• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Penguasaan Tanah Kawasan Hutan: Peran Penting Pemda

Rabu (6/9/2017) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia (RI) Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Perpres RI No. 88/2017  mengatur penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai oleh Negara, pengukuhan kawasan hutan, dan hutan adat dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-IX/2011, putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011, putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014. Tanggal 6 Mei 2013, Amar Putusan MK  No. 35/PUU-X/2012 terhadap UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menetapkan bahwa  Hutan Adat adalah hutan di wilayah Masyarakat Adat, dan bukan Hutan Negara.

Pasal 2 Perpres RI No. 88/2017 berbunyi bahwa Pemerintah menyelesaikan penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pihak. Pasal 6 ayat (1) Perpres No. 88/2017 berbunyi: Pihak sebagaimana dalam Pasal 2 meliputi : (a) perorangan (memiliki identitas kependudukan); (b) instansi (Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah); (c) badan sosial/keagamaan (terdaftar sesuai ketentuan UU); (d) masyarakat hukum adat (ditetapkan oleh Perda dan memiliki bukti penguasaan tanah kawasan hutan).

Menurut Dr. Sutaryono, dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di Yogyakarta dan alumnus S3 Geografi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta bahwa Perpres RI No. 88/2017 memiliki dua manfaat pokok yakni resolusi konflik penguasaan tanah kawasan hutan dan hutan dapat dikelola agar bermanfaat bagi Rakyat dan lestari lingkungannya.

“Perpres RI No. 88/2017 menjamin kepastian hukum dan resolusi konflik selama ini. Kawasan-kawasan hutan yang dikuasai oleh masyarakat tetapi ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan sebagai kawasan hutan Negara. Ini awal konflik yang sering terjadi di banyak wilayah kawasan hutan. Karena masyarakat sudah lama menguasai lahannya seperti pembangunan pemukiman, kuburan usia 200 tahun, dan lain-lain. Perpres RI No. 88/2017 menyelesaikan konflik-konflik penguasaan tanah di kawasan hutan. Di sisi lain, ini pula peluang Rakyat sekitar kawasan hutan dapat mengelola hutannya agar bernilai sosial, ekonomis, dan merawat lingkungan. Selama ini, korporasi sering merusak hutan-hutan, sedangkan Masyarakat Adat, misalnya, merawat hutan-hutan sebagai sumber kehidupan,” ungkap Dr. Sutaryono, alumnus S2 Sosiologi pada Universitas Gadjah Mada kepada Staging-Point.Com, Selasa (10/7/2018) di Ruang 215 STPN di Yogyakarta.

Dr. Sutaryono melihat bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pemerintah Desa berperan penting dalam implementasi Perpres RI No. 88/2017. “Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menetapkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat. Ini prinsip Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Sedangkan UU RI No. 5 Tahun 1967 memiliki hirarki setara dengan UUPA No.5/1960. Maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak menerbitkan sertifikat tanah kawasan hutan Negara tanpa pelepasan dari Kementerian Kehutanan, khususnya tanah-tanah kawasan hutan yang sudah lama dikuasai oleh masyarakat sebelum UU No. 5/1967. Dengan terbitnya Perpres No. 88/2017, maka sudah ada rujukan dalam pelaksanaan kedua UU ini. Sedangkan implementasinya membutuhkan peran dan proaktif Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pemerintah Desa untuk melakukan inventarisir kawasan hutan dari masyarakat,” ungkap Dr. Sutaryono.

Dr. Sutaryono menyebut contoh peran pro aktif Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Perpres RI No. 88/2017. “Agar Perpres RI No. 88/2017 dapat terlaksana dan bermanfaat bagi Rakyat,  dibutuhkan komitmen dan peran pro aktif Pemda dan Pemerintah Desa memfasilitasi dan menginventarisir kawasan hutan masyarakat. Misalnya, di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Pemda memasukan agenda Reforma Agraria ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sedangkan di Provinsi Kalimantan Barat, melalui program PPTKH (Penyelesaian Penguasaan Tanah Kawasan Hutan), Kementerian Kehutanan memprioritaskan tanah-tanah kawasan hutan yang dilepaskan adalah tanah-tanah yang sudah digunakan untuk fasilitas umum dan permukiman. Tanah yang dilepaskan oleh Kementerian Kehutanan menjadi hak milik masyarakat,” ungkap Dr. Sutaryono.

Psl 8 ayat 1 Perpres RI No. 88/2017 Pola penyelesaian tanah ditunjuk sebagai kawasan hutan berupa: (a) mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan; (b) tukar menukar kawasan hutan; (c) memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial; atau (d) melakukan resettlement.  

Oleh : Erasmus R Atisubati dan Mariano Lejap (Yogyakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita