• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Skema Insentif & Disinsentif Tata Kelola DAS Negara RI

Selasa (16/1/2018) di Grha Wiksa Praniti, Puslitbang Perumahan dan Pemukiman Kementerian PUPR, Bandung (Jawa Barat), Presiden RI Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas (Ratas) ke-14 tentang Revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. “Dalam Rapat Terbatas sore hari ini, saya ingin penataan Sungai Citarum harus segera dilakukan dan jangan ditunda-tunda lagi! Dan ini nantinya akan kita pakai untuk contoh bagi DAS-DAS yang lain, yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Akan kita mulai penanganannya mulai dari hulu, tengah, sampai hilir. Di hulu isinya catchment area, harus dikerjakan. Yang di tengah, ada pabrik-pabrik yang kita tahu semuanya air limbahnya masuk ke Citarum, dan yang paling hilir tentu saja ini juga harus kita kerjakan,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 16/1/2018).

Menurut Dr. Hatma Suryatmojo, dosen Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada (UGM) dan alumnus S3 Kyoto University (Jepang) dengan disertasi Impact of Intensive Forest Management System on Runoff and Erosion Characteristics bahwa tata kelola sekitar 4.000 DAS di Negara RI dapat menerapkan model skema insentif dan disintensif guna menjamin ketersediaan dan pasokan sumber daya air yang sehat, lestari dan cukup bagi Rakyat dan lingkungannya di Negara RI.

“Saat ini Negara RI memiliki lebih dari 4.000 DAS ukuran kecil dan besar seperti DAS Membramo di Papua. DAS adalah suatu sistem yang terbentuk oleh faktor alam, tanpa intervensi manusia, misalnya proses geomorfologi, sehingga permukaan bumi terbentuk daerah berbukit, lembah, delta, dan lain sebagainya. Lebih dari 4.000 DAS ini dapat ditata kelola dengan model skema insentif dan disinsentif seperti di Jepang dan Australia selama ini,” ungkap Dr. Hatma Suryatmojo kepada Staging Point.Com, Jumat (6/7/2018) di Gedung Pusat Universitas Gajah Mada.

Dr. Hatma Suryatmojo merinci alasan tata kelola DAS berbasis skema insentif dan disinsentif. “Ada beberapa pertimbangan menerapkan skema insentif dan disinsentif tata kelola DAS yaitu 1) sifat sumber daya air tidak tak terbatas, maka sumber daya air harus dikelola secara berkelanjutan; 2) ledakan jumlah penduduk dan kebutuhan biaya peradaban memicu perubahan drastis kebutuhan air; misalnya, tahun 2015, kebutuhan air per orang di Yogya berkisar 230 liter/hari, di Jakarta 600 liter/hari. Makin tinggi status sosial ekonomi masyarakat, makin tinggi kebutuhan air; 3) tata kelola DAS terpadu, antara lain tupoksi DAS untuk kementerian kehutanan bidang lahan dan kementerian Pekerjaan Umum (PU) bidang air, belum terwujud; 4) edukasi masyarakat dan pemerintah khususnya era otonomi dan pemekaran wilayah-wilayah tentang tanggung jawab lingkungan,” ungkap Dr. Hatma Suryatmojo.  

Dr. Hatma Suryatmojo menyebut contoh skema insentif dan disinsentif tata kelola DAS dan hutan. “Untuk menjaga ketersediaan air bersih dan DAS sehat, sekitar 30% DAS harus ditutup tanaman bervegetasi. Ini hasil riset sejumlah peneliti di UGM. Pemerintah dapat menerbitkan peraturan tentang hal ini. Jika masyarakat di zona DAS melaksanakan peraturan ini, mereka mendapat insentif berupa pembayaran jasa lingkungan; jika tidak, masyarakat tidak menerima insentif.  Di Melbourne, Australia, skema ini diterapkan melalui kalender pengunaan air. Misalnya, penggunaan air cuci mobil harus dibayar. Di Jepang, petani memiliki 10-30 ha hutan dan lahan pertanian selain rumah seluas 1000-2000 m2. Petani menanam dan merawat hutan; kemudian menyerahkan penjagaannya kepada Pemerintah dengan jaminan udara dan lingkungan desanya bersih, air bersih tersedia dari kawasan hutannya, kebutuhan air bersih terpenuhi, dan bebas dari risiko longsor atau kebakaran hutan, dan sebagainya,” ungkap Dr. Hatma Suryatmojo. 

Oleh: Chrispinus S. Pedo (Yogyakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita