• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Peraturan Hutan Harus Berangkat dari Hukum Adat

Rabu (6/9/2017) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia (RI) Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Perpres No. 88/2017 mulai berlaku sejak 11 September 2017. Perpres RI No. 88/2017 ini mengatur penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai oleh Negara, pengukuhan kawasan hutan, dan hutan adat dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-IX/2011, putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011, putusan MK  Nomor 35/PUU-X/2012, putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014.

Rabu siang (1/11/2017) di Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Presiden RI Joko Widodo menyerahkan sejumlah surat keputusan (SK) pemanfaatan hutan kawasan hutan Negara untuk beberapa kelompok tani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) (Setkab RI, 1/11/2017).

Menurut Menurut Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro SH., MH, Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Universitas Parahyangan (Bandung), bahwa bentuk perlindungan hukum atas hak hidup masyarakat dalam kawasan hutan dan ekologi hutan harus merujuk pada Hukum Adat tentang hak-hak Masyarakat Adat yang ada sebelum hukum positif itu berlaku di Negara RI.

“Dua nilai kehidupan yang harus dilindungi oleh hukum dalam urusan hutan ialah pertama, hak hidup masyarakat (HAM) di kawasan hutan sebelum ada dan berlaku hukum positif di Negara RI; kedua, perlindungan ekologi karena benih dan air sebagai awal kehidupan, berasal dari hutan,” papar Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, alumnus S3 Studi Hukum Administrasi dari Universitas Airlangga (Surabaya) kepada Staging-Point.Com, Selasa (3/7/2018) di Gedung 2 Fakultas Hukum Universitas Parahyangan (Bandung).

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro melihat bahwa bentuk perlindungan hukum– Undang-undang (UU), Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah -- terhadap hak hidup masyarakat hutan dan ekologi hutan harus merujuk pada Hukum Adat. “UU, Peraturan Presiden dan segala peraturan tentang perlindungan hak hidup masyarakat dalam kawasan hutan dan ekologi hutan harus berangkat dari Hukum Adat tentang hak-hak Masyarakat Adat yang ada sebelum hukum positif itu ada. Alasannya, UU kita tidak detail mengatur hutan karena bermuatan kepentingan korporasi; hukum kita berangkat dari kepentingan kolonial sehinggga sulit menjabarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Ekonomi Pancasila,” ungkap Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro.

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro menyebut contoh. “Satu pohon sawit, satu hari perlu 10 liter air.  Di Kalimantan, Papua dan Sulawesi, berapa ratus juta pohon sawit? Secara ekologis itu menghancurkan bumi Indonesia dalam jangka panjang. Contoh, suku Anak Dalam di Sumatera hidup melindungi alam dan dilindungi oleh alam. Mereka pelihara alam. Lalu hutan ini atas nama hukum modern dibabat habis, diganti sawit. Menurut Hukum Adat, itu menelantarkan dan mencabut hak-hak mereka; dalam konteks hukum positif Negara, itu tidak melanggar hak mereka. Solusinya, seluruh peraturan tentang hutan harus melindungi hak-hak Rakyat dari tingkat desa, memerhatikan nilai historis, budaya, dan antropologis masyarakat, dan melindungi ekologi hutan, bukan hanya sisi ekonomi,” ungkap Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, penulis karya ilmiah Pencabutan Hak Ulayat dan Penetapan Kawasan Hutan Lindung (2011).

Pasal 2 Perpres No. 88/2017 berbunyi bahwa Pemerintah melakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pihak. Pasal 6 ayat (1) Perpres No. 88/2017 menyatakan bahwa Pihak sebagaimana dalam Pasal 2 meliputi: (a) perorangan (memiliki identitas kependudukan); (b) instansi (Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah); (c) badan sosial/keagamaan (terdaftar sesuai ketentuan Undang-undang); (d) masyarakat hukum adat (ditetapkan oleh Perda dan memiliki bukti penguasaan tanah kawasan hutan).

Pola penyelesaian tanah ditunjuk sebagai kawasan hutan berupa: (a) mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan; (b) tukar menukar kawasan hutan; (c) memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial; atau (d) melakukan resettlement (Psl 8 ayat 1 Perpres No. 88/2017). 

Oleh: Edward Wirawan (Bandung)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita