• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Lima Faktor Penentu Keberhasilan Hutan Sosial

Kamis (22/3/2017) pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Kantor Presiden (Jakarta), Presiden RI merilis arah kebijakan Perhutanan Sosial di Negara RI. “Setidaknya sekarang ini terdapat 12,7 juta hektar yang menjadi target program perhutanan sosial, termasuk di dalamnya hutan desa dan hutan adat. Pemerintah telah memberikan pengakuan resmi atas hutan adat yang sudah kita mulai pada bulan Desember lalu (2016, red). Ini akan terus dikerjakan... Kita ingin ini betul-betul menjadi sebuah fokus pekerjaan kita agar betul-betul yang namanya redistribusi aset, yang namanya reforma agraria, betul-betul segera bisa kita selesaikan,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 22/3/2017).

Pada Senin 6 Mei 2013, Amar Putusan MK  No. 35/PUU-X/2012 terhadap UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menegaskan bahwa  Hutan Adat adalah hutan di wilayah masyarakat adat, dan bukan hutan Negara. Jumat pagi (30/12/2016) pada acara Peresmian Pengakuan Hutan Adat di Istana Negara (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat kepada 9 Masyarakat Hukum Adat di Negara RI (Setkab RI, 30/12/2016).

Menurut Dr. Satyawan Pudyatmoko, M.Sc., S.Hut, M.Agr.Sc., dosen Fakultas Kehutanan,  Universitas Gadjah Mada (UGM) dan alumnus S3 Kehutanan pada Georg-August University Goettingen (Jerman) dengan judul disertasi Freidlanduntersuchungen zur Ökologie und Habitatnutzung widlebender Bantengrinder im Baluran Nationalpark in Ostjava, Indonesien (2005) bahwa program perhutanan sosial merupakan penjabaran paradigma baru kebijakan kehutanan dengan arahnya ialah kesejahteraan Rakyat (nilai sosial), manfaat ekonomi dan lingkungan (triple bottom line) di Negara RI.

“Kebijakan Perhutanan Sosial merupakan paradigma baru menggantikan paradigma lama tata kelola hutan yang hanya fokus pada timber management. Paradigma timber management memiliki banyak kelemahan yakni 1) fokusnya hanya pada tata kelola kayu atau keberlanjutan produksi kayu; 2) paradigma ini merupakan warisan kolonialisme Belanda, yang mengelola keberlanjutan hutan hanya dari volume kayu tegakan dan volume yang diproduksi dari tahun ke tahun; 3) paradigma ini tidak dapat menghadapi tekanan dari lonjakan pertumbuhan penduduk di sekitar zona-zona hutan; 4) hanya mengutamakan akumulasi keuntungan ekonomi,” ungkap Dr. Satyawan Pudyatmoko, M.Sc., S.Hut, M.Agr.Sc., alumnus S2 (Master) Kehutanan pada  Georg-August University Goettingen (Jerman) dengan judul tesis  Das Vorkommen der Eisvoegelarten unter besonderer Beruecksichtigung ihrer Oekologischen Einnischung im Baluran National Park (2001) kepada Staging-Point.Com, Kamis (5/7/2018) di  Laboratorium Satwa Liar Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Dr. Satyawan Pudyatmoko menambahkan bahwa paradigma perhutanan sosial menerapkan dan melibatkan tiga pilar keberlanjutan yakni tata masyarakat sekitar hutan, manfaat ekonomi, dan nilai-manfaat lingkungan atau kelestarian hutan. “Paradigma perhutanan sosial memasukkan unsur sosial dan manfaat kelestarian hutan (lingkungan), selain manfaat ekonomi, sebagai unsur pokok keberlanjutan. Jadi, ada tiga pilar keberlanjutan yakni pilar sosial, pilar lingkungan, dan pilar ekonomi. Sehingga hutan berfungsi melayani kebutuhan masyarakat, sumber energi, sumber pangan, dan memecahkan masalah-masalah sosial lainnya, bukan hanya keberlanjutan finansial yang menjadi fokus paradigma timber management,” ungkap Dr. Satyawan Pudyatmoko.

Di sisi lain, Dr. Satyawan Pudyatmoko melihat bahwa ada 5 (lima) faktor penentu keberhasilan program kebijakan perhutanan sosial di Negara RI sejak awal abad 21. “Ada lima faktor penentu keberhasilan program Perhutanan Sosial di Negara RI yakni 1) akses lahan dan modal bagi masyarakat; karena petani hutan selama ini masih bergantung pada modal rentenir dan lahan garapan terbatas; 2) akses teknologi; selama ini, petani (hutan) sering tidak memiliki bibit-bibit bagus sehingga produktivitas rendah; begitu pula, pengelolaan pasca panen masih kurang, maka perlu akses teknologi; 3) wadah organisasi petani (hutan) seperti koperasi Rakyat guna membebaskan petani dari pengijon, rentenir, dan tengkulak; 4) edukasi dan pendampingan bagi petani (hutan) di bidang tata kelola hutan dan pasca panen; dan 5) infrastruktur seperti jalan, infrastruktur sains dan lain-lain. Kelima faktor ini mesti didukung oleh program kebijakan Pemerintah pada level grass-root yakni masyarakat yang hidup dan tinggal sekitar hutan-hutan selama bertahun-tahun di Negara RI” papar Dr. Satyawan Pudyatmoko.

Oleh: Anjany Podangsa (Yogyakarta)

Penerbit


ECO-DEMOKRASI

Demokrasi yang terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dapat mengelola alam-alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa secara arif untuk kesejahteraan Rakyat dan sehat lestarinya ekosistem Negara, kecerdasan Bangsa, perlindungan segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah dan ketertiban dunia berdasarkan keadilan, kemerdekaan, dan perdamaian. Rakyat tidak hanya berpartisipasi dalam Pemilu, tetapi juga berpartisipasi dalam antisipasi krisis dan tantangan masa datang. Dalam hal ini, upaya-upaya membangun Negara adalah setiap keputusan dan program kerja yang berkaitan dengan sesuatu yang benyawa yakni Rakyat, bumi, air, dan kekayaan alam. Maka sehat atau tidaknya suatu praktek demokrasi dapat diukur dari jejak-ekologisnya (ecological footprint) pada ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal IPTEK

Berita