• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Penggunaan TKA Untuk Alih Keahlian & Teknologi

Hari Senin (26/3/2018) di Jakarta, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia (RI) Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Perpres No. 20/2018 mulai berlaku sejak 29 Maret tahun 2018 di Jakarta dan menggantikan Perpres Nomor 72/2014 tentang Penggunaan TKA. Dasar yuridis Perpres RI No. 20/2018 ialah Pasal 4 (1) UUD 1945, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pasal 26 ayat (1) Perpres RI No. 20/2018 menyatakan bahwa “Setiap Pemberi Kerja TKA wajib: a. menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping; b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan c. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA.” Pasal 27 Perpres No. 20/2018 berbunyi : “Penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk alih teknologi dan alih keahlian.”

Menurut Dr. Euis Setiawati, M.Pd., Widyaiswara Madya pada Balai Diklat Keagamaan Bandung Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, bahwa amanat Pasal 26 Perpres RI No. 22/2018 tentang pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Bangsa Indonesia melalui TKA tersebut di atas perlu merespons kebutuhan peningkatan kapabilitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Negara RI di era globalisasi dan perkembangan investasi SDM awal abad 21 ini.

“Program pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk melalui alih tehnologi dan alih keahlian dari TKA, selalu bertujuan meningkatkan kapabilitas dan kompetensi SDM pada berbagai level organisasi pemerintah maupun swasta. Ada dua pertimbangan pokoknya yakni pertama, melihat kesenjangan kompetensi dan kapabilitas SDM sesuai acuan ideal pelaksanaan program pada satu unit kerja organisasi tertentu dengan standar kinerja yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut; kedua, antisipasi merespons perubahan dan tuntutan lingkungan organisasi pemerintahan atau organisasi-organisasi swasta masa depan,” ungkap Dr. Euis Setiawati, M.Pd., alumnus S1 Pendidikan Matematika IAIN “SGD” (Bandung) tahun 1992 dan S2 Pendidikan Matematika PPS UPI (Bandung) tahun 2005 dan S3 Program Studi Pendidikan Matematika PPS UPI (Bandung) tahun 2014 kepada Staging-Point.Com, Jumat (3/8/2018) di Balai Diklat Keagamaan Jl. Soekarno Hatta No. 716, Bandung (Jawa Barat).

Secara umum, Dr. Euis Setiawati, M.Pd., melihat bahwa Perpres RI No. 22/2018 dapat merespons dinamika lingkungan perekonomian dan investasi SDM era globalisasi di Negara RI saat ini. “Rilis Perpres RI No. 22/2018 berkaitan dengan perkembangan arus tenaga kerja akibat arus kemajuan perekonomian dan investasi era globalisasi dewasa ini di Negara RI. Antara lain sejak berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015. Semakin banyak tenaga kerja asing dapat masuk ke zona pasar Negara RI, termasuk TKA tanpa kualifikasi dan kapabilitas yang dibutuhkan di Negara RI,” ungkap Dr. Euis Setiawati, M.Pd.

Dr. Euis Setiawati, M.Pd menambahkan bahwa Perpres RI No. 22/2018 dapat mengontrol aliran TKA tanpa kapabilitas dan kompetensi yang dibutuhkan dalam rangka alih keahlian dan alih teknologi kepada tenaga kerja Bangsa Indonesia. “Melalui Perpres RI No. 22/2018, Pemerintah dapat mengontrol aliran masuk TKA tanpa kualifikasi dan kapabilitas dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian kepada tenaga kerja Bangsa Indonesia.  Maka penggunaan TKA harus dalam rangka peningkatan alih teknologi dan alih keahlian,” ungkap Dr. Euis Setiawati, M.Pd.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Perpres No. 20/2018, bahwa Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa.” Pasal 1 ayat (2) menetapkan bahwa “Tenaga Kerja Pendamping adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.” Pasal 1 ayat (3) menetapkan bahwa “Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Perpres No. 20/2018 disertai dengan ancaman dan sanksi di bidang ketenagakerjaan berdasarkan UU Ketenagakerjaan, dan bidang imigrasi berdasarkan UU Imigrasi.

Oleh: Nabilah Husna

Penerbit


ECO-DEMOKRASI

Demokrasi yang terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dapat mengelola alam-alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa secara arif untuk kesejahteraan Rakyat dan sehat lestarinya ekosistem Negara, kecerdasan Bangsa, perlindungan segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah dan ketertiban dunia berdasarkan keadilan, kemerdekaan, dan perdamaian. Rakyat tidak hanya berpartisipasi dalam Pemilu, tetapi juga berpartisipasi dalam antisipasi krisis dan tantangan masa datang. Dalam hal ini, upaya-upaya membangun Negara adalah setiap keputusan dan program kerja yang berkaitan dengan sesuatu yang benyawa yakni Rakyat, bumi, air, dan kekayaan alam. Maka sehat atau tidaknya suatu praktek demokrasi dapat diukur dari jejak-ekologisnya (ecological footprint) pada ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal IPTEK

Berita