• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Batas Maritim RI-Malaysia: SDM & Kehadiran Fisik NKRI

Pemerintah RI berupaya meningkatkan pembahasan perbatasan RI-Malaysia. Tahun 2015-2017, RI-Malaysia melakukan 9 kali pertemuan (6 special envoy dan 3 teknis) membahas batas laut pada tingkat utusan khusus dan teknis (Setkab RI, 11/8/2017). Rabu 10 Juni 2015, Presiden RI Joko Widodo menunjuk Duta Besar Eddy Pratomo sebagai Utusan Khusus (Special Envoy pertimbangan politis, hukum, dan teknis) Presiden RI untuk Penetapan Batas Maritim antara Negara RI dan Malaysia (Setkab RI, 11/6/2015).

Hingga Agustus 2017, untuk perbatasan darat, ada 9 outstanding boundary problems (OBP) antara RI-Malaysia di Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Ada 9 titik yang harus diselesaikan oleh kedua negara. RI-Malaysia juga perlu menyelesaikan 5 (lima) segmen batas maritim di Laut Sulawesi, Laut Tiongkok Selatan, Selat Singapura bagian Timur, Selat Malaka bagian Selatan, dan Selat Malaka. Sedangkan  isu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI-Singapura dan RI-Filipina sudah selesai. RI-Malaysia secara teknis baru menandatangani Nota Kesepahaman perbatasan darat (MoU No. 20). (Setkab RI, 11/8/2017).

Menurut Dr. Saptopo Bambang Ilkodar, dosen Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional (HI-UPN), Yogyakarta, bahwa isu pokok perbatasan Negara RI dan Malaysia ialah kepemilikan dokumen awal masing-masing Negara berisi peta batas yang berisi klaim tumpang tindih.

“Isu pokok perbatasan Negara RI-Malaysia ialah kepemilikan dokumen awal masing-masing kedua negara. Misalnya, Negara RI memiliki UU tentang peta Negara RI, begitu pula Malaysia. Pada 9-12 September tahun 1969 di Kuala Lumpur, melalui perundingan batas landas kontinen, kedua negara menyepakati status quo Pulau Sipadan dan Ligitan; karena ternyata, kedua negara memasukan kedua pulau ini ke dalam wilayah kedaulatannya. Tahun 1997, melalui Keppres No. 49/1997, Presiden RI Soeharto meratifikasi penyelesaian sangketa Pulau Sipadan dan Ligitan melalui forum Mahkamah Internasional. Akibatnya, penyelesaian sangketa perbatasan secara bilateral dan melalui kerangka ASEAN, menjadi lebih sulit,” papar Dr. Saptopo Bambang Ilkodar, alumnus S3 Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan judul disertasi Bersengketa Dalam Spirit ASEAN kepada Staging-Point.Com, Senin (23/7/2018) di Ruang Dosen Jurusan HI-UPN, Yogyakarta.

Pada tanggal 29 Desember 1997, Presiden RI Soeharto menanda tangan Keppres No. 49 /1997 tentang ratifikasi penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan melalui forum Mahkamah Internasional. Tanggal 2 November 1998, dokumen kesepakatan penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan diajukan oleh kedua negara ke Mahkamah Internasional (MI) di Den Haag, Belanda.  Tanggal 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional di Den Haag (Belanda) menetapkan Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Malaysia berdasarkan pertimbangan ‘efektivitas’ yakni Malaysia telah melakukan kegiatan administrasi, misalnya pajak atas pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930, dan penerbitan peraturan perlindungan satwa burung pada kedua pulau tersebut.

Dr. Saptopo Bambang Ilkodar melihat bahwa Pemerintah Negara RI dapat belajar dari penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Ligatan dalam rangka mengawal dan menjaga perbatasan dan kedaulatan Negara RI. “Ada tiga pelajaran pokok dari penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Yakni 1) komitment tinggi dari kedua negara (RI dan Malaysia) untuk menyelesaikan sengketa perbatasan secara damai; apalagi Malaysia menghadapi banyak sengketa perbatasan dengan negara lain seperti Singapura, Filipina dan Thailand; ASEAN juga memiliki mekanisme resolusi konflik perbatasan secara damai melalui jalur informal; 2) khusus penyelesaian sengketa melalui forum seperti Mahkamah Internasional, Pemerintah RI perlu mempersiapkan dan melatih tenaga SDM bidang kemaritiman, hukum internasional, teknologi pemetaan, dan ahli hukum yang mampu beracara di Mahkamah Internasional; 3) Pemerintah perlu memperkuat pertahanan dan infrastruktur perbatasan-perbatasan Negara RI guna meningkatkan kehadiran fisik kedaulatan RI, kontrol perbatasan, dan kesejahteraan Rakyat zona-zona perbatasan Negara RI,” ungkap Dr. Saptopo Bambang Ilkodar.

Dr. Saptopo Bambang Ilkodar menyebut contoh kontrol fisik zona perbatasan sebagai bukti perlindungan segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Negara RI. “Pembangunan bandara, infrastruktur fisik lainnya, pendidikan sumber daya manusia, dan perawatan sumber daya alam adalah bentuk kontrol pertanahan wilayah perbatasan dan perlindungan segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Negara RI. Sehingga kita sekaligus menunjukkan efektivitas kita mengelola zona-zona terluar dan wilayah-wilayah perbatasan RI itu, meskipun secara legal belum clear (tuntas) dengan Negara lain,” ungkap Dr. Saptopo Bambang Ilkodar. 

Oleh: Maryani Nirmala Alang (Yogyakarta)

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita