• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Tol Untuk Kesejahteraan & Keselamatan Rakyat

Jumat siang (22/6/2018) di Gerbang Tol Pasuruan (Jawa Timur), Presiden RI Joko Widodo meresmikan penggunaan ruas Tol Gempor – Pasuruan. “Kita berharap dengan adanya jalan tol ini mobilitas orang, mobilitas barang, distribusi logistik, kemudian biaya logistik akan menjadi lebih murah karena bisa lebih cepat,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 22/6/2018).

Kamis siang (22/3/2018) di Istana Negara (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo menyampaikan keluhan pengemudi tentang tarif tol dan kemungkinan penurunan tarif tol kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi K. Sumadi, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dan pimpinan perusahaan pengelola jalan tol Desi Arrayani (Dirut PT Jasa Marga) dan Wiwiek D. Santoso (PT Astra Infrastruktur). Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, tarif tol yang dibangun tahun 1980-an sekitar Rp 200/km-Rp300/km;  tarif tol tahun 2000-2010 berkisar Rp 600/km-Rp700/km; tarif tol tahun 2010-2017 berkisar Rp900/km-Rp1.300/km; total tarif tol juga dihitung dari inflasi, biaya konstruksi, pajak, dan bunga (Setkab RI, 22/3/2018).

Prof. Ir. Wimpy Santosa, Ph.D, Guru Besar Fakultas Teknik (FT) Universitas Parahyangan (Bandung) melihat bahwa pembangunan dan tarif tol harus mempertimbangkan dan menghasilkan kesejahteraan Rakyat dan keselamatan Rakyat (perlindungan segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah) di Negara RI.

“Pembangunan jalan tol dan perhitungan tarif tol harus memerhatikan dua hal pokok yakni pertama, tujuan pembangunan infrastruktur, termasuk tol, ialah meningkatkan kesejahteraan Rakyat; maka jika tol tidak meningkatkan kesejahteraan Rakyat, pembangunan tol itu gagal; kedua, unsur keselamatan (safety); jika pembangunan tol tidak menjamin keselamatan Rakyat, artinya pembangunan tol itu gagal,” papar papar Prof. Ir. Wimpy Santosa, Ph.D kepada Staging-Point.Com, Rabu (4/7/2018) di Gedung FT Universitas Parahyangan (Bandung).

Prof. Ir. Wimpy Santosa, Ph.D menambahkan bahwa tarif tol adalah uang yang dibayar oleh pengguna sebagai jalan alternatif dengan tarif yang diatur oleh Pemerintah. “Amanat UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan menyatakan bahwa jalan tol adalah jalan publik dan alternatif dari jalan utama. Maka jalan tol adalah pilihan bagi pengguna yang harus membayarnya. Pemerintah mengatur pilihan-pilihan jumlah tarif tol yang (1) tidak membebani masyarakat pengguna tol, (2) berdasarkan perhitungan investasi dari investor, dan (3) penyesuaian tarif setiap dua tahun misalnya pengaruh inflasi. Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) berhak mendapat penyesuaian tarif tol. Karena adanya inflasi. Setiap dua tahun disesuaikan berdasarkan inflasi. Ada ketetuan pembulatan misal Rp 2.450 menjadi Rp 2.500 per kilometer. Tetapi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang mewakili Kementerian PU dapat menuntut BUJT agar memenuhi standar pelayanan minimal Jalan Tol (SPMJT). SPPMJT antara lain termasuk lama waktu pembayaran di pintu tol dan unsur keselamatan yang tidak dapat ditawar-tawar,” ungkap Prof. Ir. Wimpy Santosa, Ph.D.

Pasal 44 ayat (1) UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan menyatakan : “Jalan tol sebagai bagian dari sistem jaringan jalan umum merupakan lintas alternatif.” Sedangkan pasal 44 ayat (2) berbunyi : “Dalam keadaan tertentu, jalan tol dapat tidak merupakan lintas alternatif.” Pasal 43 (2) UU ini menyatakan : “Pengusahaan jalan tol dilakukan oleh Pemerintah dan/atau badan usaha yang memenuhi persyaratan.”

Prof. Ir. Wimpy Santosa, Ph.D melihat bahwa pelibatan swasta dalam pembangunan jalan tol di Negara RI lazimnya berdasarkan pertimbangan market-oriented atau pertimbangan untung-rugi bagi investor; di sisi lain, Negara RI membutuhkan banyak jalan tol; karena itu, Pemerintah perlu tugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membangun jalan-jalan tol yang secara finansial tidak layak menurut swasta (investor).

“Jalan tol di Negara RI masih kurang. Ke depan, untuk jalan tol yang belum layak secara finansial, karena demografi sedikit, lalu lintas tidak begitu ramai, Pemerintah dapat menugaskan BUMN membangun jalan tol. BUMN, untungnya boleh kurang sedikit, tetapi layanannya skala besar. Sedangkan investor (swasta) harus mematuhi standar pelayanan jalan tol (SPMJT). Selama itu dipenuhi, masyarakat akan terlayani dengan baik,” ungkap Prof. Ir. Wimpy Santosa, Ph.D.  

Oleh: Edward Wirawan (Bandung)