang publik, mimbar-mimbar umum dari ajaran-ajaran ideologi terorisme,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 22/5/2018).

Menurut Dr. Sidney Jones, alumnus S2 (M.A) dari University of Pennsylvania (Amerika Serikat) dan penasihat senior International Crisis Group (ICG), bahwa terorisme seperti kejahatan-kejahatan lain di dunia selama ini selalu berevolusi. “Terorisme yang terjadi di Surabaya, Riau (Bom Mei 2018, red) dan beberapa daerah lain di Negara Indonesia bukan indikasi kuat bahwa terorisme semakin kuat, tapi justru sebaliknya mereka makin lemah. Mereka hanya cari taktik yang spektakuler supaya menjadi sensasi di ruang publik. Sensasi yang paling baru adalah melibatkan perempuan dan anak-anak. Perempuan dan anak-anak dilibatkan. Ini adalah evolusi dari pelaku terorisme. Orang-orang ISIS sendiri bingung bagaimana anak-anak dan perempuan bisa menjadi pelaku terorisme,” papar Dr. Sidney Jones kepada Staging-Point.Com, Selasa (22/5/2018) di Hotel Ashley, Menteng, Jakarta Pusat.

Dr. Sidney Jones menambahkan bahwa sangat sulit mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme dari Negara RI karena sudah masuk pola pikir terorisme. “Sangat sulit  menghapus terorisme dari Negara Indonesia. Ada kelompok-kelompok kecil di Surabaya, Riau, Jakarta, Banten dan daerah-daerah lain. Sel-selnya bertumbuh di daerah-daerah Negara Indonesia.  Kelompok-kelompok kecil ini bisa bergabung dengan pemimpin siapa saja. Mereka tidak punya pemimpin. Yang paling berbahaya adalah orang-orang yang dalam pikirannya menyala semangat terorisme kuat. Itu sulit dihapus. Mereka bisa belajar sendiri  tanpa referensi ke Timur Tengah. Di antara kelompok teroris itu sendiri ada persaingan melakukan aksi. Ketika satu kelompok melakukan aksi, kelompok lainnya ingin melakukan aksi lebih besar lagi,” papar Dr. Sidney Jones.

Selain itu, Dr. Sidney Jones melihat bahwa semangat dasar Undang-undang Dasar (Konstitusi) Negara, Undang-undang (legislasi), dan peraturan pelaksanaannya, termasuk UU Anti Terorisme di Negara RI ialah pengakuan, jaminan, dan perlindungan hak-hak dasar Rakyat agar tercapai stabilitas pemerintahan. “Konstitusi dan UU semua Negara memiliki semangat dasar sama yakni melindungi hak-hak Rakyat entah itu hak hidup, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial. Kestabilan pemerintahan tercapai, jika hak-hak dasar Rakyat terlindungi dengan baik. Khusus untuk mengurangi terorisme di Negara Indonesia, Pemerintah dan aparat penegak hukum harus menutup jaringan komunikasi antara teroris di penjara dan di luar penjara. Jika keluar dari penjara, mereka harus difasilitasi untuk dapat menjalani hidup layak sebagai manusia dan berkomunitas agar tidak kembali ke organisasi-organisasi ekstrim,” papar Dr. Sidney Jones. 

Oleh: Fens Alwino (Jakarta)

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita