• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Lima Cara Cegah Kerugian Negara

Kamis (5/4/2018) di Istana Merdeka (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (HPS) II Tahun 2017 dari pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipimpin oleh Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara. Menurut laporan BPK, pada periode tahun 2005-2017 BPK telah menyampaikan 476.614 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa senilai Rp 303.63 triliun. Dari jumlah nilai itu, yang telah sesuai dengan rekomendasi, mencapai 348.819 (73,2%) dengan jumlah Rp 151,46 triliun (Setkab RI, 5/4/2017).

Khusus Laporan BPK Tahun 2005-2017 mencatat bahwa kerugian Negara/daerah senilai Rp 2,66 triliun, terjadi pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Khusus pemantauan pada Pemerintah Pusat menunjukkan, terdapat kerugian negara senilai Rp 719,6 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri dari angsuran senilai Rp 24,64 miliar (3%), pelunasan senilai Rp 91,67 miliar (13%), dan penghapusan senilai Rp 48,5 miliar (7%). Sisa kerugian Pemerintah Pusat adalah Rp 554,79 miliar (77%). Pada tahun 2017, BPK RI melaporkan 5.810 temuan dari 1.393 kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan 6.201 ketidakpatuhan senilai Rp19,48 triliun kepada Presiden RI Joko Widodo. (BPK, 2017/Setkab RI, 5/4/2017).

Menurut Dr. Dekeng Setyo Budiarto, M.Si, Ak.,CA, dosen Universitas PGRI (Yogyakarta), bahwa selalu ada 3 (tiga) faktor penyebab kerugian Negara. “Selama ini, banyak faktor memicu kerugian keuangan Negara. Faktor utamanya antara lain pertama, miss management anggaran dan belanja Pemerintah dan BUMN BUMD; kedua, tidak ada inovasi, efisiensi dan investasi pelayanan masyarakat yang didukung oleh dana APBN dan APBD; akibatnya, BUMN dan BUMD sulit bersaing dengan swasta; ketiga, intervensi politik dalam pengelolaan keuangan Negara berisiko korupsi, pengabaian standar keahlian dan integritas SDM guna melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi pada BUMN dan BUMD,” papar Dr. Dekeng Setyo Budiarto, alumnus S2 Akuntansi Universitas Diponegoro (Semarang) dan S3 Akuntansi UNS (Solo) kepada Staging-Point.Com, Selasa (2/7/2018) di Universitas PGRI Yogyakarta.

Menurut Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.”; Pasal 33 ayat (3) menetapkan : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat.”; dan Pasal 33 ayat (4) menetapkan : “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional.”

Dr. Dekeng Setyo Budiarto melihat bahwa sasaran tata kelola keuangan Negara untuk memakmurkan Rakyat khususnya pencegahan kerugian Negara dapat dicapai melalui 5 (lima) bidang program. “Kerugian Negara dapat dicegah dengan cara : (1) penguatan pengawasan internal dan eksternal antara lain melalui evaluasi berkala; (2) hindari praktek “orang titipan” tanpa keahlian dan integritas pada BUMN dan BUMD; (3) inovasi program kebijakan prevensi dan investasi pelayanan publik sektor kesehatan dan pendidikan, misalnya air, listrik, dan energi, investasi infrastruktur sains-teknologi, investasi sektor pencegahan penyakit, dan lain-lain, serta cabang produksi penting bagi hajat hidup orang banyak; (4) penegakkan hukum mencegah dan memberantas korupsi; dan (5) efisiensi dan inovasi tata kelola BUMN dan BUMD,” ungkap Dr. Dekeng Setyo Budiarto. 

Oleh: Antonius Himdan Jeharu (Yogyakarta)

Penerbit


ECO-DEMOKRASI

Demokrasi yang terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dapat mengelola alam-alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa secara arif untuk kesejahteraan Rakyat dan sehat lestarinya ekosistem Negara, kecerdasan Bangsa, perlindungan segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah dan ketertiban dunia berdasarkan keadilan, kemerdekaan, dan perdamaian. Rakyat tidak hanya berpartisipasi dalam Pemilu, tetapi juga berpartisipasi dalam antisipasi krisis dan tantangan masa datang. Dalam hal ini, upaya-upaya membangun Negara adalah setiap keputusan dan program kerja yang berkaitan dengan sesuatu yang benyawa yakni Rakyat, bumi, air, dan kekayaan alam. Maka sehat atau tidaknya suatu praktek demokrasi dapat diukur dari jejak-ekologisnya (ecological footprint) pada ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal IPTEK

Berita