• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Urgensi Perda Pengakuan Hutan Adat

Rabu (6/9/2017) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia (RI) Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Perpres No. 88/2017 berlaku sejak 11 September 2017.  Perpres RI No. 88/2017 mengatur penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai oleh Negara, pengukuhan kawasan hutan, dan hutan adat dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-IX/2011, putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011, putusan MK  Nomor 35/PUU-X/2012, putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014.

Tanggal 16 Mei tahun 2013, Amar Putusan MK  No. 35/PUU-X/2012 terhadap UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa Hutan Adat adalah hutan di dalam wilayah masyarakat adat, dan bukan hutan negara. Jumat pagi (30/12/2016) pada Peresmian Pengakuan Hutan Adat di Istana Negara (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat kepada 9 Masyarakat Hukum Adat (MHA). (Setkab RI, 30/12/2016).

Menurut Dr. Julius Sembiring, S.H, MPA, dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di Yoyakarta, bahwa sejak putusan MK No. 35 Tahun 2012 terhadap judicial review (uji Undang-undang terhadap UUD 1945) Undang- Undang (UU) Tentang kehutanan No. 41 tahun 1999, hutan adat menjadi entitas sendiri dan Negara RI memiliki 3 jenis kategorisasi hutan yaitu hutan negara, hutan hak dan hutan adat.

“Menurut UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, Negara RI memiliki dua jenis hutan yakni hutan Negara dan hutan hak. Namun, sejak putusan MK No. No.35 Tahun 2012 terhadap judicial review UU Tentang kehutanan No. 41/999, hutan adat menjadi entitas sendiri dan Negara RI memiliki 3 jenis kategori hutan yaitu hutan negara, hutan hak dan hutan adat. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia (RI) No. 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan mengatur ketentuan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang berkaitan dengan penguasaan hutan oleh negara, pengukuhan kawasan hutan, dan hutan adat,” papar Dr. Julius Sembiring, S.H, MPA, alumnus S2 bidang Public Administration, University of Canberra (Australia) dan alumnus S3 ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan disertasi Konstruksi Hukum Penguasaan Tanah Negara kepada Staging-Point.Com, Jumat (13/7/2018) di STPN Yogyakarta.

Dr. Julius Sembiring melihat bahwa ada tiga hal penting dalam implementasi putusan MK No. No.35/2012 dan Perpres RI No. 88/2017 yakni penjabarannya melalui Peraturan Daerah (Perda), aspek kelembagaan, sertifikasi hutan adat, dan fungsi Hutan Adat. “Tiga unsur pokok Putusan MK No.35/2012 dan Perpres RI No. 88/2017 ialah pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum terhadap Hutan Adat. Pengakuan terhadap hutan dan tanah adat mensyaratkan 3 (tiga) hal yakni a) subyeknya adalah masyarakat hukum adat, b) obyeknya adalah tanah adat / ulayat, dan c) aturan atau hubungan hukum subyek dan obyek. Sertifikat adalah jaminan kepastian hukum tentang kepemilikan dan hak pengelolahan hutan adat. Maka harus ada Perda tentang tanah dan hutan adat untuk melaksanakan Perpres RI No. 88/2017 dan Peraturan Menteri No. 9/2015 yang diubah dengan No. 10/2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Perda tentang tanah dan hutan adat adalah prasyarat agar tanah dan hutan masyarakat hukum adat, dapat disertifikatkan. Secara kelembagaan, tanah adalah domain BPN dan hutan adalah domain kementerian kehutanan,” papar Dr. Julius Sembiring.

Pasal 1 ayat (7) Perpres RI No. 88/2017 menyatakan bahwa Hutan Adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Menurut Pasal 2 Perpres ini, Pemerintah menyelesaikan penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pihak; Pasal 6 ayat (1) Perpres ini menyatakan bahwa Pihak sebagaimana dalam Pasal 2 meliputi: (a) perorangan (identitas kependudukan); (b) instansi (Pemerintah Pusat atau Daerah); (c) badan sosial/keagamaan (terdaftar sesuai ketentuan UU); (d) masyarakat hukum adat (ditetapkan oleh Perda dan memiliki bukti penguasaan tanah kawasan hutan).

Perlindungan hukum terhadap hutan adat, menurut Dr. Julius Sembiring, sangat bermanfaat. “Hutan adat harus dipertahankan fungsinya agar masyarakat, hukum adat, dan norma-normanya tetap eksis. Contohnya di Humbangan Sumatera Utara, hutan kemenyan adalah mata pencaharian dan sumber hidup masyarakat adat. Begitu pula hutan Nagari (ulayat) di Sumatera Barat. Masyarakat adat merawat ekosistem hutan adat, tidak mengeksploitasi hutan adat secara besar-besaran, tetapi menyeimbangkan hutan sebagai mata pencaharian dan fungsi lindung. Maka harus ada Perda-perda hutan adat,” papar Dr. Julius Sembiring. 

Oleh: Hilarian Arischi Hadur (Yogyakarta)

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita