• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Delik Korupsi Dalam RUU KUHP: Prinsip Kepastian Hukum & Kebutuhan Masyarakat

Rabu siang (4/7/2018) di Istana Kepresidenan Bogor (Jawa Barat), Presiden RI Joko Widodo yang didampingi oleh Menko Polhukam Wiranto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Mensesneg Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, menerima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)—Ketua KPK Agus Rahardjo dan pimpinan KPK lainnya, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, Saut Situmorang, dan Laode Muhammad Syarif. Pada pertemuan itu, menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, pimpinan KPK mengusulkan delik korupsi tidak dimasukan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang sedang dibahas oleh Pemerintah RI dan DPR RI. Hasilnya, antara lain, batas-akhir pembahasan RUU KUHP dari pihak Pemerintah, bukan tanggal 17 Agustus 2018. (Setkab RI, 4/7/2018).

Menurut Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, SH, MH, guru besar dan pengajar pada Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, bahwa isu delik korupsi dalam pembahasan RUU KUHP harus memerhatikan dan mempertimbangkan 3 (tiga) hal pokok yakni kepastian hukum, kebutuhan atau kepentingan masyarakat, dan asas hukum ketentuan khusus dapat mengesampingkan ketentum umum (lex specialis derogat lex generalis).

“Isu delik korupsi dalam RUU KUHP dapat memicu risiko bentrokan berbagai kepentingan dan tidak ada kesinambungan peraturan. Dalam hal ini, untuk menjaga kesinambungan peraturan dan memperbaiki atau membenahi UU dan peraturan yang ada, harus selalu memerhatikan dan mempertimbangkan tiga hal pokok yakni (1) perbaikan dan pembenahan itu harus dapat melayani kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat, (2) perbaikan atau pembenahan hukum itu juga harus menjamin kepastian hukum, bukan ambigu atau kekacauan hukum, dan (3) mematuhi asas hukum bahwa ketentuan khusus dapat mengesampingkan atau mengalahkan ketentuan umum,” papar Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, SH, MH, alumnus S2 (Magister Hukum) UGM dan S3 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Unpad, kepada Staging-Point.Com, Kamis (19/7/2018) di Gedung Fakultas Hukum Unpad, Bandung.

Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, SH, MH melihat bahwa korupsi merupakan kejahatan khusus dan luar biasa, sehingga pencegahan dan penindakannya membutuhkan pula ketentuan atau aturan khusus. “Di dalam hukum, ada azas ketentuan yang khusus dapat mengalahkan ketentuan yang umum. Dalam kasus korupsi, ada aturan yang umum dan yang khusus. Karena korupsi merupakan kejahatan khusus, kita utamakan dulu penyelesaiannya pada aturan yang khusus. Jika nanti ada masalah yang tidak tercakup dalam aturan khusus, maka kita gunakan aturan yang umum,” ungkap Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H., MH.

Dengan penerapan asas hukum tersebut di atas, menurut Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, SH, MH, tidak ada pertentangan dalam penerapan hukum dan kelembagaan untuk memberantas korupsi di Negara RI. “Berdasarkan asas hukum itu, kinerja KPK harus diutamakan, dibanding lembaga pelaksana RUU KUHP. Sehingga apabila ada pertentangan penerapan hukumnya, tidak ada yang namanya rundingan dalam masalah pidana. Karena lebih dahulu kita akan kembalikan kepada aturan yang khusus, baru mengacu kembali pada ketentuan yang umum. Oleh karena itu, pembahasan RUU KUHP harus mempertegas dan memperjelas asas hukum ini, bukan ambigu atau kekacauan hukum,” papar Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, SH, MH.

Pemerintah RI mengkaji isu delik korupsi dalam RUU KUHP dan memiliki sikap terutama memperkuat KPK, bukan melemahkan KPK melalui RUU KUHP. “Intinya ke sana. Tapi poin-poinnya secara detail saya belum bisa sampaikan. Karena memang baru kemarin saya terima suratnya (surat dari KPK, red). Tetapi kajian yang dikoordinasikan oleh Menko Polhukam ini dalam proses berjalan, sehingga nanti kalau selesai pasti masuk ke meja saya,” papar Presiden RI Joko Widodo pada acara buka puasa bersama dengan keluarga besar TNI/Polri, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (5/6/2018).

Pembahasan RUU KUHP, menurut Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, SH, MH, harus betul-betul memerhatikan kebutuhan masyarakat atau kepentingan umum agar pelaksanaan UU KUHP dan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) saling mendukung. “Apapun aturannya, jika dibuat dan dilaksanakan untuk melayani kepentingan umum atau kepentingan bersama, pelaksanaan dan hasilnya tentu lebih baik. Karena dengan memenuhi kepentingan bersama di atas kepentingan masing-masing, maka pelaksanaannya saling mendukung. RUU KUHP bukan berarti UU Tipikor tidak memadai dan tidak ada pengambilalihan lahan KPK dalam rangka pemberantasan korupsi,” ungkap Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, SH, MH. 

Oleh Ismail Hagi

Penerbit


ECO-DEMOKRASI

Demokrasi yang terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dapat mengelola alam-alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa secara arif untuk kesejahteraan Rakyat dan sehat lestarinya ekosistem Negara, kecerdasan Bangsa, perlindungan segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah dan ketertiban dunia berdasarkan keadilan, kemerdekaan, dan perdamaian. Rakyat tidak hanya berpartisipasi dalam Pemilu, tetapi juga berpartisipasi dalam antisipasi krisis dan tantangan masa datang. Dalam hal ini, upaya-upaya membangun Negara adalah setiap keputusan dan program kerja yang berkaitan dengan sesuatu yang benyawa yakni Rakyat, bumi, air, dan kekayaan alam. Maka sehat atau tidaknya suatu praktek demokrasi dapat diukur dari jejak-ekologisnya (ecological footprint) pada ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal IPTEK

Berita