• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Enam Strategi Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok

Pada Rapat Terbatas (Ratas), Kamis sore (5/4/2018) di Kantor Presiden (Jakarta),  Presiden RI Joko Widodo merilis arah kebijakan tentang ketersediaan, pasokan, dan stabilitas harga bahan-bahan kebutuhan pokok Rakyat, khususnya saat bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1439 Hijriah. “Mana yang harus mulai disiapkan mulai saat ini maupun nanti mendekati di bulan Ramadan, baik yang berkaitan dengan bahan-bahan pokok, kemudian Menteri ESDM (dan) Pertamina yang berkaitan dengan ketersediaan Bahan Bakar Minyak,” papar Presiden RI Joko Widodo pada Ratas, Kamis (5/4/2018) di Istana Presiden, Jakarta, (Setkab RI, 5/4/2018).

Rapat Terbatas, Kamis sore (5/4/2018) di Istana Presiden (Jakarta) itu, dihadiri oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menkominfo Rudiantara, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri PANRB Asman Abnur, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian (Setkab RI, 5/4/2018).

Menurut Dr. Suparmono, M.Si, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM), Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (YKPN) di Yogyakarta, alumnus S2 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Gadjah Mada (UGM) dan S3 Ilmu Ekonomi Universitas Sebelas Maret (UNS) di Solo bahwa perubahan atau kenaikan harga-harga kebutuhan pokok Rakyat sangat ditentukan oleh permintaan dan penawaran; namun, pada momen-momen tertentu dapat terjadi volatile (gejolak) harga yang perlu diantisipasi oleh Pemerintah dan masyarakat.

“Perubahan atau kenaikan harga kebutuhan pokok Rakyat di pasar-pasar dipengaruhi oleh sisi permintaan (demand side) maupun sisi penawaran (supply side). Namun, pada momen-momen tertentu dapat terjadi volatile (gejolak) harga kebutuhan pokok Rakyat. Faktor pemicunya antara lain 1) pasokan komoditi kebutuhan pokok tidak stabil antar waktu misalnya akibat gagal panen karena anomali cuaca; 2) pelaku rantai pasokan, misalnya pedagang perantara maupun distributor, melakukan profit taking dengan menimbun barang pokok; 3) fluktuasi harga akibat kebijakan negara eksportir, fluktuasi rupiah dan kebijakan Pemerintah kita; 4) fluktuasi permintaan kebutuhan pokok yang sangat volatile terhadap momen tertentu, misalnya menjelang Perayaan Hari Besar seperti Lebaran, Puasa, dan Natal serta akhir tahun,” ungkap Dr. Suparmono kepada Staging-Point.Com, Selasa (24/7/2018) melalui email.

Dr. Suparmono melihat bahwa gejolak harga kebutuhan pokok Rakyat dapat memicu risiko. “Stabilitasi harga bahan pokok Rakyat menjadi konsen Pemerintah karena kenaikan harga bahan pokok sangat rentan terhadap kelompok masyarakat tertentu yang hidup pada garis kemiskinan, menurunnya kesejahteraan masyarakat dan bahkan dapat memicu gejolak sosial. Karena itu, Pemerintah mengendalikan harga bahan pokok melalui regulasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Misalnya Peraturan Menteri Perdagangan No. 27/2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen untuk beras, jagung, kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, daging beku, daging ayam ras, hingga telur ayam ras,” papar Dr. Suparmono.

Dr. Suparmono menambahkan bahwa ada sejumlah strategi dapat diterapkan guna meraih stabilitas harga kebutuhan pokok Rakyat. “Ada 6 (enam) strategi yang dapat diterapkan untuk meraih stabilitas harga kebutuhan pokok Rakyat yaitu 1) Pemerintah menyusun roadmap  ketahanan pangan yang dapat direalisasikan dan diukur keberhasilannya; 2) optimalkan peran institusi Pemerintah dalam pengendalian harga kebutuhan pokok; 3) Pemerintah mengawasi tata niaga barang kebutuhan pokok Rakyat; 4) penegakan hukum (law enforcement) misalnya aksi penimbunan; 5) meningkatkan produktivitas barang kebutuhan pokok Rakyat; misalnya, saat ini, Bangsa Indonesia masih bergantung pada 90% pasokan barang putih impor dan komoditas daging dan sapi impor; 6) penguatan peran koperasi-koperasi dalam rangka stabilitasi harga,” ungkap Dr. Suparmono.

Koperasi sebagai satu pilar susunan ekonomi Negara RI menurut Pasal 33 UUD 1945, menurut Dr. Suparmono, dapat menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok Rakyat. “Koperasi dapat menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, termasuk sarana dan prasarana produksi pertanian. Caranya antara lain : 1) revitalisasi dan konsolidasi manajemen internal koperasi melalui penerapan good corporate management dan teknologi informasi; 2) peningkatan kompetensi SDM koperasi; 3) akses modal dan pembiayaan khusus koperasi pertanian; dan 4) pelatihan kemandirian koperasi pertanian di berbagai daerah,” ungkap  Dr. Suparmono.

Oleh: Antonius Himdan Jeharu (Yogyakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita