• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Lima Gap Level Kebijakan Dan Implementasi BPJS

Senin pagi (26/2/2018) di Istana Merdeka (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo menerima Direktur Pelaksana IMF (International Monetary Fund) Christine Lagarde yang ingin melihat praktek sistem jaminan kesehatan Negara RI. Presiden RI Joko Widodo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo. Usai pertemuan di Istana Merdeka (Jakarta) itu, Presiden RI Joko Widodo dan Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde melihat pelaksanaan sistem jaminan kesehatan Negara RI di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta (Setkab RI, 26/2/2018).

Hingga Februari 2018, menurut Presiden RI Joko Widodo, Pemerintah telah menyerahkan 92,4 juta Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan 193,1 juta kartu BPJS (Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial) kepada warga Negara RI. “KIS sekarang sudah 92,4 juta, kemudian totalnya untuk BPJS 193,1 juta yang sudah kita berikan kepada masyarakat. Fasilitasnya tadi sesuai komentar yang disampaikan oleh Madam Lagarde juga fasilitas kesehatan yang bagus. Sistemnya bagus, kemudian fasilitas kamarnya juga baik,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 26/2/2018).

Menurut Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (Jakarta), BPJS adalah sarana melaksanakan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) untuk melayani hak dasar Rakyat di bidang kesehatan sesuai amanat UUD 1945.

“BPJS Kesehatan melaksanakan tujuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memenuhi hak dasar Rakyat di bidang kesehatan sesuai amanat UUD 1945, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Apabila seseorang kena musibah, tanpa harus melihat dari golongan mana dia, agamanya apapun, ekonomi apapun  harus dibantu disembuhkan. Itu visinya. Visi JKN itu kita bangun melalui sistem BPJS Kesehatan di Negara RI. Sistem itu menjamin dan melindungi hak setiap warga negara dan bahkan setiap orang di wilayah Negara RI. Itu keunggulannya,” papar Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH, alumnus magister (S2) dan doktoral (S3) bidang Pelayanan Kesehatan dari University of California di Berkeley, Amerika Serikat, kepada Staging-Point.Com, Kamis (19/7/2018) di Lantai 1B Gedung Rizali Noor, Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Cempaka Putih (Jakarta).

BPJS melaksanakan UU No. 40 Tahun 2004 untuk menyediakan pelayanan jaminan sosial bagi Rakyat Negara RI, Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 tentang sistem jaminan sosial bagi Rakyat dan Pasal 34 ayat (3) tentang tanggung jawab Negara menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan serta Pasal 28H ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Program KIS dan BPJS berlaku sejak 1 Januari tahun 2014 dengan fokus merespons 55 jenis penyakit katastrofik (catastrophic diseases) seperti sakit jantung, liver, kanker, stroke, dan lain-lain. Hingga awal 2018, BPJS Kesehatan sudah tekor sekitar Rp 9,75 triliun.

Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH melihat masih ada 5 (lima) kesenjangan besar antara level kebijakan BPJS Kesehatan dan implementasinya. “Saya melihat ada sejumlah gap sangat besar antara level kebijakan sampai level implementasinya; pertama, warga msikin dan kewajiban iuran; sistem BPJS Kesehatan menerapkan subsidi silang bagi kelompok masyarakat tidak mampu (Penerima Bantuan Iuran/PBI) sekitar 92 juta yang dibayar oleh pemerintah; BPJS wajib terbitkan kartu untuk kelompok PBI dan penyetor iuran; namun, banyak warga miskin belum mendapat kartu BPJS; kedua, saat ini, sekitar 20 juta PBI belum memiliki NIK-nya dari BPJS; ada pula warga memiliki NIK double; ketiga, meskipun ada peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, namun daya-saing pelayanan kesehatan Negara RI kalah jika dibanding Malaysia, Singapura, Thailand, bahkan Vietnam; Maka jangan heran di Kuala Lumpur dan  Penang, banyak pasien berasal dari Negara RI, karena biaya lebih murah dan layanan lebih bagus daripada di sini serta investasi SDM Malaysia lebih tepat; keempat, banyak rumah sakit (swasta dan Pemerintah) pasang kuota sekian saja pasien JKN satu hari, kecuali bayar; kelima, tarif dan klaim pembayaran; tarif borongannya kurang bagus yang memicu rumah sakit mencari surplus atau melakukan fraud (kecurangan); BPJS membayar ke rumah sakit paling terlambat 15 hari setelah klaim diterima; dalam prakteknya, banyak pembayaran akhirnya tambal-sulam dan tertunda karena jumlah iuran pemegang kartu BPJS per bulan masih kecil sekitar Rp 23-38 ribu, idealnya iuran sekitar Rp 40-50 ribu per bulan,” ungkap Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH.

Oleh: Veronika Dina (Jakarta)

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita