• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Lima Solusi Banjir Di Negara RI

Hingga Februari 2018, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Negara RI bahwa secara umum, bencana sangat dominan di Negara RI ialah bencana hidrometeorologi yakni jumlahnya setahun, Januari - Desember, rata-rata mencapai hampir 2.300 kejadian atau lebih dari 2.000 kejadian. Jadi, hampir 95 % adalah bencana hidrometeorologi berupa banjir, longsor, dan puting beliung (Staging-Point.Com, 3/2/2018).

Tahun 2018, Pemerintah Pusat melaksanakan normalisasi Sungai Cikijing dengan biaya sebesar Rp 84,1 miliar dan normalisasi Sungai Cimande sepanjang 9,4 km dengan biaya Rp 90 miliar guna mengatasi banjir di di Jalan Raya Cileunyi – Nagrek (Jawa Barat) (Setkab RI, 28/4/2018). Sejak 1 Februari 2018, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Jawa Barat memulai program Revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum antara lain untuk penyediaan air minum, irigasi, budi daya perikanan, pengendali banjir, dan pembangkit tenaga listrik (Setkab RI, 22/2/2018).

Menurut Ir. Djoko Santoso Abi Suroso,  MPSt.,  Ph.D., dosen Perencanaan Wilayah dan Kota di Institut Teknologi Bandung (ITB), bahwa secara umum, dua faktor penyebab banjir selama ini di Negara RI ialah faktor alam dan faktor non alam.

“Dua penyebab utama banjir di Negara RI ialah pertama, faktor alam; misalnya kondisi geografis beberapa daerah memang rawan banjir yang memiliki ciri elevasi slope yang relatif lebih rendah daripada lingkungan yang mengelilinginya, contohnya adalah Bandung Selatan; faktor alam lainnya ialah perubahan iklim berupa temperatur, curah hujan, dan sebagainya. Ekstremitas perubahan curah hujan juga menyebabkan banjir sering terjadi di Negara RI; kedua, faktor non alam yakni  suatu keadaan banjir akibat perilaku manusia. Misalnya, berkurangnya daerah resapan air karena daerah resapan dibangun oleh manusia untuk kepentingan permukiman, industri dan lainnya. Adanya ketidaktepatan penggunaan lahan menyebabkan koefisien resapan berkurang, sehingga tata guna lahan yang kurang terkendali menyebabkan naiknya debit banjir di suatu daerah,” papar Ir. Djoko Santoso Abi Suroso,  MPSt.,  Ph.D., almunus S3 di University of Queensland, Australia (2001) kepada Staging-Point.Com, Kamis (5/7/2018) di Restoran Rumah Eyang, Tubagus Ismail, Bandung (Jawa Barat).

Ir. Djoko Santoso Abi Suroso,  MPSt., Ph.D. melihat ada 5 (lima) solusi banjir di Negara RI. “Ada lima solusi masalah banjir di Negara RI yaitu (1) antisipasi dan adaptasi berupa kesiapan masyarakat menghadapi bencana banjir, seperti meningkat populasi nyamuk demam berdarah; masyarakat perlu antisipasi risiko ini; (2) mitigasi; misalnya mengurangi gas rumah kaca dari emisi industri, transportasi, dan lainnya agar pemanasan global menurun dan frekuensi perubahan iklim juga akan menurun; (3) kehutanan; tanam ulang hutan kritis, rawat hutan pemelihara air, reboisasi hutan rusak, dan lain-lain. Sebab jika hutan semakin habis, daya serap air di tanah semakin berkurang, daya serap emisi berkurang, gas rumah kaca meningkat, dan frekuensi suhu ekstrem meningkat; (4) perencanaan dan pengendalian tata guna lahan harus terus dioptimalkan untuk mengurangi risiko banjir di suatu daerah; dan (5) optimalkan penerapan kebijakan kendali banjir; contohnya, penetapan kawasan lindung Bandung Utara. Karena implementasi kebijakan ini tidak optimal, lahan seharusnya menjadi kawasan lindung malah menjadi lahan terbangun,” ungkap Ir. Djoko Santoso Abi Suroso,  MPSt.,  Ph.D.

Rabu (11/2/2015) di Kantor Presiden Jakarta, Presiden RI Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas tentang Penanganan Banjir. “Yang terjadi baik di Aceh, di Bandung, dan terakhir kemarin di Jakarta, perlu diseriusi dan kita fokusi. Sehingga masalah yang sudah bertahun-tahun ini (banjir, red), betul betul bisa kita selesaikan. Kalau tidak bisa dihilangkan, kalau bisa dikurangi sebanyak-banyaknya... Hanya kita mempercepat, Gubernur tugasnya apa, Pemerintah Pusat tugasnya apa, Bupati tugasnya apa, tinggal pembagian itu,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 11/2/2015). 

Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Mendagri Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Plt. Gubernur Banten Rano Karno, Walikota Bogor Bima Arya, dan Plt. Bupati Bogor. (Setkab RI, 11/2/2015).

Oleh: Hernadi Sastradierja (Bandung)

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita