• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Harmonisasi Hukum & Kelembagaan Dalam Tata Kelola Sumber Daya Negara

Selasa siang (17/1/2017) di Kantor Presiden (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo yang didampingi oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Lanjutan Pembahasan Reformasi Hukum. “Perlu ada evaluasi atau review atas berbagai peraturan perundang-undangan, agar sejalan dengan jiwa Pancasila, amanat konstitusi, dan kepentingan nasional kita,” papar Presiden RI Joko Widodo yang merilis pula rencana evaluasi aturan yang tidak sinkron satu dengan yang lain, yang cenderung membuat urusan berbelit-belit dan menimbulkan multitafsir, serta justru melemahkan daya saing Negara RI di dalam kompetisi global (Setkab RI, 17/1/2017).

Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri PANRB Asman Abnur, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkominfo Rudiantara, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian (Setkab RI, 17/1/2017).

Pada Rabu siang (28/3/2018) di Hall B3, JI-Expo Kemayoran (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo membuka Rapat Kerja Pemerintah Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah. “Kalau ada arus uang masuk, artinya peredaran uang di kabupaten atau di kota itu akan semakin tinggi, uangnya semakin banyak, ekonominya berarti jalan di kabupaten dan kota itu...Kita memiliki PR...Kita enggak bisa bergerak cepat karena ada 42.000 peraturan, baik itu undang-undang, baik itu perpres, baik itu permen, baik itu PP, nanti turun ke bawah ada perda, ada pergub, perwali, perbup,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 28/3/2018).

Menurut Tommy Hendra Purwaka, SH, LLM, Ph.D, koordinator mata kuliah Hukum Lingkungan dan Kebijakan Publik pada Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia (UI), bahwa harmonisasi hukum dan kelembagaan dalam rangka tata kelola sumber daya—sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM)—suatu negara, termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus merujuk pada tujuan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.

“Harmonisasi hukum dan kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya—sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM)—suatu negara, termasuk harmonisasi 42.000 peraturan di Negara RI, harus merujuk pada tujuan hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Tiap undang-undang dan peraturan tata kelola sumber daya Negara memiliki tujuan hukum tertulis dan tidak tertulis yaitu ketertiban umum. Ketertiban umum dapat terwujud, jika berintikan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Sehingga keterpaduan hukum dan kelembagaan dapat diwujudkan melalui harmonisasi hukum dan kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya,” papar Tommy Hendra Purwaka, SH, LLM, Ph.D, alumnus S-3 (Ph.D) Marine and Economic Geography dari University of Hawaii at Manoa, USA dan penulis buku Pendekatan Praktis Harmonisasi Hukum dan Kelembagaan Untuk Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Terpadu kepada Staging-Point.Com, Kamis (19/7/2018) di Jakarta.

Tommy Hendra Purwaka, SH, LLM, Ph.D melihat bahwa saat ini Rakyat dan Pemerintah Negara RI membutuhkan harmonisasi hukum dan kelembagaan dalam tata kelola sumber daya secara terpadu. “Saat ini, Rakyat dan Pemerintah Negara RI membutuhkan harmonisasi hukum dan kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya Negara. Harmonisasi hukum dan kelembagaan dapat menggunakan pendekatan praktis melalui pola blockchain (mata-rantai blok) dan smart contract (kontrak cerdas) yang mudah diterapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya Negara secara terpadu,” ungkap Tommy Hendra Purwaka, SH, LLM, Ph.D.

Tommy Hendra Purwaka, SH, LLM, Ph.D juga menjelaskan pola blockchain dan smart contract dalam rangka harmonisasi kelembagaan “Keterpaduan kelembagaan dapat berbentuk jejaring kerja yang bergerak, beroperasi dan bekerja berdasarkan suatu mekanisme kerja yang disepakati oleh para lembaga pengelola. Landasan hukum operasi mekanisme kerja adalah perjanjian atau kontrak atau perikatan. Dalam hal ini, harmonisasi hukum dan kelembagaan dalam tata-kelola sumber daya dapat dibangun dan dikembangkan melalui blockchain, Internet of Thing (IoT), Artificial Intelligent (AI), VR (virtual reality), smart contract, dan cryptography yang berkaitan dengan crypto currency dan bitcoin currency,” papar Tommy Hendra Purwaka, SH, LLM, Ph.D. 

Oleh: Edward Wirawan

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita