• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Perlu Data Valid Profesi SDM RI Per Daerah

Pada hari Kamis (15/3/2018) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). PP No.10/2018 ini mulai berlaku sejak diundangkan di Jakarta pada 16 Maret tahun 2018 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna H. Laoly pada Lembaran Negara RI No. 32 Tahun 2018. Sasarannya antara lain tercipta tenaga kerja profesional Sumber Daya Manusia (SDM) Negara RI, yang terampil, ahli, dan memiliki kompetensi daya saing global serta memudahkan kerjasama dengan badan-badan sejenis di negara-negara lain dalam rangka membangun saling pengakuan (mutual- recognition) terhadap kompetensi tenaga kerja masing-masing negara.

Pasal 1 ayat (2) PP No. 10/2018 khusus mengatur pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP): “Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.”  Meskipun BNSP independen, namun dalam melaksanakan tugasnya, BNSP bertanggung jawab kepada Presiden RI (Psl 2 ayat 2 PP No. 10/2018). Sedangkan Pasal 1 ayat (1) PP No. 10 Tahun 2018 menyatakan: “Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan / atau Standar Khusus.”

Menurut Dr. Rolland Fanggidae, S.Si,.M.M, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Undana (Kupang) dan alumnus S-3 Sains Manajemen bidang Konsentrasi SDM dari Universitas Padjadjaran (Bandung), bahwa untuk meraih sasaran pembentukan BNSP di bidang investasi Sumber Daya Manusia (SDM) Negara RI sejak awal abad 21, BNSP perlu memperhatikan 2 (dua) hal yakni pembentukan organisasi tingkat BNSP per daerah Provinsi dan pemetaan data valid, tepat waktu, akurat, komparabel, dan relevan tentang profesi SDM Negara RI per daerah di Negara RI.

“Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) mensyaratkan dua hal pokok yakni pemetaan data valid, akurat, tepat waktu, relevan, dan komparabel tentang profesi SDM Negara RI per wilayah misalnya Provinsi Negara RI. Untuk melakukan pemetaan tersebut dalam rangka penerbitan sertifikasi profesi, diperlukan pembentukan BNSP tingkat daerah, meskipun uji kompetensi berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan / atau Standar Khusus,” papar Dr. Rolland Fanggidae, penulis disertasi Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Komitmen Organisasi Melalui Spiritualitas, Work Space, Motivasi, Dan Kepuasan Kerja, kepada Staging-Point.Com, Kamis (19/4/2018) di Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana, Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dr. Rolland Fanggidae melihat bahwa dalam prakteknya, pengembangan profesi SDM Negara RI sangat berkaitan dengan karakter sejarah, tradisi, dan lingkungan local-content per daerah di Negara RI. “Selama ini, peta keterampilan, keahlian dan profesi SDM kita selalu berkaitan dengan karakter masing-masing daerah. Karena itu, bisa saja standarnya level global, namun tetap saja aksinya pada level lokal atau per daerah sesuai sejarah, budaya, tradisi, lingkungan dan kebutuhan per daerah di Negara RI,” ungkap Dr. Rolland Fanggidae.

Dr. Rolland Fanggidae menyebut contoh profesi SDM di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). “Selama bertahun-tahun, profesi SDM di NTT, umumnya berbasis dua sektor yakni pendidikan dan kesehatan. Di bidang kesehatan, selalu ada etika profesi pada skala global dan nasional; di sisi lain, memang profesi ini merespons kebutuhan masyarakat NTT. Begitu pula profesi bidang pendidikan. Ada etika SDM pendidikan dan hasil karya profesi ini nyata, misalnya, SDM cerdas, mencerdaskan kehidupan Bangsa,” papar Dr. Rolland Fanggidae.

Selain itu, Dr. Rolland Fanggidae menambahkan bahwa penguatan keahlian, keterampilan, dan kompetensi SDM Negara RI perlu mengadopsi model Jepang. “SDM Jepang memiliki etos kuat, misalnya disiplin, tanggung jawab, dan nilai bela Negara. SDM kita rapuh di bidang ini. Padahal, profesi SDM itu selalu lahir dan berkembang kapan saja dan di mana saja, karena ada budaya etos, teknos (unsur pemecahan masalah masyarakat dan lingkungannya) dan nilai kekeluargaan (oikos),” ungkap Dr. Rolland Fanggidae. 

 

Oleh: Krispianus Lalong (Kupang)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita