• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Perhutanan Sosial Harus Respons Kebutuhan Masyarakat & Ekologi

Kamis (22/3/2017), pada Rapat Terbatas tentang Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Kantor Presiden (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo merilis arah kebijakan Perhutanan Sosial. “Setidaknya sekarang ini terdapat 12,7 juta hektar yang menjadi target program Perhutanan Sosial, termasuk di dalamnya hutan desa dan hutan adat. Pemerintah telah memberikan pengakuan resmi atas hutan adat yang sudah kita mulai pada bulan Desember lalu (2016, red). Ini akan terus dikerjakan... Kita ingin ini betul-betul menjadi sebuah fokus pekerjaan kita agar betul-betul yang namanya redistribusi aset, yang namanya reforma agraria, betul-betul segera bisa kita selesaikan,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 22/3/2017).

Menurut Prof. Dr. Mustofa Agung Sardjono, dosen Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman (Unmul) di Samarinda (Kalimantan Timur), ada sejumlah tantangan dan peluang implementasi kebijakan Perhutanan Sosial di Negara RI sejak awal abad 21.

“Ada tantangan implementasi kebijakan Perhutanan Sosial saat ini di Negara RI yakni (1) kepastian alokasi lahan hutan; program Perhutanan Sosial (khususnya Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat) selama ini memiliki lokasi areal terbatas dan tersisa sehingga sering tidak menarik keterlibatan masyarakat, karena hampir keseluruhan kawasan Hutan Produksi sudah dibebani hak atau izin pemanfaatan hasil hutan atau penggunaan kawasan; (2) Perhutanan Sosial melibatkan keluarga masyarakat skala kecil yang umumnya memiliki keterbatasan kapital uang, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), fisik, kelembagaan, dan sosial; (3) Program Perhutanan Sosial membutuhkan partisipasi masyarakat lokal (desa/kampung) dan koordinasi Pemerintah Pusat-Daerah,” papar Prof. Dr. Mustofa Agung Sardjono, alumnus S3 dari Institut fuer Weltforstwirtschaft und Oekologie, Universitaat Hamburg, Jerman (1991) dengan disertasi berjudul Die Lembo Kultur in Ost-Kalimantan. Ein Modell fuer die Entwicklung agroforstlicher Landnutzung in den Feuchtropen kepada Staging-Point.Com, Senin (13/8/2018) melalui email.

Prof. Dr. Mustofa Agung Sardjono melihat peluang kebijakan Perhutanan Sosial. “Ada 5 (lima) peluang program Perhutanan Sosial yaitu (1) Perhutanan Sosial menjembatani inter-relasi kesejahteraan masyarakat lokal (agraris) dengan kelestarian sumber daya (hutan); (2) pemanfaatan hutan dan hasil hutan berbasis kearifan lokal; (3) penjabaran amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berbasis community-based bahwa penguasaan SDA oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat; (4) pelibatan peran masyarakat dalam tata kelola hutan; dan (5) dukungan internasional dalam tata kelola hutan lestari,” ungkap Prof. Dr. Mustofa Agung Sardjono.

Di sisi lain, Prof. Dr. Mustofa Agung Sardjono melihat Perhutanan Sosial dapat dikelola secara berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat, bernilai ekonomi dan lingkungan. “Perhutanan Sosial dapat dikelola agar bermanfaat bagi masyarakat, bernilai ekonomi dan bermanfaat bagi sehat lestarinya hutan. Pilihan programnya antara lain (1) tata kelola Perhutanan Sosial harus memiliki keunggulan kompetitif dan melibatkan partisipasi Rakyat lokal dari tingkat basis produksi, pengolahan dan pemasaran hasil hutan yang memakmurkan Rakyat sekitar hutan dan melestarikan hutan sosial; (2) penguatan peran Pemerintah Daerah di bidang Perhutanan Sosial; (3) tata kelola hutan sosial perlu merespons tiga hal yakni kesesuaian ekologi—misalnya mencegah longsor dan banjir, kesesuaian sosial ekonomi, dan kebutuhan masyarakatnya; (4) kapastian dan penegakan hukum antara lain evaluasi atau cabut izin pemanfaatan hasil hutan dan kawasan hutan (izin pinjam pakai) yang tidak beroperasi,  legalisasi Hutan Adat dari Masyarakat Hukum Adat,” papar Prof. Dr. Mustofa Agung Sardjono.

Oleh: Hilarian A. Hadur (Yogyakarta)

Penerbit


ECO-DEMOKRASI

Demokrasi yang terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dapat mengelola alam-alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa secara arif untuk kesejahteraan Rakyat dan sehat lestarinya ekosistem Negara, kecerdasan Bangsa, perlindungan segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah dan ketertiban dunia berdasarkan keadilan, kemerdekaan, dan perdamaian. Rakyat tidak hanya berpartisipasi dalam Pemilu, tetapi juga berpartisipasi dalam antisipasi krisis dan tantangan masa datang. Dalam hal ini, upaya-upaya membangun Negara adalah setiap keputusan dan program kerja yang berkaitan dengan sesuatu yang benyawa yakni Rakyat, bumi, air, dan kekayaan alam. Maka sehat atau tidaknya suatu praktek demokrasi dapat diukur dari jejak-ekologisnya (ecological footprint) pada ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal IPTEK

Berita