• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Edukasi “Knowing-Doing” Matematika Keadilan Sosial

Jumat pagi (1/6/2018) di Halaman Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri (Jakarta Pusat), Presiden RI Joko Widodo merilis pernyataan-kebijakan Pemerintah tentang dasar Negara RI Pancasila. “Pancasila berperan sebagai Falsafah dan Dasar Negara yang kokoh, yang menjadi pondasi dibangunnya Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” papar Presiden RI Joko Widodo pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, di Halaman Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri (Jakarta), Jumat(1/6/2018) (Setkab RI, 1/6/2018).

Selasa (1/11/2016) di istana Negara (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo membuka World Peace Forum (WPF) Ke-6. “Indonesia memiliki Pancasila, Ideologi Bangsa, cara berpikir dan bertindak, panduan hidup Bangsa kami dalam melangkah maju. Kedua, dan sama pentingnya dengan Pancasila adalah Bhinneka Tunggal Ika, sebuah pepatah lama di Indonesia yang artinya Berbeda-Beda Tetapi Tetap Satu, dan inilah yang selalu menjadi pegangan kami,” papar Presiden RI Joko Widodo.(PresidenRI.go.id, 9/11/2016). Bangsa Indonesia terdiri dari 714 lebih suku dan 1.100 bahasa daerah yang hidup dan tinggal pada sekitar 17.000 pulau dari Merauke (Papua) sampai Sabang (Aceh), dari Pulau Rote (NTT) hingga Pulau Miangas.

Menurut Profesor Dr. Elijah, dosen sosiologi dan antropologi di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), bahwa kondisi obyektif Bangsa Indonesia luar biasa, lain dari Bangsa lain, dan istimewa dengan sumber daya alam, bahasa suku-suku, dan budaya yang sangat beragam dan kaya di Negara RI berdasarkan filsafat Pancasila.

“Saya mengapresiasi pendiri Negara-Bangsa RI yang mewadahi kondisi obyektif luar biasa, istimewa, lain dari Bangsa lain di dunia, sangat kaya budaya dan sumber alam, beragam suku, agama, ras, dan bahasa suku-suku melalui bahasa persatuan, Bahasa Nasional Indonesia, dan berdasar pada Pancasila, sumber nilai-nilai religi Bangsa Indonesia, sesuai amanat alinea 4 Pembukaan UUD 1945. Maka merawat Pancasila adalah merawat kehidupan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Tinggal bagaimana merawatnya dan implementasinya.,” papar Profesor Dr. Elijah, alumnus S2 sosiologi (2000) dan antropologi (2007) dari Universitas Padjadjaran (Bandung) kepada Staging-Point.Com, Jumat (6/7/2018) di lantai 3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UPI, Bandung, Jawa Barat.

Dalam rangka merawat NKRI dan implementasi Pancasila, Profesor Dr. Elijah melihat kebutuhan mengkaji ulang sistem pemilu (Pilkada), sistem kepartaian, sistem otonomi daerah, dan sistem pendidikan dalam kerangka sistem Negara RI berdasarkan Pancasila.

“Untuk implementasi Pancasila dan merawat NKRI, kini kita perlu mengkaji ulang praktek-praktek Pilkada, otonomi daerah, kepartaian dan sistem pendidikan nasional dalam kerangka sistem Negara-Bangsa RI berdasar Pancasila. Kita saksikan banyak anggota DPR, DPRD, dan Kepala Daerah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ciri Kedaulatan Rakyat alinea 4 Pembukaan UUD 1945 ialah musyawarah, mufakat, perwakilan dan tuntunan hikmat-bijaksana. Tapi, prakteknya ialah demokrasi liberal habiskan trilunan rupiah dan korupsi : dari Rakyat, oleh parpol dan untuk parpol. Pilpres langsung oleh Rakyat, bolehlah. Sistem kepartaian terlalu banyak. Malaysia (parlementer) dan Amerika Serikat (presidensil), hanya dua parpol. Banyak parpol berisiko banyak transaksi yang memicu risiko korupsi. Otonomi menurut UU Otonomi Daerah Tahun 2004 juga memicu risiko lahir ‘raja-raja kecil’ di daerah yang memicu risiko korupsi, seperti yang kita saksikan selama ini,” ungkap Prof. Dr. Elijah.

Implementasi Pancasila guna merawat Bangsa, Negara-Bangsa RI dan ekosistemnya, menurut Prof. Dr. Elijah, harus dimulai sejak pendidikan usia dini. “Pengetahuan dan praktek Pancasila harus dimulai sejak pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi, semua pelajaran termasuk ekonomi dan matematika. Kuliah dan buku pelajaran ekonomi, misalnya, perlu mengajarkan modal-sosial nilai-nilai Pancasila. Guru matematika mengajarkan ‘knowing-doing’ Keadilan Sosial; justeru ada pelajaran keadilan sosial pada matematika. Materi pelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus berbasis modal sosial budaya kita. Sangat banyak permainan tradisional seperti gasing, engklek, basimbang, bakadaro, bekel, bakaraci (NTB), rangkuk-alu  (NTT), magemblung, mebatu lima (Bali), balogo, manyipet (Kalimantan), beklen, congklak (Jawa Barat), dan lain-lain yang mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, etno-matematika, kejujuran, latihan fisik, disiplin, tanggung jawab, musyawarah, mufakat, dan patuh aturan tidak tertulis, adalah modal sosial budaya Bangsa kita, yang harus diajarkan sejak usia dini, tanpa mewariskan kapitalisme-liberalisme dengan semangat individualisme dan materi sulit-daur ulang seperti bahan plastik untuk anak-cucu kita, Bangsa Indonesia,” ungkap Prof. Dr. Elijah.

Oleh: Gabriel (Bandung)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita