• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Stabilitas Harga: Tanamkan Roh & Kepercayaan Pada Koperasi

Senin sore (5/3/2018) pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo, yang didampingi oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, merilis dasar dan arah kebijakan kontrol harga-harga kebutuhan pokok Rakyat, seperti beras, daging, bawang merah, bawang putih, dan cabe, yang berdampak terhadap inflasi dan kemiskinan. “Saya sudah perintahkan kemarin kepada Menko Perekonomian untuk mengkoordinasikan ini,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 5/3/2018).

Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menkominfo Rudiantara, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri LHK Siti Nurbaya, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menkes Nila F. Moeloek, Mensos Idrus Marham, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Jaksa Agung Prasetyo, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Kepala BKPM Thomas Lembong (Setkab RI, 2018).

Menurut Dr. Neti Budiwati, M.Si., dosen Sarjana Pendidikan Ekonomi, Universitas Pendidikan Indonesia, bahwa harga-harga suatu barang, termasuk harga bahan kebutuhan pokok Rakyat selalu ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran; namun, bagi Bangsa Indonesia, stabilitas harga kebutuhan pokok Rakyat dapat diraih dengan memulihkan roh, peran dan kepercayaan pada koperasi dan kerjasama berbagai pihak, khususnya Pemerintah, produsen, distributor dan masyarakat.

“Harga suatu barang di pasar ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Namun, pada hari-hari Raya, lonjakan permintaan tinggi kadang tidak diikuti oleh lonjakan penawaran. Apalagi, masyarakat kita belum literasi ekonomi khususnya belum membuat perencanaan belanja barang. Akibatnya, produsen dan penjual dapat memainkan harga. Hambatan distribusi dan pasokan juga memicu lonjakan harga-harga di pasar. Dalam kondisi semacam ini, solusinya ialah kerjasama semua pihak, antara lain Pemerintah (Pusat dan Daerah),  distributor, produsen, dan koperasi. Koperasi dapat berperan besar dalam rangka kestabilan harga kebutuhan pokok Rakyat,” papar Dr. Neti Budiwati, M.Si, alumnus S3 Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2014 kepada Staging-Point.Com, Rabu (1/8/2018) di Kampus UPI, lantai 2 Gedung Gunardi, Bandung.

Dr. Neti Budiwati, M.Si melihat bahwa roh koperasi dan kepercayaan kepada koperasi harus kembali ditanamkan kepada masyarakat agar koperasi berperan menstabilkan harga kebutuhan pokok Rakyat.  “Saya setuju koperasi terlibat menstabilkan harga kebutuhan pokok Rakyat. Karena koperasi diakui oleh Pasal 33 UUD 1945 dan sistem atau nilai-nilainya dan jiwanya sangat cocok diterapkan di Negara RI. Namun, koperasi saat ini dianggap masyarakat untuk golongan menengah ke bawah. Kepercayaan terhadap koperasi mulai hilang di tengah masyarakat. Koperasi sulit bersaing dengan swasta, karena memang koperasi mengedepankan pelayanan, bukan keuntungan. Apabila koperasi kembali dilibatkan dalam perekonomian Negara RI, maka roh koperasi harus kembali ditanamkan dalam masyarakat. Jiwa kebersamaan, gotong royong, peduli sesama dari koperasi, itu dulu yang harus dikembalikan,” ungkap Dr. Neti Budiwati.

Dr. Neti Budiwati menambahkan bahwa perlu ada literasi ekonomi bagi masyarakat berbasis nilai-nilai koperasi dan pola pikir rasional (ekonomi), karena implementasi UU anti-monopoli, anti-kartel, dan anti-oligopoli belum optimal. “Implementasi UU anti-monopoli, anti-oligopoli dan anti kartel, terkesan kurang optimal. Akibatnya, pengadaan barang dikuasai oleh segelintir pemodal besar. Solusinya, (1) menteri perdagangan, perindustrian dan koperasi harus melihat kebutuhan Rakyat; kebijakan tidak hanya berhenti di atas kertas; spekulan atau rentenir dan tengkulak harus dikikis; (2) literasi ekonomi berbasis nilai-nilai koperasi dan pola pikir rasional bagi masyarakat – khususnya distributor, produsen, dan konsumen; (3) kembalikan roh, kepercayaan dan peran koperasi dalam tata-ekonomi Negara RI, termasuk peran menstabilkan harga kebutuhan pokok Rakyat,” ungkap Dr. Neti Budiwati. 

Oleh: Hernadi Sastradierja (Bandung)

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita