• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Hitungan Tarif Tol: Berdasar Kemampuan Rakyat & Transparan

Kamis siang (22/3/2018) di Istana Negara (Jakarta), Presiden Joko Widodo menyampaikan keluhan pengemudi tentang cara menghitung tarif tol dan kemungkinan penurunan tarif tol kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi K. Sumadi, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dan pimpinan perusahaan pengelola jalan tol Desi Arrayani (Dirut PT Jasa Marga) dan Wiwiek D. Santoso (PT Astra Infrastruktur). Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, tarif tol yang dibangun tahun 1980-an sekitar Rp 200/km-Rp300/km;  tarif tol tahun 2000-2010 berkisar Rp 600/km-Rp700/km; tarif tol tahun 2010-2017 berkisar Rp 900/km-Rp1.300/km; total tarif tol juga dihitung dari inflasi, biaya konstruksi, pajak, dan bunga (Setkab RI, 22/3/2018).

Menanggapi keluhan pengguna jalan tol khususnya tol logistik bahwa tarif tol masih mahal, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono yang mendampingi Presiden RI Joko Widodo meninjau tol Ngawi-Kertosono di Gerbang Tol Madiun, Desa Bagi, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, Kamis (29/3/2018), menyatakan bahwa Pemerintah akan mengevaluasi tarif 39 tol di Negara RI (Setkab RI, 29/3/2018).

Jumat siang (22/6/2018) di Gerbang Tol Pasuruan (Jawa Timur), Presiden RI Joko Widodo meresmikan penggunaan Tol Gempor – Pasuruan. “Kita berharap dengan adanya jalan tol ini mobilitas orang, mobilitas barang, distribusi logistik, kemudian biaya logistik akan menjadi lebih murah karena bisa lebih cepat,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 22/6/2018).

Menurut Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, MT. ATU., IPU, guru besar KBK Transportasi  Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada (UGM), bahwa pembangunan jalan tol memiliki risiko tinggi karena biaya pembangunannya sangat besar dan kategorinya ialah jalan lintas alternatif atau tidak dapat dipaksakan penggunaannya. Akibatnya, pihak swasta dilibatkan oleh Pemerintah dengan hitungan masa pengembalian modal investasi (konsesi) tidak rigid karena dihitung dari banyak variabel biaya, misalnya konstruksi, pertimbangan inflasi, biaya perencanaan, operasional, pemeliharaan, pengawasan, bunga pinjaman bank, dan lain-lain

“Membangun jalan tol di Negara RI memiliki resiko tinggi, karena jalan tol merupakan lintas alternatif, sehingga tidak bisa memaksa pengguna jalan untuk beralih ke jalan tol. Di sisi lain, biaya pembangunan jalan tol sangat besar. Misalnya, dana pembangunan jalan periode 2015-2019 berkisar Rp 500 triliun—khusus jalan tol Rp 210 triliun dengan target waktu tempuh (travel-time) 2,2 jam / 100 km tahun 2019. APBN mampu menyediakan Rp 225 triliun. Maka dibutuhkan dana Rp 275 triliun yang dapat dipasok dari sektor swasta sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (2) UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan,” papar Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, MT. ATU., IPU, alumnus S3 Ilmu Teknik Transportasi dari Universitas Diponegoro (Undip) tahun 2007, kepada Staging-Point.Com, Senin (2/7/2018) di Rumahnya, Kaliurang, Yogyakarta.

Pasal 44 ayat (1) UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan menyatakan : “Jalan tol sebagai bagian dari sistem jaringan jalan umum merupakan lintas alternatif.” Sedangkan pasal 44 ayat (2) berbunyi : “Dalam keadaan tertentu, jalan tol dapat tidak merupakan lintas alternatif.” Pasal 43 ( 2) UU ini menyatakan : “Pengusahaan jalan tol dilakukan oleh Pemerintah dan/atau badan usaha yang memenuhi persyaratan.”

Jika Pemerintah melibatkan swasta dalam pembangunan jalan tol, menurut Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, Pemerintah harus memberi jaminan pengembalian investasi kepada sektor swasta. “Jika swasta dilibatkan dalam pembangunan jalan tol, Pemerintah harus memberi jaminan pengembalian investasi (konsesi) dan keuntungan yang wajar bagi investor melalui regulasi yang memberikan kepastian hukum dan tertuang dalam surat perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT). Akibatnya, jika masa konsensi jalan tol diperpendek agar masyarakat tidak terbebani, maka tarif tol harus naik,” ujar Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono.

Agar Rakyat khususnya pengguna jalan tol tidak merasa dirugikan, Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, menyarankan perhitungan tarif tol harus transparan dan dihitung berdasar hasil riset tentang kemampuan masyarakat membayar tarif tol. “Agar masyarakat pengguna jalan tol tidak merasa dirugikan oleh tarif tol yang berlaku, maka beberapa hal perlu dilakukan oleh Pemerintah yaitu (1) tarif tol dihitung berdasarkan survei WTP (Willingness To Pay) tentang kesediaan masyarakat membayar tol dan ATP (Ability To Pay) tentang kemampuan masyarakat membayar tol; (2) masa konsesi jalan tol ditetapkan agar Pemerintah mampu mengembalikan biaya investasi kepada investor dengan keuntungan wajar; (3) hitungan tarif tol dapat diakses oleh masyarakat atau transparansi tarif tol,” ungkap Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono. 

Oleh: Hilarian Arischi Hadur

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita