• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Enam Hal Pokok Perda Investasi

Rabu siang (28/3/2018) di Hall B3, JI-Expo Kemayoran (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo membuka Rapat Kerja Pemerintah Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah. “Kalau ada arus uang masuk, artinya peredaran uang di kabupaten atau di kota itu akan semakin tinggi, uangnya semakin banyak, ekonominya berarti jalan di kabupaten dan kota itu...Kita enggak bisa bergerak cepat karena ada 42.000 peraturan, baik itu undang-undang, baik itu perpres, baik itu permen, baik itu PP, nanti turun ke bawah ada perda, ada pergub, perwali, perbup,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 28/3/2018).

Pada Acara Rembuk Nasional ke-3 Tahun 2017 di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Senin malam (23/10/2017), Presiden RI Joko Widodo merilis data bahwa hingga Oktober tahun 2014, masih ada 42.000 peraturan baik Undang-undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur hingga Peraturan Wali Kota yang rentan memiliki makna bertentangan (Setkab RI, 24/10/2017). Hingga akhir Mei 2016, sesuai Instruksi Presiden, Kementerian Dalam Negeri membatalkan atau memperbaiki sekitar 3.143 Peraturan Daerah bermasalah di seluruh wilayah Negara RI (Setkab RI, 25/5/2016).

Menurut Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA, dosen Akademi Akuntansi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (YKPN) dan alumnus S2 Business and Economic, University of Kentucky, Lexington (Amerika Serikat) dan alumnus S3 Ilmu Ekonomi pada Universitas Sebelas Maret (Solo) bahwa secara legal, Perda disusun oleh kepala daerah dan DPRD yang mestinya mengacu dan menghasilkan kesejahteraan masyarakat daerah. “Secara legal, Perda disusun oleh Kepala Daerah (bupati atau Gubernur) dan DPRD sesuai dengan ketentuan otonomi daerah. Namun, acuan dan muara tindakan, kebijakan, regulasi atau Perda seharusnya ialah kesejahteraan masyarakat dan sehat-lestari lingkungannya di berbagai daerah Negara RI,” papar Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA.

Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA melihat bahwa saat ini masyarakat Bangsa Indonesia belum siap untuk menghasilkan Perda yang bernilai bagi masyarakat, bermanfaat ekonomi, dan lingkungan (triple bottom line). “Agar Perda dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bernilai ekonomi serta lingkungan, maka penyusunan Perda mesti melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di daerah-daerah. Mekanisme hal ini sudah diatur oleh UU. Namun, masyarakat tidak banyak mengetahui dan belum memiliki kapabilitas menyuarakan kepentingan umum, Bangsa dan Negara. Jangankan memikirkan masa depan masyarakat, Bangsa dan Negara, ada warga masyarakat yang hanya memikirkan saat ini seperti money politics Pilkada, tanpa memikirkan jangka panjang,” ungkap Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA.

Solusinya, menurut Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA, perlu ada pendidikan masyarakat tentang pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan nilai dan manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan dari setiap Perda. “Agar Perda bermanfaat sosial, ekonomi dan lingkungan per daerah, harus ada pendidikannya; edukasi semangat nasionalisme, karena investasi lazimnya berasal dari investor, makhluk kapitalis, yang hanya berjuang meraup keuntungan; penyusunan Perda harus melibatkan pemangku kepentingan, khususnya masyarakat daerah; dan sosialisasi tiap rencana pembangunan dari Pemda, seperti zaman dulu Repelita,” papar Dr. Krismiaji.

Dr. Krismiaji menambahkan bahwa aliran Perda investasi perlu memerhatikan sejumlah hal pokok. “Perda investasi perlu memerhatikan 6 (enam) hal pokok, yakni 1) Perda investasi sinkron dengan peraturan lebih tinggi tentang investasi di Negara RI; 2) Perda akui dan lindungi karakter, nilai tradisi, dan sejarah per daerah; 3) keberlanjutan investasi minimal 40 tahun; 4) kesejahteraan masyarakat daerah dan sehat lestari lingkungannya; 5) insentif dan fasilitas atau kemudahan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat daerah; 6) keamanan investasi per daerah; 7) kepastian dan perlindungan hukum terhadap investasi,” ungkap Dr. Krismiaji. 

Oleh: Antonius Himdan Jeharu (Yogyakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita