• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Empat Langkah Perbaikan Pelayanan Kesehatan Rakyat

Jumat siang (27/2/2015) di Kantor Presiden (Jakarta), Rapat Terbatas membahas likuiditas, regulasi, solvabilitas, dan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. “Saya sendiri melihat di lapangan banyak masalah-masalah yang dikeluhkan masyarakat, terutama pembayaran di rumah sakit misalnya Rp 14 juta hanya dibayar Rp 4 juta. Sisanya harus dibayar sendiri, dan hal-hal yang lainnya. Saya dengar sudah kira-kira 6 (enam) bulan yang lalu, ada masalah di situ dan juga solvabilitasnya,” papar Presiden RI Joko Widodo pada Pengantar Ratas (Setkab RI, 27/2/2018).

Ratas BPJS Kesehatan itu dihadiri oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Kesehatan Nina Moeloek, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Andi Wdijajanto, dan Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris (Setkab RI, 27/2/2015). Hingga akhir Februari 2018, menurut Presiden RI Joko Widodo, total peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) mencapai 92,4 juta dan 193,1 juta BPJS telah diberikan oleh Pemerintah kepada Rakyat (Setkab RI, 26/2/2018).

Menurut Prof. dr. Purnawan Junadi, MPH, Ph.D, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat,  Universitas Indonesia, dan alumnus S-3 Urban, Technological and Environmental Planing- University of Michigan, Ann Arbor, Amerika Serikat (1987), bahwa dasar aturan pelayanan kesehatan Rakyat Negara RI saat ini ialah Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang terbagi dalam beberapa bagian khususnya Unit Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Unit Kesehatan Perorangan (UKP).

“Perpres No. 72/2012 merupakan dasar aturan pelayanan kesehatan Rakyat di Negara RI yang terbagi dalam beberapa bagian, khususnya Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dengan titik-berat promosi preventif yang menjadi tanggung jawab Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dengan titik berat pelayanan kuratif. BPJS hanya separuh dari bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat protection : (a) mengurangi kemungkinan orang sakit, dan (2) membiayai orang sakit supaya terhindar dari jatuh miskin,” papar Prof. dr. Purnawan Junadi, MPH, Ph.D kepada Staging-Point.Com, Rabu (4/7/2018) melalui telepon.

Perpres RI No. 72/2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN), yang berlaku sejak 17 Oktober 2012, melaksanakan amanat Pasal 167  Pasal 167 ayat (4) Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Pasal 3 ayat (1) Perpres RI No. 72/2012, sub sistem SKN ialah (1) upaya kesehatan; (2) penelitian dan pengembangan kesehatan; (3) pembiayaan kesehatan; (4) sumber daya manusia kesehatan; (5) sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan; (6) manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan; dan (7) pemberdayaan masyarakat.

Kamis (23/11/2017) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo merilis Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Inpres No. 8/2017 hendak menjamin kelangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan meningkatkan kualitas pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Negara RI. Instruksi ini berlaku hingga Desember tahun 2018.

Prof. dr. Purnawan Junadi, MPH, Ph.D melihat bahwa ada ketimpangan pelayanan kesehatan Rakyat saat ini karena Puskesmas yang merupakan pusat kesehatan masyarakat (UKM) sering melayani pasien dengan biaya BPJS (UKP). “Puskesmas seharusnya bukan menjalankan JKN. Karena Puskesmas merupakan pusat kesehatan masyarakat. Hal ini menjadi masalah ketika Puskesmas memperoleh anggaran BPJS tiap bulan. Pencegahan penyakit bukan tanggung jawab BPJS. Puskesmas melaksanakan program UKM dari biaya APBN bidang preventif seperti kesehatan lingkungan, imunisasi, dan sebagainya. Ada 4 (empat) langkah penting memperbaiki ketimpangan pelayanan ini yaitu (1) pendanaan UKM perlu segera diterapkan oleh Pemerintah; (2) Pemerintah Daerah melayani preventif sesuai UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Minimal Pelayanan; (3) pengalihan pelayanan BPJS dari Puskesmas kepada rumah sakit rujukan (swasta), (4) Puskesmas melakukan pelayanan kesehatan tingkat pertama, khususnya bidang preventif,” ungkap Prof. dr. Purnawan Junadi, alumnus S-2 School of Public Health, University of Michigan, Ann Arbor, Amerika Serikat (1983).

Oleh Hilarian Arischi Hadur (Jakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita