• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Perlu Perangkat Hukum Detil Perhutanan Sosial

Kamis (16/8/2018) pada Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia HUT Ke-73 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di depan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara (Jakarta Pusat), Presiden RI Joko Widodo antara lain merilis perkembangan kebijakan reforma agraria di Negara RI.  

“Pemerintah harus terus menggencarkan reforma agraria dan redistribusi lahan. Sampai tahun 2017 telah dilepaskan area dari kawasan hutan negara, sekitar 977 ribu hektare. Begitu juga untuk Perhutanan Sosial, sudah diberikan 1,7 juta hektare akses kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat. Proses pengelolaan lahan kawasan hutan itu disertai dengan pendampingan agar tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat bisa tercapai,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 16/8/2018).

Menurut Prof. Dr. Ahmad Maryudi, dosen Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada (UGM) (Yogyakarta) dan alumnus S3 studi kehutanan pada Gottingen University (Jerman), bahwa dasar dan arah kebijakan reforma agraria dan redistribusi lahan di Negara RI harus merujuk pada UUD 1945, Undang-Undang (UU) Agraria No. 5 Tahun 1960 dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kebijakan reforma agraria dan redistribusi lahan, termasuk kebijakan perhutanan sosial, harus merujuk pada amanat UUD 1945 khususnya Pasal 33 ayat 3 tentang penguasaan oleh Negara atas bumi, air dan kekayaan alam di Negara RI untuk kemakmuran Rakyat. Pasal ini berisi ketentuan yuridis tentang kekuasaan Negara. Sedangkan penjabarannya melalui UU Agraria No. 5/1960 memilah penguasaan Negara dan privat atas lahan di Negara RI. Ini pola pikir hukum positif Eropa Barat. Kemudian ada putusan MK No. 35 dan 45, bahwa hutan itu tidak bisa dianggap sebagai kawasan hutan jika belum dikukuhkan dan Hutan Adat bukanlah Hutan Negara,” papar Prof. Dr. Ahmad Maryudi, alumnus S2 Australian National University (Australia) dan penulis disertasi The Contesting Aspiration in the Forests: Actors, Interests and Power in Community Forest in Indonesia (2013) Staging-Point.Com, Kamis (5/7/2018) di kampus Fakultas Kehutanan, UGM (Yogyakarta).

Tanggal 6 Mei 2013, Amar Putusan MK  No. 35/PUU-X/2012 terhadap UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menegaskan bahwa  Hutan Adat adalah hutan di wilayah Masyarakat Adat, dan bukan Hutan Negara. Rabu (6/9/2017) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia (RI) Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Perpres No. 88/2017 berlaku sejak 11 September 2017. Perpres RI No. 88/2017 ini mengatur penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai oleh Negara, pengukuhan kawasan hutan, dan hutan adat dengan merujuk pada Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2011, putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011, putusan MK  Nomor 35/PUU-X/2012, putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014.

Prof. Dr. Ahmad Maryudi melihat bahwa program kebijakan Perhutanan Sosial merupakan rute meraih keadilan sosial di Negara RI. “Kehutanan sosial ini adalah upaya mewujudkan keadilan. Karena Negara telah menunjuk kawasan hutan 142 juta hektar, mayoritas untuk perusahaan besar pemegang HPH (Hak Pengusahan Hutan). Kepentingan Nasional diterjemahkan secara sempit adalah devisa Negara dari HPH. Program Perhutanan Sosial dan Hutan Adat dengan varian-variannya selain mengurangi atau menyelesaikan konflik tenurial juga bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar hutan yang bergantung dari sumber daya hutan. Maka program ini dapat mewujudkan keadilan sosial di Negara RI,” ungkap Prof. Dr. Ahmad Maryudi.

Prof. Dr. Ahmad Maryudi menambahkan bahwa upaya mewujudkan keadilan sosial melalui hutan adat dan perhutanan sosial membutuhkan perangkat hukum detil. “Pemerintah memasang target 12,7 juta hektar perhutanan sosial. Tantangannya, administrasi dan pengelolaan lahan di Negara RI, melibatkan banyak institusi, UU dan peraturan tumpang tindih bahkan bertentangan satu-sama lain. Maka hak legal dan akses masyarakat ke 12,7 ha perhutanan sosial harus didukung oleh perangkat hukum (legislasi dan regulasi) lebih detil. Ini dapat mencegah risiko contohnya di Gunung Kidul (Yogyakarta); ada Hutan Kemasyarakatan (HKM) sejak tahun 1996; masyarakat sudah menanam hutan;  hutannya tumbuh bagus, dan masyarakat diberikan legal right. Tetapi saat memanfaatkan hutannya, masyarakat menghadapi macam-macam kendala. Karena Pemerintah menerapkan peraturan seperti terhadap perusahan besar,” ungkap Prof. Dr. Ahmad Maryudi.

Oleh: Antonius Himdan Jeharu (Yogyakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita