• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Peran Pemerintah Dalam Tata Kelola Hutan Adat

Kamis, 16 Mei 2013 Amar Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 terhadap UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa  Hutan Adat adalah hutan di dalam wilayah masyarakat adat, dan bukan hutan Negara. Jumat pagi (30/12/2016) pada acara Peresmian Pengakuan Hutan Adat di Istana Negara (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat kepada 9 Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Negara RI.

Acara Peresmian Pengakuan Hutan Adat itu dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Gubernur, Bupati, perwakilan negara sahabat, dan tokoh Masyarakat Hutan Adat (Setkab RI, 30/12/2016).

Menurut Prof. Dr. Ir Djoko Marsono, dosen Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, bahwa Surat Keputusan (SK) Hutan Adat dari Presiden RI dan Putusan MK No. 35/2012 dapat mengatasi konflik tentang Hutan Adat selama ini dan hutan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar hutan di Negara RI.

“Sejauh ini, Pemerintah masih dalam fase pemetaan kawasan Hutan Adat di Negara RI. Dengan adanya SK Hutan Adat dari Presiden RI dan Putusan MK No. 35/2012, maka berakhir konflik antara penguasaan Hutan Adat secara de facto dengan penguasaan de jure oleh Kementerian terkait (lingkungan dan kehutanan) yang mengatur untuk kepentingan Hak Penguasahaan Hutan (HPH) dan kepentingan lainnya. Sedangkan Masyarakat Adat merasa sebagai pemilik Hutan Adat berhak mengelola hutannya untuk kepentingannya. Selama ini, konflik timbul ketika Kementerian terkait menyerahkan pengelolaan hutannya kepada Badan Usaha Milik Swasta (BUMS),” ungkap Prof. Dr. Ir Djoko Marsono, alumnus S3 Departement of Forest Resource Management / Forestry, University Philipines of Los Banos (Filipina) dengan judul disertasi The Effect of Indonesian Selective Cutting (TPI) on The Structure and Regeneration of Lowland Tropical Dipterocarp Forest in East Kalimantan, Indonesia, kepada Staging-Point.Com, Kamis (5/7/2018) di Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta.

Prof. Dr. Ir Djoko Marsono menembahkan bahwa Pemerintah RI perlu berperan dalam tata kelola Hutan Adat dengan menetapkan rambu-rambu tata kelola Hutan sesuai karakter dan kearifan lokal per daerah agar tata kelola Hutan Adat dapat bernilai ekonomis, bermanfaat sosial (merawat tradisi, kearifan lokal, dan lain-lain) serta bermanfaat bagi sehat lestasi lingkungan hutan.

“Pemerintah harus menetapkan rambu-rambu pengelolaan Hutan Adat berdasar karakteristik dan kearifan lokal per daerah agar tidak memicu risiko lingkungan dan bermanfaat ekonomis, misalnya menyediakan pasar hasil produksi Hutan Adat serta masyarakat merawat tradisi dan kearifan lokalnya merawat hutan sekaligus melibatkan peran Pemerintah dalam guna menambah kapasitas keahlian dan pengetahuan pengelolahan hasil hutan,” papar Prof. Dr. Djoko Marsono.

Prof. Dr. Djoko Marsono menyebut contoh peran Pemerintah di bidang perlindungan lingkungan hutan sesuai amanat Alinea 4 Pembukaan UUD 1945 tentang perlindungan segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Negara RI melalui penetapan rambu-rambu Pentunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) pengelolaan Hutan Adat di Negara RI.

“SK Pengakuan Hutan Adat dari Presiden RI membuka peluang tata kelola Hutan Adat dapat lebih berdaya guna bagi masyarakatnya. Namun, tetap dibutuhkan regulasi dari Pemerintah tentang rambu-rambu tata kelola Hutan Adat agar Hutan Adat tidak hanya dipandang dan dikelola sebagai hutan produksi, tetapi juga perawatan lingkungan, pemelihara sumber air, perawatan tradisi atau kearifan lokal tentang kehutanan, sumber energi, dan lain-lain. Contohnya, kawasan Hutan Adat di wilayah lereng, tentu harus ditanami pohon guna mencegah longsor; sedangkan wilayah di bawah lereng, dapat digunakan untuk lahan produksi berupa sawah, dan sebagainya,” papar Prof. Dr. Djoko Marsono.

Menurut Pasal 1 ayat (12) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 83/MENLKH/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat. 

Oleh: Hilarian Arischi Hadur (Yogyakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita