• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Hukum Progresif: Perkawinan Hukum Positif dan Hukum Adat

Rabu (22/3/2017) di Istana Negara (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo menerima dan berdiskusi dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Istana Negara, di Jakarta, Rabu (22/3/2017). Acara itu dihadiri antara lain oleh Menteri KLH Siti Nurbaya, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Ketua Dewan AMAN Nasional Hein Namotemo dan Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi (Setkab RI, 4/4/2017).

“Mengenai Undang-Undang Masyarakat Adat, saya kira ini inisiatif DPR. Saya sudah sampaikan, Pemerintah hanya akan terus mendorong agar itu segera diselesaikan... Karena ini juga menyangkut kebutuhan Pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan, terutama yang berkaitan dengan lahan, berkaitan dengan tanah. ... saya terus mendorong ini, karena saya meyakini, sekali lagi saya meyakini bahwa apabila hutan-hutan adat, lahan-lahan yang ada itu diberikan kepada masyarakat adat itu lebih terjaga, lebih terpelihara,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 4/4/2017).

Menurut Dr Norbert Jegalus, MA, dosen Universitas Widya Mandira (Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur) dan alumnus S3 Ilmu Politik pada Das Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft (GSI), Ludwig-Maximilians-Universitat, Munchen (Jerman) tahun 2008, bahwa Hukum Adat telah hidup dan berlaku di masyarakat adat suku-suku di Nusantara jauh sebelum hukum positif berlaku di Negara RI sejak Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus 1945; hukum adat meski tidak tertulis, dipatuhi oleh masyarakatnya.

“Hukum adat telah hidup dan berlaku di masyarakat adat suku-suku di Nusantara jauh sebelum hukum positif berlaku di Negara RI sejak Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus 1945. Meskipun Hukum Adat tidak tertulis, namun dipatuhi oleh masyarakat adat di berbagai daerah yang menciptakan ketertiban masyarakat atau menyelesaikan konflik hak atau kepentingan di kalangan masyarakat antara lain tentang lahan dan hutan di berbagai wilayah Negara RI,” papar Dr Norbert Jegalus, MA, alumnus S2 Filsafat Politik di Institut fur Entwicklungspolitik, Hochschule fur Philosophie, Munchen (Jerman) tahun 2006 kepada Staging-Point.Com, Sabtu (18/8/2018) melalui sambungan telepon.

Dr Norbert Jegalus, MA melihat bahwa hukum positif belum menyelesaikan persoalan-persoalan khususnya lahan, tanah, dan hutan, karena kelemahan dari hukum positif. “Ada kelemahan hukum positif sehingga sulit memecahkan persoalan-persoalan masyarakat, misalnya sulit melahirkan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, dan lain-lain. Misalnya, 1) hukum positif umumnya belum kompatibel dengan nilai-nilai adat dan tradisi masyarakat lokal; 2) proses penyusunan hukum positif tentang hak-hak masyarakat daerah sering tidak melibatkan wakil-wakil masyarakat daerah dan hanya mengamankan kepentingan diri, kelompok dan penguasa; akibatnya, hukum tertulis berisiko kriminogen; 3) Hukum kita tidak progresif, kaku, dan sangat tekstual. Hukum yang baik harus progresif, jika perumusan dan pelaksanaan hukum itu melibatkan masyarakat,” ungkap Dr Norbert Jegalus, MA.

Dr Norbert Jegalus, MA, menyebut contoh keberhasilan Jepang merawat tradisi dan adat istiadat melalui penyusunan dan perumusan hukum-hukum tertulis negara modern. “Jepang mengawinkan hukum modern dan hukum asli (hukum adat tidak tertulis) Jepang, dengan melibatkan masyarakat. Hukum positif Negara tidak bertindak sendiri, melainkan tergantung sarana-sarana di luar hukum serta mekanisme informal di masyarakat. Masyarakat turut dan aktif menciptakan ketertiban. Sehingga hukum modern tetap berjalan, dan tradisi tetap hidup di Jepang,” papar Dr Norbert Jegalus, MA.

Pasal 18 B UUD 1945 menetapkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam UU. Rabu (6/9/2017) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Perpres RI No. 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan yang mengatur penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan Negara, pengukuhan kawasan hutan, dan hutan adat dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 34/PUU-IX/2011, putusan MK No. 45/PUU-IX/2011, putusan MK  No. 35/PUU-X/2012, putusan MK No. 95/PUU-XII/2014.

Pada Rapat Terbatas tentang Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Kantor Presiden (Jakarta), Kamis (22/3/2017), Presiden RI merilis target kebijakan 12,7 juta ha hutan sosial, termasuk hutan desa dan hutan adat. Jumat (30/12/2016) di Istana Negara (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat kepada 9 Masyarakat Hukum Adat (MHA) di sejumlah daerah Negara RI. 

Oleh: Fens Alwino (Jakarta)

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita