• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Enam Faktor Pencegahan Korupsi Di Negara RI

Jumat (20/7/2018) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Perpres RI No. 54/2018 mulai berlaku sejak 20 Juli 2018 dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar” dan UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Notions Convention Againts Corruption,2003 (Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi, 2003).

Pasal 1 ayat (1) Perpres RI No. 54/2018 menyatakan bahwa Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) adalah arah kebijakan nasional tentang fokus dan sasaran pencegahan korupsi sebagai acuan Kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Negara RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan fokusnya ialah (a) perizinan dan tata niaga; (b) keuangan negara; dan (c) penegakkan hukum dan reformasi birokrasi (Psl 3 Perpres RI No. 54/2018) yang diselenggarakan oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang terdiri dari menteri bidang perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, pemerintahan dalam negeri, pimpinan lembaga non-struktural, dan unsur Komisi Pemberantasan Korupsi (Psl 4 ayat 1-2 Perpres RI No.54/2018).

Menurut Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H.,M.H., Guru Besar Fakultas Hukum  Universitas Parahyangan, terdapat 6 (enam) faktor yang perlu diperhatikan oleh Rakyat dan Pemerintah Negara RI dalam rangka pencegahan korupsi di Negara RI saat ini dan ke depan.

“Dalam rangka pencegahan korupsi kini dan ke depan di Negara RI, termasuk pelaksanaan Perpres RI No. 54/2018, ada 6 (enam) bidang yang perlu diperhatikan yaitu pertama, filosofi, rasionalitas, kepastian,  dan kejelasan tiap legislasi dan regulasi, antara lain tentang perizinan, pengadaan barang dan jasa, hingga Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) tentang tata ruang dan investasi; kedua, mentalitas, integritas, kompetensi, atau kualitas dan komitmen aparatur Negara; ketiga, budaya masyarakat yang menolak atau permisif terhadap perilaku korup; keempat, peran teknologi yang mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, seperti transaksi perbankan, teknologi CCTV, tender online, dan lain-lain; kelima, penegakan hukum antara lain sanksi berupa pemiskinan pelaku korupsi; dan keenam, kepemimpinan nasional yang kuat dan tegas tanpa toleransi terhadap mafia anggaran, mafia proyek, dan penjahat,” papar Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H.,M.H., alumnus S2 (Magister Hukum) Universitas Padjajaran (1990) dan S3 Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2002) kepada Staging-Point.Com, Rabu (4/7/2018) di LPPM Universitas Padjajaran Jl. Hasanudin, Lebak Gede (Bandung).

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf merinci faktor regulasi dalam pencegahan korupsi. “Kekurangan, kelonggaran, ketidakjelasan, dan ketidakpastian regulasi menyebabkan pencegahan korupsi tidak efektif. Misalnya pengadaan barang dan jasa, perizinan usaha, dokumen tata ruang atau AMDAL memerlukan pelayanan, yang terkadang diselingi atau disisipi korupsi, suap, atau gratifikasi. Jadi, sering persoalan pencegahan bermula dari peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, tidak rasional. Ini menjadi celah bagi pelaku memain-mainkan regulasi yang tidak lengkap, tidak jelas, dan tidak pasti sehingga pencegahan korupsi tidak efektif,” ungkap Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf.

Selain itu, Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf menyebutkan peran faktor teknologi dalam rangka upaya pencegahan korupsi kini dan ke depan di Negara RI. “Peran teknologi, khususnya teknologi informasi, dalam pencegahan korupsi penting. Kini diperlukan perangkat teknologi yang bisa mencegah korupsi itu. Misalnya, sekarang tidak boleh lagi, ada urusan pemerintahan itu bertemu langsung atau face to face, harus melalui berbagai sarana online. Pembayaran harus langsung ke bank, tidak boleh membayar cash. Kemudian ada CCTV, pelaporan, pengawasan, dan evaluasi. Verifikasi tidak boleh berhubungan langsung dengan siapa pun. Semua berbasis teknologi. Jadi, teknologi dapat mencegah tindak pidana korupsi,” ungkap Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf.

Berikutnya, Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf melihat peran kepemimpinan nasional. “Kalau ada pemimpin yang tegas, berani, tidak takut mati, tidak takut dijauhi oleh penjahat-penjahat, mafia-mafia anggaran, mafia-mafia proyek, walaupun itu juga sangat berat, korupsi dapat dicegah dan diberantas,” ungkap Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf. 

Oleh: Veronika Dina (Bandung)

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita