• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Reforma Agraria Berbasis Sistem Hukum Pertanian

Rabu sore (22/3/2017), pada Rapat Terbatas (Ratas) Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Kantor Presiden (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo merilis arah program Reforma Agraria. Yakni sekitar 9 juta ha tanah ditata kepemilikannya; sekitar 4,9 juta ha tanah Negara—tanah, Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang dan tanah terlantar--dapat diberikan kepemilikannya kepada Rakyat di Negara RI (Setkab RI, 22/3/2017).

Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (Setkab RI, 22/3/2017).

Menurut Dr. Jur. Any Andjarwati, S.H, M.jur, dosen pada Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (FH-UGM), Yoyakarta, bahwa reforma agraria (land-reform) harus dimulai dari pembenahan dan penerapan sistem hukum pertanian di Negara RI. “Land reform harus dimulai dari pembenahan sistem hukum pertanian dengan data agraria (bumi, air dan kekayaan alam) berbasis sistem Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat (MPBM) di Negara RI. Pendaftaran tanah, sertifikasi tanah, dan pemetaan agraria dilakukan dalam sistem manajemen pertanahan berbasis masyarakat,” papar Dr. Jur. Any Andjarwati, S.H, M.jur, alumnus S2 dan S3 bidang hukum pada Georg August Universitat Gottingen (Jerman), Kamis (12/7/2018) kepada Staging-Point.Com di FH-UGM, Yogyakarta.

Dr. Jur. Any Andjarwati memaparkan unsur pokok sistem hukum pertanian sebagai tahap awal reforma agraria. “Tugas Negara merumuskan sistem hukum pertanian. Sistem hukum pertanian merupakan kesatuan norma yang terdiri dari unsur-unsur pengusahaan lahan subur, tanaman, air, flora, fauna, dan lingkungannya secara berkelanjutan, saling terkait dan saling mendukung dengan subyek hukumnya ialah farmer (petani yang bekerja di sektor formal pertanian, bukan peasant (petani sektor informal),” ungkap Dr. Jur. Any Andjarwati.

Dr. Jur. Any Andjarwati melihat banyak manfaat dari penerapan sistem hukum pertanian sebagai fase awal reforma agraria. “Penerapan sistem hukum pertanian memberi banyak manfaat: (1) pertanian menjadi lapangan kerja formal dan berkelanjutan bagi para petani, yang mencegah alih-fungsi lahan pertanian, menjamin alih generasi, dan bernilai ekonomis; (2) mencegah konflik penguasaan dan kepemilikan lahan karena penerapan sistem MPBM yang melibatkan masyarakat dalam proses pengukuran dan administrasi lahan pada level desa-desa dan penerapan Pendaftaraan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL); (3) pemetaan terpadu (single basic map) dan akurat tanpa distorsi tentang lahan dan potensinya sebagai pusat vegetasi di desa-desa; (4) pendapatan (income) petani dijamin dan menjamin pasokan pangan masyarakat dengan kualitas baik dan harga terjangkau di Negara RI; (5) menutup keran bagi aksi mafia tanah di Negara RI;  (6) kesejahteraan petani terjamin; (7) menjamin kelestarian lingkungan hidup di desa-desa di Negara RI,” ungkap Dr. Jur. Any Andjarwati.

Dr. Jur. Any Andjarwati menyebut dua contoh. “Di Jerman ada aturan tentang zona kota dan desa sebagai sabuk pengaman antara desa dan kota dan upaya pelestarian lingkungan hidup, zona pertanian, serta pemeliharaan pemandangan. Aturan semacam ini belum ada di Negara RI karena belum memiliki sistem hukum pertanian. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2016, hasil riset kami, sebanyak 17 kabupaten dari 21 kabupaten di NTT, yang mengalami konflik batas wilayah dan sisanya potensi konflik. Karena belum ada single-basic map tanpa distorsi berbasis MPBM dan PTSL tingkat desa,” ungkap Dr. Jur. Any Andjarwati.

Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2018 tertanggal 13 Februari 2018 memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) mendaftar tanah secara sistematis lengkap dengan keluaran (output) 3 (tiga) kriteria yaitu (a) Kluster 1 yaitu bidang tanah yang memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat; (b) Kluster 2 yaitu bidang tanah yang hanya dicatat di dalam buku tanah karena belum memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat yang disebabkan karena bidang tanah tersebut dalam keadaan sengketa atau berperkara di pengadilan; (c) Kluster 3 yaitu bidang tanah yang hanya didaftarkan dalam daftar tanah karena belum memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat yang disebabkan subyek atau obyeknya tidak memenuhi syarat untuk diberikan hak atas tanah pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau tidak diketahui keberadaannya.

 

Oleh : Hilarian A. Hadur (Yogyakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita