• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Peran Pemerintah Dalam Tata Kelola Hutan Adat

Kamis, 16 Mei 2013 Amar Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 terhadap UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa  Hutan Adat adalah hutan di dalam wilayah masyarakat adat, dan bukan hutan Negara. Jumat pagi (30/12/2016) pada acara Peresmian Pengakuan Hutan Adat di Istana Negara (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat kepada 9 Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Negara RI.

Acara Peresmian Pengakuan Hutan Adat itu dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Gubernur, Bupati, perwakilan negara sahabat, dan tokoh Masyarakat Hutan Adat (Setkab RI, 30/12/2016).

Menurut Prof. Dr. Ir Djoko Marsono, dosen Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, bahwa Surat Keputusan (SK) Hutan Adat dari Presiden RI dan Putusan MK No. 35/2012 dapat mengatasi konflik tentang Hutan Adat selama ini dan hutan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar hutan di Negara RI.

“Sejauh ini, Pemerintah masih dalam fase pemetaan kawasan Hutan Adat di Negara RI. Dengan adanya SK Hutan Adat dari Presiden RI dan Putusan MK No. 35/2012, maka berakhir konflik antara penguasaan Hutan Adat secara de facto dengan penguasaan de jure oleh Kementerian terkait (lingkungan dan kehutanan) yang mengatur untuk kepentingan Hak Penguasahaan Hutan (HPH) dan kepentingan lainnya. Sedangkan Masyarakat Adat merasa sebagai pemilik Hutan Adat berhak mengelola hutannya untuk kepentingannya. Selama ini, konflik timbul ketika Kementerian terkait menyerahkan pengelolaan hutannya kepada Badan Usaha Milik Swasta (BUMS),” ungkap Prof. Dr. Ir Djoko Marsono, alumnus S3 Departement of Forest Resource Management / Forestry, University Philipines of Los Banos (Filipina) dengan judul disertasi The Effect of Indonesian Selective Cutting (TPI) on The Structure and Regeneration of Lowland Tropical Dipterocarp Forest in East Kalimantan, Indonesia, kepada Staging-Point.Com, Kamis (5/7/2018) di Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta.

Prof. Dr. Ir Djoko Marsono menembahkan bahwa Pemerintah RI perlu berperan dalam tata kelola Hutan Adat dengan menetapkan rambu-rambu tata kelola Hutan sesuai karakter dan kearifan lokal per daerah agar tata kelola Hutan Adat dapat bernilai ekonomis, bermanfaat sosial (merawat tradisi, kearifan lokal, dan lain-lain) serta bermanfaat bagi sehat lestasi lingkungan hutan.

“Pemerintah harus menetapkan rambu-rambu pengelolaan Hutan Adat berdasar karakteristik dan kearifan lokal per daerah agar tidak memicu risiko lingkungan dan bermanfaat ekonomis, misalnya menyediakan pasar hasil produksi Hutan Adat serta masyarakat merawat tradisi dan kearifan lokalnya merawat hutan sekaligus melibatkan peran Pemerintah dalam guna menambah kapasitas keahlian dan pengetahuan pengelolahan hasil hutan,” papar Prof. Dr. Djoko Marsono.

Prof. Dr. Djoko Marsono menyebut contoh peran Pemerintah di bidang perlindungan lingkungan hutan sesuai amanat Alinea 4 Pembukaan UUD 1945 tentang perlindungan segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Negara RI melalui penetapan rambu-rambu Pentunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) pengelolaan Hutan Adat di Negara RI.

“SK Pengakuan Hutan Adat dari Presiden RI membuka peluang tata kelola Hutan Adat dapat lebih berdaya guna bagi masyarakatnya. Namun, tetap dibutuhkan regulasi dari Pemerintah tentang rambu-rambu tata kelola Hutan Adat agar Hutan Adat tidak hanya dipandang dan dikelola sebagai hutan produksi, tetapi juga perawatan lingkungan, pemelihara sumber air, perawatan tradisi atau kearifan lokal tentang kehutanan, sumber energi, dan lain-lain. Contohnya, kawasan Hutan Adat di wilayah lereng, tentu harus ditanami pohon guna mencegah longsor; sedangkan wilayah di bawah lereng, dapat digunakan untuk lahan produksi berupa sawah, dan sebagainya,” papar Prof. Dr. Djoko Marsono.

Menurut Pasal 1 ayat (12) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 83/MENLKH/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat. 

Oleh: Hilarian Arischi Hadur (Yogyakarta)

Penerbit


ECO-DEMOKRASI

Demokrasi yang terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dapat mengelola alam-alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa secara arif untuk kesejahteraan Rakyat dan sehat lestarinya ekosistem Negara, kecerdasan Bangsa, perlindungan segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah dan ketertiban dunia berdasarkan keadilan, kemerdekaan, dan perdamaian. Rakyat tidak hanya berpartisipasi dalam Pemilu, tetapi juga berpartisipasi dalam antisipasi krisis dan tantangan masa datang. Dalam hal ini, upaya-upaya membangun Negara adalah setiap keputusan dan program kerja yang berkaitan dengan sesuatu yang benyawa yakni Rakyat, bumi, air, dan kekayaan alam. Maka sehat atau tidaknya suatu praktek demokrasi dapat diukur dari jejak-ekologisnya (ecological footprint) pada ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal IPTEK

Berita