• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Perumusan Perda Butuh Ahli Sosial, Ekonomi dan Lingkungan

Rabu siang (28/3/2018) di Hall B3, JIExpo Kemayoran (Jakarta) pada Rapat Kerja Pemerintah tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah, Presiden RI Joko Widodo merilis arah kebijakan investasi di daerah-daerah. “Yang bisa meningkatkan pertumbuhan itu hanya ada dua, yang pertama ekspor, yang kedua investasi. APBN itu pengaruhnya hanya 20 persen...Artinya yang 80 persen itu adalah pekerjaannya swasta... Oleh sebab itu, saya titip kepada Bapak-Ibu Ketua DPRD, kepada seluruh Bupati dan Wali Kota, jangan bikin perda-perda yang menghambat orang ingin berusaha, jangan bikin perda-perda yang menghambat investasi, jangan bikin perda-perda yang membebani,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 28/3/2018).

Rapat Kerja Pemerintah itu dihadiri oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Menkom Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkominfo Rudiantara, Menkumham Yasonna H. Laoly, dan Kepala BKPM Thomas Lembong. Menurut Presiden RI Joko Widodo, saat ini di Negara RI, terdapat 42.000 peraturan (Undang-undang, Perpres, Permen, PP, Perda, Pergub, Perwali, Perbup)  yang menghambat orang berusaha (Setkab RI, 28/3/2018).

Menurut Prof. Dr. Didik Junaedi Rachbini, dosen Program Magister Manajemen Universitas Indonesia (UI) dan Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) UI, Pendiri dan Pengajar Universitas Paramadina Mulya (Jakarta), proses perumusan suatu peraturan yang berkualitas di daerah-daerah membutuhkan kajian ahli sosial, ekonomi dan lingkungan berbasis kewilayahan.

“Aliran investasi ke sektor sosial, ekonomi dan lingkungan di Negara RI membutuhkan peraturan-peraturan perundangan berbagai level berkualitas (high quality of laws). Untuk itu, misalnya, peraturan-peraturan daerah (Perda) harus disusun berdasarkan kajian ahli sosial, ekonomi dan lingkungan (akademik) yang kritis dan berbasis atau mewakili karakter per wilayah di Negara RI,” papar Prof. Dr. Didik Junaedi Rachbini, alumnus S-1 Ekonomi Pertanian dan Manajemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 1983, M.Sc. (1988) dan Ph.D. (1991) bidang Pembangunan Kawasan dan Pedesaan pada Institute of Graduate Studies, Central Luzon State University (Filipina) kepada Staging-Point.Com, Sabtu (23/6/2018) melalui email.

Khusus perihal peraturan perundang-undangan tentang investasi, Prof. Dr. Didik Junaedi Rachbini melihat bahwa saat ini, secara umum, Sumber Daya Manusia (SDM) Negara RI bidang pembuatan keputusan investasi, belum mampu menyusun peraturan-peraturan yang berkualitas secara nilai dan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan di bidang investasi.

“Karena kualitas SDM bidang pembuatan dan penerapan kebijakan peraturan daerah umumnya masih rapuh. Sehingga secara umum, kita belum mampu menyusun peraturan yang berkualitas bidang iklim investasi. Karena itu, ahli sosial, ekonomi dan lingkungan harus dilibatkan guna mendukung kinerja Pemda dan DPRD dalam perumusan Perda-Perda agar bermanfaat secara sosial, ekonomi dan lingkungan (triple bottom line),” ungkap Prof. Dr. Didik Junaedi Rachbini.

Selain itu, Prof. Dr. Didik Junaedi Rachbini melihat bahwa iklim investasi di berbagai daerah juga membutuhkan kebijakan-kebijakan investasi tidak dipolitisasi oleh elit-elit di daerah. “Kita memerlukan pendampingan akademisi melalui universitas setempat atau meminta ahli-ahli kebijakan untuk mempersiapkan rancangan peraturan daerah. Skema ini belum banyak dijalankan akibat begitu banyak politisasi kebijakan yang dimainkan di level elit daerah sehingga pertimbangan akademik yang valid dan rasional kerap kali dikesampingkan. Tender dalam project pembuatan rancangan Perda boleh saja dilakukan, asalkan mengikutsertakan peserta tender yang berkualitas dan tidak politis,” ungkap Prof. Dr. Didik Junaedi Rachbini.

Birokrasi di daerah-daerah, menurut Prof. Dr. Didik Junaedi Rachbini, perlu dibenahi dalam rangka merespon pertumbuhan atau aliran investasi ke daerah-daerah. “Hal yang perlu menjadi perhatian adalah penataan birokrasi merespon investasi. Hal ini masih menjadi tantangan berat bagi Pemerintah mencapai target investasi maksimal. Apabila skema dan struktur birokrasi mampu merespon investasi tanpa kendala politisasi kebijakan, maka investor akan semakin mudah masuk ke daerah. Kuncinya ialah pembenahan birokrasi. Apabila birokrasi sudah beres, maka banyak hal bidang investasi dapat diselesaikan,” ungkap Prof. Dr. Didik Junaedi Rachbini.

Oleh: Hilarian A. Hadur

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita