• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Edukasi Masyarakat Tentang Sertifikasi & Pilihan Profesi

Pada hari Kamis (15/3/2018) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). PP No.10/2018 ini mulai berlaku sejak 16 Maret tahun 2018. Sasarannya antara lain tercipta tenaga kerja profesional Sumber Daya Manusia (SDM) Negara RI, yang terampil, ahli, dan memiliki kompetensi daya saing global serta memudahkan kerjasama dengan badan-badan sejenis di negara-negara lain dalam rangka membangun saling pengakuan (mutual- recognition) terhadap kompetensi tenaga kerja masing-masing negara.

Pasal 1 ayat (2) PP No. 10/2018 mengatur pembentukan BNSP: “Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.” BNSP bertanggung jawab kepada Presiden RI (Psl 2 ayat 2 PP No. 10/2018). Pasal 1 ayat (1) PP No. 10 Tahun 2018 menyatakan: “Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan / atau Standar Khusus.”

Menurut Prof. Dr. Ernie Tisnawati Sule, Ketua Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) (2016-2018) dan Kepala Departemen Manajemen dan Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unpad (2016-2018), bahwa PP No. 10/2018 merupakan respons kebijakan Pemerintah menghadapi pasar tunggal-bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN sejak 2015 dan melayani kebutuhan masyarakat terhadap standar sertifikasi profesi.

“PP No. 10/2018 tentang BNSP merupakan respons kebijakan Pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat terhadap standar profesi Sumber Daya Manusia (SDM) kita khususnya menghadapi persaingan bursa tenaga kerja sejak berlaku MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) tahun 2015. BNSP adalah lembaga penjamin standar profesi dan kompetensi SDM kita agar dapat digunakan di 10 negara ASEAN, selain negara kita,”papar Prof. Dr. Ernie Tisnawati Sule, analis Strategic Management, Human Resources Development and Organization dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada Staging-Point.Com, Selasa (17/7/2018) di Lt 1 Gedung Doktor Manajemen, FEB-Unpad, Bandung.

Prof. Dr. Ernie Tisnawati Sule melihat bahwa pelaksanaan PP No. 10/2018 membutuhkan edukasi masyarakat. “Percuma ada peraturan, jika gagal dalam pelaksanaanya. Saat ini, banyak orang mencari pekerjaan tanpa bukti kompetensinya, kecuali CV dan ijazah atau pengalaman pindah-pindah kerja. Menurut SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), ada 9 level standar kompetensi yang dapat diraih melalui (1) pendidikan formal, misalnya D1, D2, D3, D4, SMA, S1, S2, SMK, atau S3, (2) pelatihan kompetensi, misalnya manajemen risiko dengan level LO (learning outcome), dan (3) pengalaman, misalnya CEO perusahan multinasional pernah memberi lecture di Belanda, Malaysia, atau Amerika Serikat, dengan level pengakuannya. Maka perlu ada edukasi bagi masyarakat tentang standar kompetensi, sertifikasi dan pilihan profesi-profesinya,” papar Prof. Dr. Ernie Tisnawati Sule, alumnus S-3 bidang Manajemen di Universitas Padjadjaran dengan disertasi Kepuasan dan Kinerja Karyawan dalam Konteks Meningkatkan Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan serta Implikasinya terhadap Kinerja Perusahaan.

Saat ini, menurut Prof. Dr. Ernie Tisnawati Sule, standar uji dari BNSP belum lengkap tiap profesi. Akibatnya, muncul banyak sertifikasi swasta yang menarik bagi masyarakat. “Sertifikasi profesi dilaksanakan melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dari asosiasi-asosiasi tenaga kerja profesional, seperti wartawan, pengacara, akuntan, dokter, atau lainnya dengan standar dari BNSP. Swasta mestinya hanya melakukan uji kompetensi internal sesuai kebutuhannya, sedangkan standar sertifikasi profesi nasional dan eksternal harus mengikuti BNSP,” papar Prof. Dr. Ernie Tisnawati Sule.

Pasal 18 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen.” Badan nasional sertifikasi profesi, menurut Pasal 18 ayat (5) UU No. 13/2003, dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah. Amanat Pasal 18 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.”

Oleh: Ismail Hagi

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita