• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Tujuh Cara Cegah Korupsi Di Lingkungan Birokrasi

Selasa (27/3/2018) pada Kuliah Umum Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Istora Senayan, Presiden RI Joko Widodo merilis visi birokrasi Negara RI berkelas dunia tahun 2024. “Saya titip agar saudara-saudara menjadi simpul pemersatu Bangsa ini, menjadi pembela Pancasila yang aktif mengamankan dan mengamalkannya, menjadi birokrat yang penuh integritas dan bebas dari korupsi, serta birokrat yang membawa lompatan kemajuan bagi kejayaan Indonesia,” papar Presiden RI Joko Widodo (PresidenRI.go.id, 27/3/2018).

Kuliah Umum CPNS itu antara lain dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir dan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir (PresidenRI.go.id, 27/3/2018).

Selasa 6 Mei 2015 di Jakarta, Presiden RI merilis Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Tahun 2015 sebagai penjabaran dan pelaksanaan lebih lanjut atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025. Hingga Desember 2016, 122 anggota DPR/DPRD, 25 Menteri/kepala lembaga Pemerintah, 4 duta besar, 7 komisioner, 17 gubernur, 51 bupati/wali kota, 130 pejabat eselon I – III, serta 14 hakim yang dipenjara karena korupsi (Setkab RI, 1/12/2016).

Menurut Dr. Ujang Komarudin, dosen Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar Indonesia (Jakarta), bahwa tidak mudah mencegah dan memberantas korupsi di lingkungan birokrasi (institutionalizing corruption) selama ini di Negara RI; solusinya harus dimulai dari faktor kepemimpinan yang jujur, tegas, dan bertanggung jawab.

“Agak sulit mencegah dan memberantas korupsi di lingkungan birokrasi (Aparatus  Sipil Negara / ASN) karena ASN tertutup dan KKN telah mendarah daging (terlembaga) selama ini. Cara mengurai benang kusut korupsi terlembaga (institutionalizing corruption) di lingkungan ASN ialah pertama, dimulai dari pimpinannya. Jika pimpinan bersih, maka ke bawahnya juga akan bersih. Jika pimpinannya kotor, ke bawah anak buahnya juga berisiko kotor; kedua, melibatkan KPK di institusi-institusi dimana ASN banyak melakukan manipulasi, pat gulipat, dan permainan kotor,” papar Dr. Ujang Komarudin, alumnus S2 dan S3 Ilmu Politik di Universitas Indonesia (UI) kepada Staging-Point.Com, Minggu (29/7/2018) melalui e-mail.

Kedua cara pencegahan korupsi di lingkungan birokrasi tersebut di atas, menurut Dr. Ujang Komarudin, perlu didukung oleh program pencegahan korupsi lainnya seperti penerapan reward and punishment, transparansi, merit-system, dan evaluasi berkala kinerja ASN.

“Cara ketiga mencegah praktek KKN di lingkungan birokrasi ialah transparansi agar masyarakat dapat memantau kerja dan kinerjanya; jangan biarkan ASN bekerja dalam gelap; keempat, terapkan sistem reward and punishment; misalnya, turunkan pangkat ASN yang malas-malasan dan tidak berkinerja bagus; siapapun ASN berkinerja bagus dan berprestasi, harus dipromosikan; kelima, penerapan merit-system (sistem berbasis prestasi); evaluasi setiap saat kinerja ASN; jangan biarkan ASN bekerja tanpa arah dan tanpa terukur; keenam, pecat ASN terlibat KKN; ketujuh, reformasi birokrasi,” papar Dr. Ujang Komarudin.

Pada Acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2015 di Istana Negara, Jakarta, 15 Desember 2015, Presiden RI Joko Widodo merilis arah kebijakan e-government hubungan antara Rakyat dan Pemerintah serta upaya mewujudkan Pemerintah terbuka di Negara RI sejak awal abad 21. Sistem pemerintahan elektronik yang sudah diterapkan antara lain e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan e-catalogue (Setkab RI, 15/12/2015).

Sabtu sore (24/2/2018) di Hotel Convention Center The Trans Luxury (Bandung), Rapat Kerja Sekretariat Kabinet Negara RI merilis Sistem Informasi Sidang Kabinet (SISKAB), Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP), Sistem Informasi Pengesahan Perjanjian Internasional (SIPPIL), Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT), dan email Sekretariat Kabinet RI awal penerapan e-government di Negara RI (Setkab RI, 24/2/2018).

Oleh: Fens Alwino

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita